Presiden Jokowi: Kecepatan Penanganan Pandemi Selaras dengan Upaya Pemerintah Pulihkan Ekonomi Nasional
Jakarta – Kunci dari pemulihan ekonomi nasional saat ini ialah bagaimana pandemi Covid-19 yang melanda setidaknya 215 negara dunia dapat teratasi. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah Indonesia tengah berupaya keras untuk melakukan percepatan dalam penanganan krisis kesehatan.
Saat menyampaikan pidato kunci secara virtual pada acara tahunan CNBC Indonesia Economic Outlook 2021 pada Kamis, 25 Februari 2021, yang mengangkat tema “Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021”, Presiden Joko Widodo menguraikan fokus kerja pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi beserta dampak yang ditimbulkannya.
“Kunci pemulihan ekonomi kita adalah kemampuan kita dalam mengatasi pandemi. Penanganan 3M, 3T, dan PPKM skala mikro harus terus kita lanjutkan. Pada saat yang sama, sekarang ini kita besar-besaran melakukan vaksinasi,” ujarnya.
Indonesia sendiri termasuk negara tercepat yang melakukan vaksinasi Covid-19 bagi warganya di antara negara-negara Asia lainnya. Vaksinasi tersebut pada tahapan awal memprioritaskan tenaga kesehatan dan pekerja publik sebelum kemudian berlanjut kepada masyarakat luas.
Kecepatan dalam penanganan krisis kesehatan tersebut selaras dengan upaya pemerintah untuk turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2021 ini, Presiden mengungkap, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp372 triliun untuk mengupayakan hal itu.
“Berbagai stimulus telah diberikan dari sisi permintaan dan penawaran baik melalui bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi gaji, Kartu Prakerja, program padat karya yang sangat banyak, bantuan produktif bagi UMKM, serta relaksasi maupun restrukturisasi pinjaman, keringanan pajak, dan kemudahan-kemudahan lainnya,” imbuhnya.
Melalui sejumlah program seperti padat karya dan belanja pemerintah, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak dapat diwujudkan dalam jangka pendek. Namun, Kepala Negara menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan hanya dapat diwujudkan dari para pelaku usaha di sektor swasta.
Oleh karena itu, untuk mendorong pergerakan perekonomian sektor swasta, pemerintah telah mengeluarkan beragam insentif dan kemudahan. Selain hal tersebut, pemerintah juga sudah bersiap untuk memulihkan ekonomi nasional yang di antaranya diupayakan melalui reformasi struktural dan Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya.
“Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, PP dan Perpres, sudah selesai disiapkan yang memberikan kemudahan bagi pengembangan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sovereign Wealth Fund, Indonesia Investment Authority (INA), juga telah terbentuk agar kita mempunyai alternatif pembiayaan baru yang murah,” kata Presiden.
Sebelumnya, sejumlah lembaga keuangan dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini akan tumbuh positif antara 4 sampai 5 persen. Beberapa indikator perekonomian di dalam negeri juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.
Dengan modal tersebut dan dengan bergerak bersama seluruh pihak terkait, upaya pemulihan ekonomi nasional akan menjadi semakin efektif. Presiden juga menyebut bahwa sumbangsih pemikiran para ekonom, pelaku usaha, dan para investor dalam memformulasikan kebijakan ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi saat ini juga amat dinantikan.
“Mari kita buktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 ini lebih tinggi dari yang telah diperkirakan serta lapangan kerja terbuka dan kesejahteraan rakyat meningkat,” tuturnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
