Upayakan Solusi Damai, Ahmad Basarah Dorong Parlemen Dunia Bahas Konflik Palestina-Israel
Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyoroti ketegangan dua negara Palestina dan Israel di Kota Gaza yang menewaskan 83 warga sipil Palestina termasuk 17 anak-anak serta menewaskan tujuh warga sipil Israel. Dia mendorong parlemen dunia duduk bersama membahas krisis kemanusiaan di kedua bangsa yang konflik berlarut-larut itu.
“Kedua negara harus menyelesaikan konflik dengan cara-cara beradab dan manusiawi, serta kembali ke meja perundingan. Indonesia sebagai warga dunia dan menganut politik bebas aktif juga harus berinisiasi mengupayakan solusi damai yang berkeadilan atas konflik Israel-Palestina ini,” ujar Basarah dalam keterangannya, Jumat (14/5/2021).
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri itu, saat ini masyarakat dunia tak bisa berharap banyak dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), karena Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap DK PBB sudah memblokir rapat darurat DK PBB yang sedianya digelar Jumat (14/5) ini. Padahal, rapat DK PBB dengan agenda tunggal membahas perseteruan Israel-Palestina itu bisa batal jika salah satu dari 15 anggotanya tidak setuju rapat digelar.
“Sebagai manifestasi Dasa Sila Bandung, Indonesia mendukung penuh berdirinya negara Palestina. Proklamator Republik Indonesia Bung Karno sejak Konferensi Asia Afrika digelar sudah bertekad hendak memperjuangkan negara-negara yang belum merdeka termasuk Palestina, serta menolak Israel ikut dilibatkan dalam persiapan konferensi tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menyayangkan semua organisasi dari negara-negara berpenduduk mayoritas Islam baik dari level pemerintah semacam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dari level parlemen seperti himpunan parlemen-parlemen negara anggota OKI (Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC), serta dari level non-pemerintahan seperti Liga Muslim Dunia yang belum terlihat maksimal memperjuangkan hak-hak dan kemerdekaan bangsa Palestina.
“Bagi Indonesia, berdirinya negara Palestina adalah sikap yang tidak dapat ditawar. Untuk itu Indonesia juga konsisten mendukung resolusi PBB yang mengusung penyelesaian ‘Dua Negara’ yang saling berdampingan secara damai berdasarkan batas-batas yang ditetapkan tahun 1967. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel,” tegas Basarah menyitir pernyataan Bung Karno.
Menurut Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI itu, dalam memperjuangan keadilan buat Palestina, negara-negara anggota OKI sebenarnya sudah cukup bagus karena memiliki program khusus untuk itu, tapi organisasi ini tidak punya kekuatan politik untuk menekan anggotanya menjalankan program tersebut.
Sedangkan PUIC sebagai organisasi internasional yang berdiri sejak 1999 di Teheran, Iran, dan beranggotakan 54 parlemen dan 21 observer dari organisasi parlemen regional dan internasional menghadapi kendala internal berupa sikap ekstrim dalam beragama sebagian anggotanya serta mengabaikan konsep musyawarah.
Untuk itu, mantan aktivis 1998 ini mengusulkan agar pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI sama-sama mengambil inisiatif konkret mengumpulkan seluruh pimpinan parlemen dunia, khususnya dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, untuk duduk bersama membahas persoalan Palestina-Israel dalam sebuah ‘syura’. Lokasi pertemuan tingkat tinggi itu bisa dilakukan di Jakarta atau kota lain yang dianggap strategis dan netral.
“Saya optimis parlemen Indonesia bersama parlemen negara-negara Muslim lainnya dapat menjadi lokomotif perdamaian Palestina-Israel karena Indonesia memiliki landasan filosofis-konstitusional sebagaimana Pembukaan UUD NRI 1945 yang menginginkan semua penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Indonesia juga wajib ikut serta menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan. Konsekuensi sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia memang harus selalu aktif menciptakan perdamaian dunia,” jelasnya.
Dia pun menekankan bahwa pada masa Presiden Soekarno, Indonesia dikenal sebagai salah satu pemimpin dunia, terutama bagi negara-negara yang baru lepas dari penjajahan dan kolonialisme, yang melaksanakan politik luar negeri bebas-aktif. Kepemimpinan dunia dipegang oleh Indonesia antara lain dalam Konferensi Asia Afrika, Conference of New Emerging Forces (Conefo), Games of New Emerging Forces (Ganefo) dan kegiatan Gerakan Non Blok lainnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
