Menko Luhut: Upaya Pencegahan Jadi Kunci Utama Menekan Praktik Korupsi di Indonesia
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa upaya pencegahan menjadi kunci untuk memberantas praktik korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini. Pencegahan dipandang sangat penting dan fundamental untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.
“Saya sudah hampir tujuh tahun di kabinet, saya melihat pencegahan akhir-akhir ini mulai makin baik. Hal itu menurut saya penting, tidak sekadar OTT (operasi tangkap tangan), karena OTT juga tidak membuat orang jera (melakukan korupsi),” kata Menko Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13-04-2021).
Menurut Menko Luhut upaya inilah yang harus dikedepankan dan dimainkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Tanah Air. Upaya pencegahan ini bisa menyelematkan seseorang agar tidak terjerumus melakukan praktik korupsi yang selama ini kerap terjadi.
“Menurut saya itu penting, kita jangan biarkan orang terjerumus kalau masih bisa kita ingatkan,” ungkapnya.
Menko Luhut menyampaikan sebagai bentuk dukungan aksi pemberantasan korupsi di Indonesia, dirinya sering berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pimpinan KPK guna membahas banyak hal terutama terkait pencegahan korupsi. Sebab, kata dia, praktik korupsi juga terjadi kerena kesalahan banyak orang dalam menjalankan perannya.
“KPK ini super sakti, jadi kalau KPK ini memainkan peran dengan pas maka pencegahan yang banyak akan menurunkan korupsi, bukan sekadar penindakan-penindakan terus. Tanpa melakukan pencegahan itu saya pikir itu tidak arif,” bebernya.
“Jangan kita biarkan orang berbuat salah kalau kita masih bisa ingatkan, kecuali sudah tidak bisa diingatkan,” tambahnya.
Dikatakan Menko Marves juga apa yang dibahas dan dibicarakan terkait sesuatu hal pada akhirnya akan berujung pada biaya atau anggaran yang dibutuhkan. Karena itu, ia memandang adanya Peluncuran Aksi Stranas PK 2021-2022 sangat bagus untuk membicarakan bagaimana membuat penghematan, bagaimana membuat efesiensi, bagaimana berkolaborasi dengan baik, sehingga peluang orang untuk melakukan korupsi semakin kecil.
“Itu saya pikir sekarang ini penting dalam konteks peluncuran Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022. Saya kira peran KPK harus maju, banyak sekali mega project di Republik ini sedang jalan, perlu pencegahan agar tidak menjadi bahan korupsi,” tuturnya.
Melihat fakta yang ada saat ini, Menko Luhut pun berharap semua pihak bisa meningkatkan ikhtiar untuk membuat Indonesia lebih bagus. Selain itu, jiwa kepemimpinan di tubuh KPK juga sangat perlu dan penting agar menjadikan lembaga anti korupsi itu lebih kuat pada masa mendatang.
“KPK harus lebih kokoh, tidak boleh menjadi alat politik, alat kekuasaan, KPK itu hanya melaksanakan tugasnya. Paling utama itu tiga, pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Pemerintah sangat ingin KPK itu kuat dan KPK harus bisa mencegah penyelewengan-penyelewengan,” tandasnya.
Sekadar informasi, ada beberapa menteri kabinet Indonesia Maju yang hadir dalam Peluncuran Aksi Stranas PK 2021-2022 ini di antaranya Menkopolhukam, Menteri Bappenas, Mendagri, Menpan RB, Menkeu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kepada Staf Kantor Kepresidenan, serta Ketua KPK dan pejabat di internal KPK.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
