Wapres Ma’ruf: Jaga Toleransi dengan Semangat Bhinneka Tunggal Ika
Jakarta – Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Kemajemukan ini menjadi keunikan bangsa yang patut dijaga bersama. Untuk itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai penjaga toleransi dalam keberagaman diharapkan dapat terus dipertahankan demi terwujudnya pembangunan nasional.
“Bhinneka Tunggal Ika itu menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semboyan ini kita harapkan bahwa kita terus berasa memperkuat NKRI kita, dengan menjaga harmoni, damai dalam keberagaman beragama, etnik, maupun juga budaya,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam wawancaranya bersama Program Halo Indonesia DAAITV yang dilakukan melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta, Kamis (13/05/21).
Wapres melanjutkan bahwa saat ini pemerintah terus mengupayakan pembangunan dalam rangka pemerataan fasilitas dan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
“Bahkan NKRI ini juga sekarang kita wujudkan dalam bentuk pembangunan, baik pembangunan ekonomi di dalam rangka pemerataan, membangun berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia baik infrastruktur darat, laut, udara, langit bahkan juga,” ujar Wapres.
Lebih jauh, Wapres juga menekankan pentingnya memperkuat empat bingkai kerukunan yaitu bingkai teologi untuk menjaga agama dan kedua bingkai politik mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Kemudian yang ketiga bingkai yuridisnya yaitu aturan-aturan yang sudah kita buat supaya dipatuhi menyangkut semua hal, sehingga terjadi kerukunan, karena semua berjalan di atas koridor hukum, yuridis,” ucap Wapres.
Selanjutnya, bingkai keempat yang patut dijaga yaitu bingkai sosiologis yaitu menjaga kearifan lokal sebagai perwujudan menjaga keutuhan bangsa.
“Nah yang keempat yang tidak kurang pentingnya yaitu bingkai sosiologis, yaitu kearifan lokal (local wisdom) yang juga di berbagai daerah itu ada ungkapan-ungkapan yang menjaga kerukunan,” ungkap Wapres.
Sementara itu, kata Wapres, perayaan Idul Fitri tahun ini yang bertepatan dengan peringatan Kenaikan Isa Almasih umat Kristiani menjadi salah satu contoh toleransi antaragama yang harus dijaga. Untuk itu, menurutnya perlu dibangun adanya teologi kerukunan sebagai bentuk saling menghormati di dalam perbedaan agama.
“Harus dijaga dari segi akidahnya. Kalau bahasa Islam itu, lakum dinukum waliyadin, artinya bagimu agamamu bagiku agamaku. Artinya, tidak saling menjelekkan. Maka itu perlu dibangun yaitu teologi kerukunan,” jelas Wapres.
Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa upaya pemerintah di dalam menjaga kerukunan didukung oleh kementerian dan lembaga yang membantu melakukan pengawalan hubungan antar umat beragama.
“Kita mempunyai semacam pranata-pranata yang mengawal kerukunan itu, misalnya ada Forum Kerukunan Umat Beragama. Kemudian ada Kementerian Agama. Itu juga bagian daripada upaya kita menjaga kerukunan,” tutur Wapres.
Lebih lanjut, beberapa langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kerukunan bangsa, di antaranya ialah melakukan dialog di tingkat daerah maupun nasional dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat.
“Dialog kebangsaan, yang membawa kerukunan. Ini semua adalah upaya mencegah terjadinya perpecahan,” sambungnya.
Menutup wawancara yang dipandu oleh Astia Dika ini, Wapres berpesan agar sesama umat beragama dapat menjaga hubungan dengan baik, tidak saling memaksa, dan dapat mencari jalan keluar apabila terjadi konflik.
“Dulu pernah ada kesalahpahaman, tapi insya Allah berdasarkan pengalaman kita pada masa-masa yang lalu bisa kita atasi,” tutup Wapres.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
