Megawati Ajak Pejabat Pusat dan Pemda Serius Soal Potensi Bencana
Jakarta – Presiden RI Kelima yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta tolong kepada sejumlah pejabat Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin agar bersedia serius mengambil langkah koordinasi maupun kebijakan menghadapi kemungkinan bencana di Indonesia. Megawati mengatakan dirinya bukan hendak mencari nama dengan aksi minta tolongnya itu.
“Saya bukan mau cari nama. Apalagi yang saya mau cari? Saya sudah cukup kok,” kata Megawati.
Sambil berkelar, dia bercerita pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Dimana Megawati mengaku sudah bahagia mendapat uang pensiunan sebagai mantan anggota DPR, mantan presiden dan wakil presiden, serta nantinya sebagai Kepala Badan Pengarah BPIP. Baginya, itu semua sudah cukup untuk bisa memberi uang saku untuk cucu-cucunya.
Putri Proklamator RI Soekarno itu mengatakan dirinya meminta agar para pejabat negara pusat dan pemerintahan daerah perlu diskusi, duduk, hingga membuat keputusan bersama soal bencana. Sehingga bisa langsung diaplikasikan.
“Karena saya deg-degan melulu (tentang potensi bencana, red). Saya nyuwun tulung bener (minta tolong sekali, red). Karena ini buat rakyat, bukan buat saya. Tolong diurus sampai detil,” kata Megawati.
Dia lalu menceritakan pengalamannya bicara dengan Mantan Wapres AS Al Gore dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Bhutan. Intinya, soal bahayanya krisis global warming yang akan berdampak besar ke Indonesia.
Kata Megawati, siklon seroja di NTT, secara teoritis sebenarnya tak mungkin terjadi. Namun malah terjadi. Ini mengingatkannya pada percakapannya dengan Al Gore, yang menyampaikan penelitian soal bahaya global warming.
Al Gore dan dirinya sepakat bahwa posisi Indonesia di ring of fire, dimana di atas permukaan dan di bawah permukaan selalu bergolak. Ditambah dengan pemanasan global yang membuat es mencair sehingga meningkatkan volume air laut.
“Saat saya ke Bhutan, Menteri Lingkungannya menceritakan Bhutan sedang dijaga Unesco. Sebab kita tahu dia di bawah pegunungan Himalaya. Es-esnya bukan sekedar mencair tapi patah-patah akibat global warming. Sehingga sampai bisa ada danau. Jika satu saja retak bisa disaster di sana,” urai Megawati.
“Ini bukan mau menakuti, tapi justru supaya kita mencari tahu,” tambahnya.
Maka bagi Megawati, manusia Indonesia juga harus berubah. Semisal, dengan meningkatnya potensi tsunami, maka hotel-hotel di pinggir pantai juga harus berubah. Perlu ada peran Pemerintahan Daerah (Pemda) soal tata ruang.
Di acara itu hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Megawati pun meminta agar sang menteri memikirkan cara agar bersama-sama melakukan perubahan tata ruang yang ada demi menjawab ancaman akibat potensi bencana demikian.
“Lalu kita harus ajari rakyat juga supaya tak panik ketika terjadi bencana. Bisa kembali kepada kearifan lokal yang ada,” kata Megawati.
Megawati juga meminta secara khusus agar Pemerintah memberi perhatian kepada pemantauan aktivitas gunung api bawah laut di wilayah timur Indonesia.
“Terakhir, soal lempeng, ada disebut megathrust. Saya tak bisa bayangkan kalau dia bergerak seperti apa nanti,” pungkas Megawati.
Hal itu disampaikan Megawati yang hadir secara virtual dalam launching Gerakan Budaya Siaga Bencana, yang dilaksanakan di auditorium BMKG, di Jakarta Pusat, Jumat (23/4).
Hadir sejumlah pejabat tinggi negara di acara itu. Seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Marsda (TNI) Henri Alfiandi, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Secara virtual, hadir Mendagri Tito Karnavian, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan puluhan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang juga Pembina Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan, hadir langsung sebagai moderator acara.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
