Halalbihalal Virtual, Ganjar Berdialog dengan Perantauan dan Mahasiswa Asal Jawa Tengah
Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo merayakan hari kedua Idul Fitri 1442 Hijriah dengan kembali menggelar halalbihalal virtual. Jika pada hari pertama halalbihalal virtual dibuka untuk masyarakat umum, kali ini Ganjar menggelar khusus bagi para diaspora Jawa Tengah di perantauan.
Mengambil tema halalbihalal “Wong Jateng di Perantauan” ribuan peserta meramaikan acara ini. Tidak hanya warga Jawa Tengah yang merantau di berbagai provinsi di dalam negeri, namun juga para perantau Jawa Tengah di berbagai belahan dunia. Mulai dari Jepang, Kanada, Turki, Singapura, Hongkong, Korea dan banyak lagi negara lainnya. Mengikuti anjuran pemerintah, mereka tidak mudik Lebaran ini.
Suasana gayeng dan hangat terasa sepanjang acara yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB. Ganjar didampingi istrinya Siti Atikoh Ganjar Pranowo, berbincang dengan para peserta.
Selain menjadi kesempatan untuk menyampaikan ucapan Hari Raya Idul Fitri secara langsung, acara itu juga menjadi ajang bagi mereka untuk curhat mengenai kondisinya masing-masing.
“Saya di India Pak, kuliah di sini. Sudah lama tidak mudik, kangen sama kampung,” kata Maldini, mahasiswa Semarang yang kuliah di India.
Kepada Ganjar, Maldini menceritakan kondisi tsunami Covid-19 di India saat ini. Ia mengaku melihat sendiri, bagaimana kasus positif begitu cepat menyebar dan tinggi, hingga banyak korban meninggal dunia. Mendengar cerita itu, Ganjar menjadi khawatir.
“Kamu jaga kesehatan ya, jaga kondisi baik-baik dan selalu taat protokol kesehatan. Saya doakan kamu selalu sehat. Salam buat teman-teman yang ada di sana,” pesan Ganjar.
Selain mengobati rasa rindu, halalbihalal virtual juga berhasil menghibur para perantau yang tidak bisa mudik Lebaran. Salah satu yang membuat ger-geran adalah saat Ganjar mengerjai salah satu mahasiswa asal Semarang yang kuliah di Jepang, Arvin.
Saat berdialog dengan Arvin, tiba-tiba Ganjar mengambil kaleng Khong Guan yang ada di hadapannya. Ia meminta Arvin menebak apa isi dari jajanan yang biasa dihidangkan saat lebaran di rumah-rumah warga itu.
“Vin, coba tebak ini isinya apa. Ayo bedhek-bedhekan (tebak-tebakan). Coba jawab apa isinya,” tanya Ganjar.
“Nopo njih (apa ya) Pak, biasanya sih isinya roti campur-campur,” jawab Arvin.
Sambil tertawa Ganjar membuka tutup kaleng. Ia bisa menerka jawaban Arvin belum tepat. Benar saja, saat Ganjar merogoh kaleng lalu menunjukkan isinya, ternyata yang didapat rengginang. Rengginang adalah jajanan tradisional yang renyah dan gurih yang terbuat dari olahan ketan yang digoreng
“Tebakanmu salah, iki isine rengginang. Awakmu ki (kamu) terlalu modern, nek wong lawas mesthi paham kaleng iki isine rengginang, nek ora ya rempeyek (kalau orang jaman dulu pasti tahu ini isinya rengginang atau rempeyek),” jawab Ganjar sambil memakan rengginang itu.
Sontak saja semua peserta tertawa, bahkan ada yang sambil bertepuk tangan.
“Nyong wis nebak Pak (saya sudah bisa menebak pak), mesthi isine rengginang (pasti isinya rengginang),” kata Sri, warga Kebumen yang merantau di Bekasi.
Dialog tidak hanya berlangsung antara peserta dengan Ganjar, tetapi juga antar peserta. Dari berbagai daerah, di forum itu mereka saling sapa, bahkan saling menggoda yang membuat acara makin seru.
Ajang melepas kangen itu makin meriah dengan adanya sejumlah hadiah menarik yang disiapkan Ganjar. Di antaranya hadiah itu ada sepeda, televisi, kulkas, mesin cuci, rice cooker, dan aneka produk unggulan UMKM Jateng seperti tas, biola, jaket, handycraft dan lainnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
