Megawati Ajak Pejabat Pusat dan Pemda Serius Soal Potensi Bencana
Jakarta – Presiden RI Kelima yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta tolong kepada sejumlah pejabat Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin agar bersedia serius mengambil langkah koordinasi maupun kebijakan menghadapi kemungkinan bencana di Indonesia. Megawati mengatakan dirinya bukan hendak mencari nama dengan aksi minta tolongnya itu.
“Saya bukan mau cari nama. Apalagi yang saya mau cari? Saya sudah cukup kok,” kata Megawati.
Sambil berkelar, dia bercerita pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Dimana Megawati mengaku sudah bahagia mendapat uang pensiunan sebagai mantan anggota DPR, mantan presiden dan wakil presiden, serta nantinya sebagai Kepala Badan Pengarah BPIP. Baginya, itu semua sudah cukup untuk bisa memberi uang saku untuk cucu-cucunya.
Putri Proklamator RI Soekarno itu mengatakan dirinya meminta agar para pejabat negara pusat dan pemerintahan daerah perlu diskusi, duduk, hingga membuat keputusan bersama soal bencana. Sehingga bisa langsung diaplikasikan.
“Karena saya deg-degan melulu (tentang potensi bencana, red). Saya nyuwun tulung bener (minta tolong sekali, red). Karena ini buat rakyat, bukan buat saya. Tolong diurus sampai detil,” kata Megawati.
Dia lalu menceritakan pengalamannya bicara dengan Mantan Wapres AS Al Gore dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Bhutan. Intinya, soal bahayanya krisis global warming yang akan berdampak besar ke Indonesia.
Kata Megawati, siklon seroja di NTT, secara teoritis sebenarnya tak mungkin terjadi. Namun malah terjadi. Ini mengingatkannya pada percakapannya dengan Al Gore, yang menyampaikan penelitian soal bahaya global warming.
Al Gore dan dirinya sepakat bahwa posisi Indonesia di ring of fire, dimana di atas permukaan dan di bawah permukaan selalu bergolak. Ditambah dengan pemanasan global yang membuat es mencair sehingga meningkatkan volume air laut.
“Saat saya ke Bhutan, Menteri Lingkungannya menceritakan Bhutan sedang dijaga Unesco. Sebab kita tahu dia di bawah pegunungan Himalaya. Es-esnya bukan sekedar mencair tapi patah-patah akibat global warming. Sehingga sampai bisa ada danau. Jika satu saja retak bisa disaster di sana,” urai Megawati.
“Ini bukan mau menakuti, tapi justru supaya kita mencari tahu,” tambahnya.
Maka bagi Megawati, manusia Indonesia juga harus berubah. Semisal, dengan meningkatnya potensi tsunami, maka hotel-hotel di pinggir pantai juga harus berubah. Perlu ada peran Pemerintahan Daerah (Pemda) soal tata ruang.
Di acara itu hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Megawati pun meminta agar sang menteri memikirkan cara agar bersama-sama melakukan perubahan tata ruang yang ada demi menjawab ancaman akibat potensi bencana demikian.
“Lalu kita harus ajari rakyat juga supaya tak panik ketika terjadi bencana. Bisa kembali kepada kearifan lokal yang ada,” kata Megawati.
Megawati juga meminta secara khusus agar Pemerintah memberi perhatian kepada pemantauan aktivitas gunung api bawah laut di wilayah timur Indonesia.
“Terakhir, soal lempeng, ada disebut megathrust. Saya tak bisa bayangkan kalau dia bergerak seperti apa nanti,” pungkas Megawati.
Hal itu disampaikan Megawati yang hadir secara virtual dalam launching Gerakan Budaya Siaga Bencana, yang dilaksanakan di auditorium BMKG, di Jakarta Pusat, Jumat (23/4).
Hadir sejumlah pejabat tinggi negara di acara itu. Seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Marsda (TNI) Henri Alfiandi, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Secara virtual, hadir Mendagri Tito Karnavian, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan puluhan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang juga Pembina Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan, hadir langsung sebagai moderator acara.
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
