Peresmian Patung Bung Karno, Gubernur Lemhanas: Monumen Soekarno Sejatinya adalah Representasi Nilai Semangat dan Jiwa Perjuangan Bangsa Indonesia
Jakarta – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen (purn) Agus Widjojo mendampingi Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri meresmikan patung Bung Karno di areal pusat pendidikan pertahanan tersebut di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (20/5). Agus mengharapkan keberadaan monumen ini bisa menginspirasi para tenaga pembina agar melanjutkan semangat dan gagasan Bung Karno untuk Indonesia berdaulat.
“Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan rida-Nya, dalam rangkaian peringatan hari lahir Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada 20 Mei 2021, kita dapat melaksanakan peresmian monumen Bung Karno,” kata dia dalam sambutannya.
Menurut Agus, patung Bung Karno ini melambangkan kebiasaan Putra Sang Fajar itu membaca buku. Dengan begitu, dia melihat Presiden Pertama RI itu memberikan dasar pengetahuan dan keluasan wawasan bagi pembuatan keputusan dan kebijakan dalam berbagai rumusan gagasan beliau.
“Bersama-sama kita mengetahui bahwa Presiden Soekarno mendirikan Lemhannas RI di tengah polarisasi dunia yang berdampak kepada kehidupan nasional yang penuh ketidakstabilan. Di tempat yang bersejarah inilah, Presiden Pertama Indonesia Ir Soekarno berhasil mendirikan suatu lembaga pendidikan tinggi pertahanan untuk membentuk dan mengembangkan tenaga-tenaga pembina baik sipil maupun militer, pada tingkat politik strategi pertahanan nasional,” kata dia.
Bagi Bung Karno, lanjut Agus, berdirinya Lemhannas RI merupakan wujud dari konsepsinya untuk mencapai Indonesia yang sepenuhnya berdaulat, dan mampu meletakkan dasar-dasar pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan geopolitik dan kultur bangsa Indonesia.
Agus menilai saat Presiden Soekarno yang meresmikan Lemhannas RI di Istana Negara Jakarta, ada pesan bahwa kegiatan pertahanan nasional harus menyertakan segenap unsur-unsur rakyat Indonesia.
“Dalam amanatnya dikaitkan dengan pertahanan, beliau menyatakan, ‘Susunlah pertahanan nasional bersendikan karakter bangsa’,” sambung Agus.
Selain itu, Agus juga menceritakan bahwa Bung Karno juga menjelaskan arti kata nasional dalam Lembaga Pertahanan Nasional. Yakni pertahanan bagi seluruh tanah air, seluruh natie, seluruh bangsa. “Kita punya pertahanan, cara pertahanan sendiri,” tambah Agus mengutip penggalan pesan Bung Karno.
Agus juga menyampaikan sejarah Lemhannas yang pernah berubah nomenklatur bersamaan dengan pemisahan jabatan Panglima ABRI dari Menteri Pertahanan Keamanan. Lemhannas mengubah istilah pertahanan menjadi ketahanan seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional.
Perubahan nomenklatur tersebut mempertimbangkan makna kata ketahanan itu sendiri, di mana pertahanan bukan hanya soal senjata dan jumlah manusia, tetapi mencakup sumber daya dan aset kebangsaan.
“Sejak awal terbentuknya, Bung Karno tidak hanya menempatkan Lemhannas RI sebagai kawah candradimukanya calon pemimpin, tetapi juga sebagai think tank yang berlandaskan pada posisi strategis geopolitik Indonesia,” kata Agus.
Oleh karena itu, purnawirawan perwira tinggi TNI AD itu melihat betapa penting dan strategisnya keberadaan Lemhannas RI hingga saat ini. Dia mengharapkan patung ini sebagai pengingat kembali sejarah semangat awal dibentuknya Lemhannas RI.
“Saya ingin mengingatkan kembali bahwa monumen Soekarno sejatinya adalah representasi nilai semangat dan jiwa perjuangan bangsa Indonesia. Dengan meneladani semangat dan perjuangan Dr (HC) Ir Soekarno yang merupakan founding father bangsa kita,” kata dia.
Lulusan Akademi Militer 1970 itu juga mengajak semua pihak menjaga komitmen bersama melalui pelaksanaan peran dan fungsi Lemhannas RI dalam upaya menjamin kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Dengan semangat yang terkandung dalam acara peresmian monumen ini, selanjutnya sebagai puncak acara, kami mohon dengan hormat kepada Presiden Kelima Republik Indonesia Ibu Dr (HC) Megawati Soekarnoputro untuk meresmikan Monumen Soekarno di Lemhannas RI,” ujar Agus menutup sambutannya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
