Connect with us
DPR RI

Pasca-Aksi Teror, Komisi III Tinjau Kesiapan BNPT, Densus 88 dan Polda Makassar

Pasca-Aksi Teror, Komisi III Tinjau Kesiapan BNPT, Densus 88 dan Polda Makassar
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI mengunjungi Mapolda Sulawesi Selatan pasca bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan investigasi dan menjaring informasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku peledakan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memberi apresiasi kepada jajaran Polda Sulsel, Densus 88 Antiteror Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang telah cepat menangkap sejumlah orang yang berafiliasi dengan terduga teroris dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu.

“Kita menyikapi dengan cepat dan apreasiasi kepada jajaran terkait yang telah menangkap orang-orang yang diduga menjadi bagian dari peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, juga aksi teror yang terjadi di Mabes Polri kemarin. Ini adalah rangkaian dimana skemanya mirip, tentu sangat disayangkan milenial seperti itu adalah milenial yang gampang di-brainwashed,” kata Sahroni usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik dengan mitra kerja terkait di Mapolda Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (1/4/2021).

Mengingat metode dilakukan menggunakan metode baru dengan melibatkan pelaku aksi teror berasal dari kalangan milenial, politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mengatakan bahwa metode pencegahannya bisa dengan melakukan sosialisasi secara masif. “Harus masif dilakukan juga di pesantren-pesantren yang kiranya ada dugaan sebagai tempat yang menyalahi aturan,” ungkapnya. “Kami meyakini saat ini negara kita tetap aman, dan dijaga oleh Polri secara nasional,” imbuh Sahroni.

Peristiwa ledakan bom bunuh diri yang terjadi pada Minggu (28/3/2021) kemarin, menimbulkan terganggunya rasa keamanan dalam masyarakat khususnya di Makassar. Oleh karena itu, melalui kunjungan ini, Sahroni menjelaskan, Komisi III DPR RI berharap instansi terkait dapat bekerja cepat mengidentifikasi pelaku dan afiliasinya. Sehingga bisa dilakukan tindakan hukum yang tegas terhadap mereka, dan siapapun yang hendak merusak keamanan serta kerukunan hidup beragama di Indonesia.

“Pendekatannya tentu berbeda, sekarang pelakunya milenial. Pengawasan akan terus dilakukan. Polisi siber juga harus aktif dalam pengawasan di media sosial terutama ada ruang lingkup yang mestinya harus lebih concern. Media sosial ini kan sangat masif di kalangan milenial, maka saya minta Dirsiber Mabes Polri untuk lakukan pengawasan ketat, bekerja sama dengan Koninfo agar sinerginya bersamaan, sama-sama mengawasi secara ketat,” pungkas legislator dapil DKI Jakarta III itu.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh (F-PAN), serta jumlah Anggota Komisi III, di antaranya Johan Budi dan Gilang Dhiela Fararez dari F-PDIP, Supriansa dan Andi Rio Idris Padjalangi dari F-Golkar, Romo H.R Muhammad Syafi’i dan Habiburokhman dari Fraksi Partai Gerindra, Eva Yuliana (F-NasDem), Moh. Rano Al Fath (F-PKB), Hinca Panjaitan (F-Demokrat), Adang Daradjatun (F-PKS), dan Amir Uskara (F-PPP). (alw/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya