Menko Luhut: Upaya Pencegahan Jadi Kunci Utama Menekan Praktik Korupsi di Indonesia
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa upaya pencegahan menjadi kunci untuk memberantas praktik korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini. Pencegahan dipandang sangat penting dan fundamental untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.
“Saya sudah hampir tujuh tahun di kabinet, saya melihat pencegahan akhir-akhir ini mulai makin baik. Hal itu menurut saya penting, tidak sekadar OTT (operasi tangkap tangan), karena OTT juga tidak membuat orang jera (melakukan korupsi),” kata Menko Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13-04-2021).
Menurut Menko Luhut upaya inilah yang harus dikedepankan dan dimainkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Tanah Air. Upaya pencegahan ini bisa menyelematkan seseorang agar tidak terjerumus melakukan praktik korupsi yang selama ini kerap terjadi.
“Menurut saya itu penting, kita jangan biarkan orang terjerumus kalau masih bisa kita ingatkan,” ungkapnya.
Menko Luhut menyampaikan sebagai bentuk dukungan aksi pemberantasan korupsi di Indonesia, dirinya sering berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pimpinan KPK guna membahas banyak hal terutama terkait pencegahan korupsi. Sebab, kata dia, praktik korupsi juga terjadi kerena kesalahan banyak orang dalam menjalankan perannya.
“KPK ini super sakti, jadi kalau KPK ini memainkan peran dengan pas maka pencegahan yang banyak akan menurunkan korupsi, bukan sekadar penindakan-penindakan terus. Tanpa melakukan pencegahan itu saya pikir itu tidak arif,” bebernya.
“Jangan kita biarkan orang berbuat salah kalau kita masih bisa ingatkan, kecuali sudah tidak bisa diingatkan,” tambahnya.
Dikatakan Menko Marves juga apa yang dibahas dan dibicarakan terkait sesuatu hal pada akhirnya akan berujung pada biaya atau anggaran yang dibutuhkan. Karena itu, ia memandang adanya Peluncuran Aksi Stranas PK 2021-2022 sangat bagus untuk membicarakan bagaimana membuat penghematan, bagaimana membuat efesiensi, bagaimana berkolaborasi dengan baik, sehingga peluang orang untuk melakukan korupsi semakin kecil.
“Itu saya pikir sekarang ini penting dalam konteks peluncuran Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022. Saya kira peran KPK harus maju, banyak sekali mega project di Republik ini sedang jalan, perlu pencegahan agar tidak menjadi bahan korupsi,” tuturnya.
Melihat fakta yang ada saat ini, Menko Luhut pun berharap semua pihak bisa meningkatkan ikhtiar untuk membuat Indonesia lebih bagus. Selain itu, jiwa kepemimpinan di tubuh KPK juga sangat perlu dan penting agar menjadikan lembaga anti korupsi itu lebih kuat pada masa mendatang.
“KPK harus lebih kokoh, tidak boleh menjadi alat politik, alat kekuasaan, KPK itu hanya melaksanakan tugasnya. Paling utama itu tiga, pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Pemerintah sangat ingin KPK itu kuat dan KPK harus bisa mencegah penyelewengan-penyelewengan,” tandasnya.
Sekadar informasi, ada beberapa menteri kabinet Indonesia Maju yang hadir dalam Peluncuran Aksi Stranas PK 2021-2022 ini di antaranya Menkopolhukam, Menteri Bappenas, Mendagri, Menpan RB, Menkeu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kepada Staf Kantor Kepresidenan, serta Ketua KPK dan pejabat di internal KPK.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
