Gandeng Gus Miftah, Ganjar Akan Perkuat Semangat Kebangsaan Di Sekolah-sekolah
Semarang – “Cintaku padamu tak seindah surat cinta untuk Starla. Tapi yakinlah, cintaku padamu Lillahitaala”. Begitulah ungkapan ulama kondang asal Yogyakarta, Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab disapa Gus Miftah untuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat mengisi pengajian di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (25/3/2021).
Ungkapan itu pun membuat jamaah pengajian baik yang mengikuti secara luring maupun daring bertepuk tangan. Bagi Gus Miftah, Ganjar adalah sosok pemimpin sekaligus sahabat yang selalu menunjukkan kebaikan.
“Sekitar enam bulan lalu, saya mengisi pengajian di Pemalang. Saya ditelpon seseorang yang saya kenal dekat, beliau adalah Gubernur Jawa Tengah. Kepada saya, beliau meminta agar pengajian segera diselesaikan karena sedang pandemi. Karena saya cinta pada beliau, saya langsung ikuti,” kata Gus Miftah mengawali ceramah.
Dari cerita itulah, Gus Miftah menebarkan pesan moral pada masyarakat untuk selalu taat pada pemerintah. Karena sejatinya, kewajiban untuk taat pada pemerintah telah diatur dalam Al-Quran.
“Saya sampaikan pada jamaah, ini pelajaran penting bagi kita. Di musim pandemi seperti ini, kita harus manut pada pemerintah dan mengikuti pendapat para ahli. Jangan kita ikut orang-orang yang ahli berpendapat. Kalau pemerintah baik, kita wajib mengikuti. Kalau pemerintah salah, maka kritiklah dengan bahasa yang santun,” terangnya.
Selain itu, Gus Miftah juga mengingatkan akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Semua paham-paham radikal, harus disingkirkan dari Indonesia.
“Saya punya pengalaman saat ngisi pengajian di Jateng, ada salah satu ASN guru yang mendukung khilafah. Ini tidak bisa dibiarkan, ia harus dicopot atau dipecat. Maka pada adik-adik pelajar, ojo nganti salah milih guru. Carilah guru yang menyenangkan, jangan yang menakutkan. Carilah guru yang ramah, bukan yang suka marah-marah,” tegasnya.
Gus Miftah juga menyemangati para pelajar untuk tetap bertahan menghadapi Pandemi Covid-19. Anak muda tak boleh putus asa, karena sebenarnya tidak ada ujian dari Tuhan yang melebihi kemampuan makhluknya.
“Insyaallah kalau mampu beradaptasi, maka akan selamat. Maka saya senang karena pak Ganjar membuat simulasi-simulasi dalam rangka adaptasi dengan kebiasaan baru itu kepada masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, sebelum pandemi sebenarnya ia memiliki program rutin keliling sekolah-sekolah bersama Gus Miftah. Selain meningkatkan spiritualitas, Ganjar sengaja menggandeng ulama yang dikenal gaul itu untuk mengobarkan semangat kebangsaan.
“Namun karena kondisi seperti ini, tentu program itu sementara terhenti. Tapi tadi saya sudah ngobrol sama Gus Miftah, nanti Ramadan kita lanjutkan. Konsepnya mungkin secara hybrid, yang ikut luring dikit, sisanya daring. Intinya, ini tidak boleh berhenti sebagai ikhtiar kita mencari jalan keluar agar kegiatan tetap berjalan,” jelasnya.
Ganjar mengatakan, ia sengaja menggandeng Gus Miftah karena dinilai cocok dengan kalangan milenial. Menurutnya, Gus Miftah memiliki spirit kebangsaan yang bagus dan cara penyampaiannya juga enak.
“Sambil guyon tapi mengena. Tadi saja misalnya, beliau menekankan bagaimana pentingnya memilih guru agar tidak tersesat. Pesan beliau jelas, ojo salah milih guru (jangan salah memilih guru). Ini penting disampaikan pada anak-anak kita,” pungkasnya.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.