Connect with us

Perkebunan Nusantara Holding dan Pertamina Gas Tandatangani MOU untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur di KEK Sei Mangke

Penandatanganan nota kesepahaman PT Perkebunan Nusantara Holding dengan PT Pertamina Gas, terkait penyaluran gas ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke (fakta.news)

Simalungun – Tujuh perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman (MoU) berhasil ditandatangani oleh sembilan perusahaan yang sudah dan akan berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Simalungun, Sumatera Utara, Senin (27/11). Penandatanganan perjanjian ini dilakukan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution saat melakukan kunjungan dinas ke KEK, Sei Mangke.

Dari ketujuh MoU tersebut, lima diantaranya dilakukan oleh PTPN III (Persero) dengan beberapa perusahaan strategis, seperti dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) dalam penyaluran gas bumi, PT Pertagas Niaga untuk jual beli gas serta PT Kereta Api Logistik dalam hal pemanfaatan dry port. PTPN III juga mengikat perjanjian dengan PT Alternatif Protein Indonesia guna pemanfaatan lahan serta PT All Cosmos Indonesia dalam pembangunan pabrik bio fertilizer.

Penandatanganan nota kesepahaman PT Perkebunan Nusantara Holding dengan PT Pertamina Gas, terkait penyaluran gas ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke

Penandatanganan nota kesepahaman PT Perkebunan Nusantara Holding dengan PT Pertamina Gas, terkait penyaluran gas ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke (fakta.news)

Adapun dua perjanjian lainnya dilakukan dalam hal pembelian stearin dan PFAD antara PT Industri Nabati Lestari (INL) dengan PT Unilever Oleochemical Indonesia serta Nota kesepahaman antara INL dengan PT Unilever Trading Indonesia.

Menurut Darmin Nasution, adanya penandatanganan perjanjian dan nota kesepahaman tersebut menunjukkan bahwa minat investasi di Sumatera Utara terus tumbuh. “Harapannya perjanjian dan MoU ini semakin mempercepat perkembangan investasi dan pembangunan infrastruktur di Sumut, khususnya di KEK Sei Mangke,” tutur Darmin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

KEK Sei Mangke, menurut Darmin, manjadi salah satu kawasan yang diharapkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK selain KEK Lhokseumawe (Aceh), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan), Mandalika (NTB), Maloy (Kaltim) dan Morotai (Papua) guna meningkatkan investasi. “Dengan cara itu kita bisa mempercepat perkembangan di kawasan-kawasan tersebut,” ujarnya.

penandatanganan nota kesepahaman PT Perkebunan Nusantara Holding dengan PT Pertamina Gas, terkait penyaluran gas ke kawasan ekonomi khusus Sei mangke

Penandatanganan nota kesepahaman PT Perkebunan Nusantara Holding dengan PT Pertamina Gas, terkait penyaluran gas ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke (fakta.news)

Hingga saat ini, menurut Dasuki Amsir, Direktur Utama PTPN III (Persero) total lahan yang baru digunakan mencapai 212 hektar atau baru sebatas 10,96% dari total luas KEK Sei Mangke yang mencapai 1.933,8 hektar. “Adapun realisasi investasi pembangunan infrastruktur dan industri di KEK Sei Mangke telah mencapai Rp 3,99 Triliun,” ujar Dasuki.

Komitmen PTPN III untuk terus berupaya melengkapi fasilitas infrastruktur di dalam KEK Sei Mangke disambut positif PT Pertamina Gas. Apalagi menurut Suko Hartono, Direktur Utama Pertagas, infrastuktur miliknya berupa pipa gas sudah hadir sejak 2015. “Kami siap memenuhi pasokan gas guna mensuply kebutuhan energi di Sei Mangke,” papar Suko.

 

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya