Diinisiasi BMKG, Megawati Resmikan Pencanangan Gerakan Budaya Siaga Bencana
Jakarta – Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri meresmikan Gerakan Budaya Siaga Bencana yang diinisiasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) demi meningkatkan komitmen seluruh penyelenggara negara serta masyarakat akan sadar bencana.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mengakhiri sharing saya mengenai bencana, maka Gerakan Budaya Siaga Bencana ini dicanangkan. Supaya tak sekedar jadi slogan, supaya segera dilaksanakan,” kata Megawati Soekarnoputri, Jumat (23/4).
Hal itu disampaikan Megawati yang hadir secara virtual dalam launching gerakan yang dilaksanakan di auditorium BMKG, di Jakarta Pusat. Hadir sejumlah pejabat tinggi negara di acara itu. Seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Marsda (TNI) Henri Alfiandi, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Secara virtual, hadir Mendagri Tito Karnavian, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan puluhan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang juga Pembina Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan, hadir langsung sebagai moderator acara.
“Terima kasih kepada ibu Megawati telah mencanangkan Gerakan Siaga Bencana,” kata Hasto.
Dia lalu meminta agar Megawati menyerahkan secara virtual sebuah tas yang merupakan wujud launching Gerakan Budaya Siaga Bencana itu. Tas itu berjenis tas ransel berwarna merah, yang terinspirasi dari ransel warga Jepang yang selalu siap jika mendadak terjadi gempa dan tsunami di sana.
Hasto memanggil Doni Monardo dan Dwikorita Karnawati untuk ke depan panggung, menerima tas itu secara simbolis dari Megawati, dan secara fisik dari dirinya.
“Jadi ini seperti yang ada di Jepang seperti diceritakan oleh Bu Mega,” imbuh Hasto.
Kepala BMKG Dwikorita mengatakan bahwa di tahun 2002, saat masih menjadi wakil presiden, Megawati Soekarnoputri tampaknya mempunyai visi jauh ke depan soal bencana alam yang akan semakin meningkat di Indonesia. Sehingga mengantisipasi dengan menetapkan BMKG sebagai organisasi mandiri seperti saat ini.
“Berkat keputusan inilah BMKG bisa berkembang seperti saat ini, meskipun banyak hal yang mesti kita pelajari. Terima kasih kepada Ibu Presiden Kelima Bu Megawati yang telah membesarkan dan menguatkan BMKG,” ujar Dwikorita.
“Walau kami juga memohon maaf karena belum bisa mewujudkan korban nol, atau zero victim. Kami berkomitmen bekerja sama terus dengan aparat negara dan pemerintahan daerah membangun kesiapsiagaan bencana melalui program ini demi mencapai zero victim,” pungkas Dwikorita.
Megawati Soekarnoputri menyatakan dirinya meyakini bahwa menghadapi bencana dan meminimalisasi kerusakan bisa dilakukan asal semuanya mau bergotong rotong. Dia lalu menceritakan pengalaman Jepang, yang Pemerintahnya dan rakyatnya, selalu belajar untuk siap menghadapi bencana. Sejumlah hal detil diperhatikan, kata Megawati, hingga soal tas ransel, alarm siaga, dan jalur evakuasi.
Siaga bencana juga mencakup penelitian mendalam soal jenis-jenis bencana yang mungkin hadir. Hingga bagaimana memperbaiki manajemen bantuan pasca bencana yang lebih baik.
“Maksud saya, mari kita gotong royong merubah berbagai hal. Satu adalah tata ruang. Kedua, urusan data gunung yang belum bisa sinkron,” kata Megawati.
“Kalau kita cuma sharing tanpa follow up, bagaimana kita menolong rakyat? Rakyat itu kerap hanya pasrah. Dengan demikian, maka harus ada pelajaran dan simulasi sebelum bencana,” tegas Megawati.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
