Serah Terima Jabatan Kepala BNPB, Doni Monardo Sampaikan Ucapan Terima Kasih
Jakarta – Letjen TNI Dr. (H.C) TNI Doni Monardo resmi menyerahkan jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Letjen TNI Ganip Warsito. Serah terima jabatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (25/5) di Aula Sutopo Purwo, Graha BNPB.
Serah terima jabatan tersebut dilakukan setelah Presiden Joko Widodo melantik Letjen TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB pada Selasa (25/5) pagi, di Istana Presiden.
“Selamat datang di komunitas oranye. Selamat bertugas di lingkungan BNPB,” ujar Sekretaris BNPB Lilik Kurniawan dalam sambutannya di upacara serah terima jabatan tersebut.
Lilik mengatakan saat ini program kerja di BNPB sudah memasuki Triwulan II dan berjalan dengan baik. Hal itu berkat kepemimpinan Doni selama menjabat sebagai Kepala BNPB.
Lilik juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Doni Monardo atas pengabdiannya selama memimpin BNPB.
“Atas nama BNPB, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Doni Monardo yang telah memberikan sumbangsih dan pengabdiannya bagi kemajuan penanggulangan bencana di Indonesia.” kata Lilik.
Menurut Lilik, karya dan upaya Doni yang sudah ditanamkan dalam penanggulamgan bencana telah dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Dalam upacara serah terima jabatan tersebut juga, Doni Monardo menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar BNPB yang telah membantunya saat mengemban tugas sebagai Kepala BNPB selama 2 tahun 4 bulan.
“BNPB ini ibarat Kopassus, dalam kondisi darurat nyaris tidak pernah istirahat. Bapak akan menghadapi masyarakat sipil, yang berjiwa militan, dan rasanya sulit sekali menemukan ASN yang punya dedikasi yang luar biasa,” jelas Doni kepada Ganip dalam sambutannya.
Doni mengatakan, butuh kekuatan stamina dan keteguhan hati yang besar untuk dapat bertugas menanggulangi bencana di Tanah air. Terlebih lagi, Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara yang memiliki ancaman bencana tertinggi di Dunia.
Namun, penanganan bencana tersebut dapat berjalan dengan baik berkat kerja keras dan kolaborasi unsur Pentahelix berbasis komunitas (pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media).
“Hal ini mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Kolaborasi Pentahelixlah yang menjadi kekuatan BNPB,” kata Doni.
Doni juga berpesan bahwa pencegahan bencana harus tetap menjadi program prioritas di BNPB.
Sementara itu, Letjen TNI Ganip Warsito, menyampaikan rasa terkejutnya ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Doni Monardo sebagai Kepala BNPB. Sebab, menurutnya, menjadi bagian dari BNPB adalah tugas kemanusiaan yang bukan hanya memerlukan kekuatan fisik.
“Hati dan pikiran harus dicurahkan karena tugas kita adalah membantu masyarakat yang terdampak bencana,” kata Ganip.
Ganip mengatakan, menjadi Kepala BNPB adalah tugas pertamanya yang diemban di luar Mabes TNI.
Ganip juga menyebut bahwa sudah tiga kali terjadi serah terima jabatan dari Doni Monardo kepada dirinya selama berkarir di dunia militer hingga saat ini. Menurutnya, tugas menggantikan Doni tidaklah mudah.
Ia meminta kepada seluruh pihak di BNPB maupun yang terkait untuk bisa terus bekerja sama dalam membangun penanggulangan bencana di Indonesia.
“Oleh karenanya Saya mohon bantuan, yang selama ini telah diberikan kepada Bapak Doni, bisa juga diberikan kepada Saya. Tidak ada artinya kehadiran Saya ini tanpa kerja sama seluruh personil BNPB maupun di Satgas COVID,” pungkas Ganip.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
