Gibran Apresiasi dan Dukung Penuh Kompetisi yang Libatkan Anak-Anak Berbakat di Solo
Solo – Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Kamis (20/5/2021) di Aula Disarpusda Kota Surakarta menyerahkan hadiah bagi para pemenang Lomba Bertutur Tingkat SD/MI se Kota Surakarta. 6 besar para pemenang menerima thropy, piagam serta hadiah uang pembinaan.
Gibran sangat mengapresiasi dan mendukung penuh berbagai kompetisi yang melibatkan anak-anak berbakat.
“Kompetisi ini baik banget untuk mengasah percaya diri dan mentalitas para pelajar. Harapan saya, lomba semacamnya bisa diikuti anak-anak lainnya dan pemenang pertama, Clara akan mewakili Kota Surakarta di Tingkat Jawa Tengah,” katanya.
Ketua Panitia sekaligus Kabid Perpustakaan Samsu Tri Wahyudi menjelaskan, Lomba Bertutur Tingkat SD/MI Se Kota Surakarta yang diikuti 75 anak, dimulai pada 25 April untuk pemgumuman sekaligus pendaftaran. Mulai 26 April hingga 4 Mei, dari video yang dikirim ke panitia dilakukan penilaian oleh dewan juri yang terdiri dari Hanindawan, Nasir (Istana Dongeng) dan Agung (Dosen UGM).
“Setelah dilakukan penjurian pada 4 sampai 9 Mei, hasilnya 12 besar peserta bertanding lagi pada 12 Mei tepat pada HUT Perpusnas. Hasilnya, diperoleh Juara I hingga Harapan III. Juara I langsung didaftarkan untuk lomba yang sama tingkat provinsi,” terangnya.
Samsu mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen mencerdaskan anak bangsa. Sekalipun kondisi saat ini sedang sulit karena pandemic Covid-19, Arpusda Surakarta tetap berkomitmen dengan tetap melaksanakan lomba bertutur dengan sasaran siswa-siswi SD/MI baik negeri maupun swasta yang telah memiliki perpustakaan sekolah.
Diketahui, pemenang 6 besar yakni, Odella Claralitha Cahyadi (Juara I), Aloysia Amanda Kusuma Putri (Juara II), keduanya siswa SD Pangudiluhur I; Gabriela Cheryll Candra Putri (Juara II – SD Pangudiluhur II), Tristan Damar Nararya Priatono (Juara Harapan I – SDN Tunggulsari II), Yoshepine Galuh mandegani (Juara Harapan II – SD Marsudirini) dan Eliana Armeylian Sutejo (Juara Harapan III – SD Pangudiluhur II).
Sementara, Clara panggilan Odella Claralitha Cahyadi (Juara I), mengungkapkan awalnya tidak berminat mengikuti lomba tersebut. Namun lantaran diminta dan dipercaya oleh guru sekolahnya, Clara akhirnya bersedia dan mempesiapkan diri.
“Saya akhirnya mau maju karena ceritanya menarik dan harapannya saya bisa menang dan mengharumkan nama Kota Solo,” ujar Clara.
Perlu diketahui, kemampuan bertutur adalah hasil literasi pada tahap pemahaman dan pemaknaan apa yang tersurat dan yang tersirat yang diperoleh dari kegiatan membaca. Maka kegiatan bertutur sangat relevan untuk terus digalakkan bagi generasi muda sejak usia sekolah agar dapat mewujudkan SDM Indonesia unggul 10 tahun yang akan datang.
Lomba bertutur membuktikan kegemaran membaca anak Indonesia itu tinggi dan indeks literasi anak indonesia itu tinggi. Karena untuk terbiasa bertutur tentang suatu informasi, anak-anak sudah mencari informasi lebih terlebih dahulu mengenai tema yang akan disampaikan.
“Tujuan lomba ini yaitu untuk membangun masa depan bangsa indonesia melalui penguasaan literasi,” kata Samsu.
Lomba Bercerita jenjang Sekolah Dasar merupakan salah satu kegiatan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Kota Surakarta dalam meningkatkan kreativitas anak. Selain meningkatkan budaya baca, kegiatan tersebut juga melatih bagaimana anak mencerna lalu menceritakan kembali apa yang telah dibaca.
Disarpusda berharap acara seperti ini dapat dijadikan sebagai upaya Pemerintah kota Surakarta untuk melestarikan budaya Literasi, khususnya bercerita. Karena bercerita adalah jembatan bagi anak mengapresiasi bahan pustaka serta wawasan public speaking.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.