Kunker ke Yogyakarta, Ganjar Sempatkan Mampir ke Rumah Kost Semasa Kuliah di UGM
Yogyakarta – Dalam agenda kunjungan kerja (kunker) ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyempatkan diri sowan ke rumah indekos semasa sekolah yang terletak di Desa Sorosutan, Umbulharjo, Minggu (7/3/2021).
Adapun indekos tersebut menjadi saksi perjuangan Ganjar saat menuntaskan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) hingga perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Di sisi lain, pemilik asli indekos, Bisanto (64) dan Sumaryanti, tak menyangka akan mendapat kunjungan dari orang nomor satu se-Jateng tersebut.
“Ya Allah, ngimpi opo aku, Om Ga (panggilan akrab Ganjar). Ayo, mlebu (mari masuk),” kata Sumaryanti ketika menyambut Ganjar.
Saat memasuki rumah, Ganjar sontak bernostalgia. Terlebih, ketika melewati kamar yang pernah ia huni. Ia pun menunjukkan ruangan tersebut kepada putranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, yang turut hadir dalam kesempatan itu.
“Dulu itu kamar Ayah, masih sama persis tidak berubah. Hanya dulu tidak dicat, sekarang sudah dicat,” ucap Ganjar pada sang anak.
Mendengar nostalgia kecil itu, Alam menimpali dengan senyum. Ia dengan saksama mendengar obrolan seru antara Ganjar, Bisanto, dan Sumaryanti.
Dalam keterangan resmi yang diterima, Bisanto dan Sumaryanti mengungkapkan, selain kamar berukuran 2×3 meter (m) itu, hal yang masih bertahan hingga kini adalah ingatan mereka akan kepribadian Ganjar saat muda.
Keduanya mengaku bahwa sosok Ganjar adalah anak sederhana yang tidak pernah neko-neko (macam-macam).
“Selama empat tahun tinggal di sini, anaknya baik sekali. Saya ngalem (memuji) bukan karena sekarang jadi Gubernur, melainkan memang sosoknya dari dulu prihatin tenan,” ungkap Bisanto.
Menurutnya, Ganjar merupakan sosok nerimo (menerima) yang kerap berangkat kuliah dengan jalan kaki dan naik colt (angkutan kampus). Untuk bisa mengakses angkutan umum menuju kampus, lanjut dia, Ganjar harus berjalan kaki sekitar 1,5 kilometer (km) dari indekos ke jalan raya. Ini dilakukan hampir setiap hari.
Soal makan sehari-hari, Sumaryanti mengatakan, menu makan Ganjar tidak pernah aneh-aneh. Zaman dulu, makanan kesukaan Ganjar adalah sambal korek dan lele goreng.
“Itu saja sudah, ndak neko-neko makanannya,” kata Sumaryanti.
Di balik kesederhanaan itu, Bisanto maupun Sumaryanti tak menyangka bahwa Ganjar kini menjadi orang sukses.
“Ya, mboten nyongko (tidak menyangka). Namun, kalau dilihat dari silsilah keluarganya, Om Ga itu dari keluarga terdidik. Itu sekeluarga pintar-pintar semuanya,” kata Bisanto.
Meski sekarang sudah jadi orang sukses, kata Bisanto, sikap Ganjar tidak berubah. Bahkan, ia sangat bangga karena Ganjar tidak sombong dan sangat besar hati.
“Senang sekali dijenguk Om Ga. Meski sudah jadi pejabat, tapi tetep kelingan (masih ingat). Dumeh dadi wong gedhe (meski sudah jadi orang besar), piyambakke ora sombong (dia tidak sombong),” ucap Bisanto.
Sementara itu, Ganjar mengatakan, kunjungannya tersebut sekaligus untuk mencarikan indekos untuk Alam yang saat ini terdaftar sebagai mahasiswa UGM.
“Ya, ke sini mampir, saya dulu nunut (numpang) tempatnya mas Bisanto. Mereka ini sudah seperti saudara saya sendiri. Dulu saya dikasih kamar ini, saya tinggal dari SMA sampai kuliah awal-awal di UGM. Memang benar, saya dulu kalau berangkat sekolah atau kuliah, jalan kaki dari sini ke jalan raya, baru nyegat bus ke kampus,” kata Ganjar.
Selain bersilaturahmi, Ganjar berharap, Alam bisa mengetahui perjuangan orang tua saat dulu menempa diri di Kota Gudeg itu.
“Biar Alam tahu sejarah bapaknya. Ini saya ajak biar bisa lihat kamar ayahnya dulu seperti ini. Ini belum berubah, ya seperti ini. Ya, biar Alam tahu sejarahnya bahwa kabeh nganggo laku (semua ada prosesnya),” ucapnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
