Hadiri Rapim Bakamla, Mahfud MD Tekankan Pentingnya Sinergi dan Koordinasi dalam Pengamanan Laut Indonesia
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Moh. Mahfud MD menekankan pentingnya meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pengamanan laut. Selain itu, Menko juga meminta adanya peningkatan pengelolaan administrasi keuangan di Bakamla RI.
Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia di Aula Mabes Bakamla, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Maret 2021.
“Kalau melihat perjalanan masa lalu minimal ada dua masalah. Pertama, koordinasi dengan institusi-institusi lain. Presiden jokowi sejak 2016 sudah mengarahkan kita agar perlahan tapi pasti koordinasi itu dilakukan dalam satu atap,” kata Mahfud MD.
Menko Polhukam mengatakan, dalam koordinasi pengamanan laut, Bakamla akan menjadi sentral koordinasi. Itu dilakukan agar semua upaya pengamanan laut Indonesia bisa terpadu.
“Hanya koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing,” tutur Mahfud MD.
Pesan kedua yang diberikan Menko Polhukam yakni terkait penataan pengelolaan administrasi keuangan di Bakamla. Upaya perbaikan sektor administrasi di Bakamla diharapkan sudah dilakukan mulai tahun ini.
“Lalu di masa lalu mungkin Bakamla pernah punya kesan jelek dalam tata kelola keuangan, karena mungkin masih baru, tadi saya sudah sampaikan coba mulai tahun ini ditata, sehingga tidak lagi BPK memberi opini disklaimer. Dan itu insya Allah bisa dilakukan karena sekarang sudah lebih terbuka, administrasinya sudah lebih bagus,” tutur Mahfud MD.
Selain dua poin utama tersebut, Menko Polhukam juga memberikan beberapa arahan tambahan. Antara lain pembinaan personal, juga pengelolaan kelengkapan alat utama seperti kapal dan radar.
“Kemudian yang penting adalah bagaimana membuat aturan-aturan yang lebih menjamin koordinasi,” tutur Mahfud MD.
Sebagai tambahan, Menko Polhukam memberikan dasar filosofi dalam mengamankan laut. Menurutnya, dengan fakta bahwa dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari lautan, maka masyarakatnya harus membangun budaya bahari.
“Budaya bahari, budaya kelautan, apa itu? Yaitu budaya egaliter, budaya kerja sama, dan rukun. Seperti kita melihat laut dari jauh, meski ombaknya besar-besar, tapi dilihat dari jauh laut itu kan rata, rukun orangnya. Jangan ikut budaya kontinen, karena budaya kontinen atau budaya daratan itu budaya Eropa, dimana orang harus saling bermusuhan cari menang kalah, tidak ada kerukunan, jiwa bangsa kita itu jiwa bahari, jiwa laut,” tutur Mahfud MD.
Sementara Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan, Rapim ini merupakan kali pertama yang dilaksanakan oleh Bakamla. Agenda ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di lingkungan Bakamla untuk menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks. Dengan kian kompleksnya tantangan, maka semakin perlu dilakukan kolaborasi dan sinergi di antara kementerian dan lembaga.
“Ancaman faktual dan potensial di laut semakin dinamis, dihadapkan dengan lingkungan strategis global, regional, dan juga nasional, sehingga menuntut kapasitas dan kapabilitas Bakamla untuk mampu menghadapinya. Hal ini tentu membutuhkan kesamaan visi dan kesatuan paradigma dalam menggerakkan organisasi Bakamla untuk dapat menghadapi ancaman tersebut,” kata Aan Kurnia.
Dalam rapat tersebut, hadir pula secara online Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Ketua BPK, dan sejumlah pejabat lainnya termasuk para petinggi Bakamla RI.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
