Hasto Ungkap PDIP Tak Bisa Koalisi dengan Demokrat dan PKS karena Beda Basis Ideologi
Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap pihaknya tidak bisa berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat (PD) dalam kontestasi Pilpres 2024. Hasto mengatakan ideologi PDIP dengan PKS dan PD berbeda.
“Ya koalisi bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu basisnya harus ideologi. PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal,” kata Hasto, dalam diskusi Para Syndicate, Jumat (28/5/2021).
Begitu juga Partai Demokrat yang menurut Hasto berbeda basis. Hasto menyebut Partai Demokrat merupakan partai elektoral, tapi bertumpu pada kekuatan massa.
“Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tetapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda kami dengan Partai Demokrat,” ujarnya.
Hasto mengungkap hal ini sejak awal supaya tidak ada lagi wacana yang mencuat terkait koalisi dengan PKS dan PD. Hasto menegaskan PDIP berbeda karakter dengan PKS dan PD.
“Ini tegas-tegas aja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut. Karena beda karakternya, beda nature-nya,” ujarnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto juga menanggapi pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tentang kedekatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dalam konteks koalisi di Pilpres 2024. Hasto menjelaskan kedekatan itu terlihat dari berbagai aspek.
“Pernyataan dari Mas Muzani karena memang melihat bagaimana kedekatan hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati karena selain aspek ideologi, faktor kedekatan kultural, kedekatan organisasi, kedekatan basis massa, kedekatan dari aspek strategi untuk memperluas basis massa itu juga akan menjadi pertimbangan,” kata Hasto.
Hasto mengatakan PDIP tidak hanya dekat dengan Gerindra. Dia lantas menyampaikan PDIP bisa saja berkoalisi dengan partai mana pun, salah satunya dengan PAN.
“Saya tahu Pak Zulkifli, beliau adalah sosok yang berkomitmen dengan bangsa dan negara dengan sangat jelas. Ketika ditawari oleh koalisi partai atas dasar agama, beliau menegaskan itu akan menambah pembelahan yang terjadi. Kita ini negara begitu besar dari Sabang sampai Merauke,” kata Hasto.
Begitu juga PPP. Hasto membuka peluang koalisi dengan PPP karena senasib secara sejarah.
“Dengan PPP, kami juga mudah untuk berkoalisi, bukan hanya dia tetangga dekat dengan kami, tapi sejarah. Kami punya perasaan senasib zaman Orde Baru, itu membuat kita bertemu. Terbukti, ketika Bu Mega dijodohkan oleh MPR dengan Pak Hamzah Haz, bisa bersahabat dengan baik,” ujarnya.
Hasto juga menyebut peluang kerja sama dengan PKB. Hal ini karena PDIP dan PKB memiliki basis massa yang sama.
“PKB kami di PDIP ketika kami memperingati peringatan harlah dengan NU, itu kami kaget ternyata jumlah kepala daerah di PDIP yang berafiliasi dengan NU itu total kepala daerah dan wakil kepala daerah ada 101, sehingga itu juga kalau PKB sama PDIP itu hanya beda… tapi basis massa itu sama-sama NU,” ujarnya.
Hasto menegaskan PDIP bisa berkoalisi dengan partai mana pun dengan ideologi yang sama. Hasto berharap kontestasi Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon.
“Tahun 1912 berdiri Muhammadiyah, salah satunya lahirlah PAN, kami cocok. Kemudian tahun 1926 ada NU, lahir PKB dan PPP, kami cocok. Tahun 1945 berdiri dengan TNI, Pak Prabowo dari TNI, kami cocok,” ujarnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
