Penuhi Kebutuhan Layanan Satelit, Menkominfo Bahas Peluang Kerja Sama dengan Perusahaan AS
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membahas kebutuhan dan potensi penyediaan kapasitas layanan teknologi satelit di Indonesia bersama perwakilan perusahaan teknologi Maxar asal Amerika Serikat. Menkominfo menyatakan Indonesia setidaknya membutuhkan 1 terabyte per second (TBps) untuk pemerataan layanan telekomunikasi dan akan meningkat ke depan.
“Kami juga mendiskusikan terkait dengan kebutuhan satelit Indonesia sampai dengan 10 tahun kedepan, di mana tadi kami menyampaikan bahwa Indonesia sebagai salah satu di negara ASEAN yang membutuhkan banyak sekali kapasitas satelit,” jelasnya dalam Konferensi Pers usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Maxar, di Ruang Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (24/05/2021).
Menteri Johnny menjelaskan bahwa pertemuan tersebut mendiskusikan banyak hal terkait dengan pengalaman Maxar yang telah menyediakan tiga satelit untuk keperluan satelit Indonesia, diantaranya satelit BRI, satelit Merah Putih dan satelit Nusantara.
“Kita baru saja selesai dengan negosiasi dan sedang dalam proses produksi High Throughput Satelite SATRIA-1. Setelah itu, masih banyak kebutuhan satelit untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi kita, baik untuk electronic government maupun kebutuhan komunikasi lainnya,” tandasnya.
Menkominfo menyatakan Indonesia membutuhkan banyak kapasitas satelit untuk backup. Sebab, satelit tidak mungkin tanpa backup. Karenanya Maxar dengan pengalaman yang panjang dan relasi serta jaringan yang kuat, ingin terus mengembangkan bisnis dan memenuhi kebutuhan satelit Indonesia.
“Tentunya kami menyambut baik dan ingin terus membangun relasi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Amerika Serikat, yang tentu harus diterjemahkan secara tepat oleh pelaku-pelaku usaha, dunia bisnis baik businessman dan industri di Amerika Serikat maupun businessman dan industri yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny juga membahas potensi pemanfaatan transfer teknologi serta peningkatan kualitas SDM Indonesia di bidang satelit dan di bidang telekomunikasi. Pembahasan juga mengenai potensi pemanfaatan lokal komponen dan lokal konten atau yang dikenal dengan TKDN.
“Ini kami diskusikan dan kami harapkan tentu pertemuan ini akan bisa nanti kita kembangkan dalam langkah-langkah yang lebih konkrit untuk memenuhi kebutuhan Indoensia, sekaligus membangun relasi dan kerja sama ekonomi yang lebih erat antara Indonesia dan Amerika Serikat, antara Kominfo dan perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat,” jelasnya.
Menkominfo menegaskan kerja sama di bidang teknologi telekomunikasi dan satelit yang berlangsung dengan negara-negara mitra termasuk Amerika Serikat, memilki tujuan agar Indonesia mampu meningkatkan internet link ratio dan memperkecil disparitas internet antarwilayah.
“Ini untuk kepentingan penyelenggaraan elektronic government, untuk kepentingan digital ekonomi, untuk kepentingan smart city, digital health, digital education dan aplikasi-aplikasi digital lainnya masa kini dan masa depan,” tandasnya.
Charge d’affaires atau Deputy Chief of Mission Keduataan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Heather Variava mengapresiasi pertemuan itu. Apalagi dalam pertemuan juga dibahas mengenai prospek ekonomi digital dan masa depan Indonesia itu merupakan komitmen dari pemerintah amerika serikat dan ekosistemnya.
“Itu juga contoh komitmen perusahaan Amerika Serikat terkait dengan Indonesia dan bagaimana kita mau bermitra dengan Indonesia untuk mempromosikan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.
Dalam konferensi pers yang berlangsung virtual, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika; Ismail, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; Anang Latif. Adapun perwakilan Maxar antara lain Senior Vice President, Space Capture Maxar Robert Curbeam, dan Vice President, Business Development, Commercial Space Capture Maxar Darly Mossman.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
