DPRD Kota Bogor Minta Kebijakan Ganjil Genap Diperkuat Penerapannya di Lapangan
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menghadiri rapat kerja bersama Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Tanah Sareal, Senin (22/2/2021). Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sementara rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar.
Usai rapat, Bima Arya mengatakan bahwa pertemuan tersebut untuk menyelaraskan langkah-langkah penanganan Covid-19 di Kota Bogor antara Pemerintah Kota Bogor dan anggota dewan.
“Teman-teman dewan mengkritisi beberapa langkah, ada yang memang informasinya belum sampai, ada juga yang saya kira sangat baik untuk kita perkuat. Banyak pembahasan tadi memberikan penguatan untuk ganjil genap, dan disepakati untuk lebih fokus kepada dimensi ekonominya yang sama-sama akan kita lihat ya, pemberlakukan (ganjil genap) jam 9 pagi sampai jam 6 sore itu dimaksudkan untuk tetap menghidupkan ekonomi (tanpa menomorduakan dimensi kesehatan),” ungkap Bima Arya.
Data menunjukan bahwa kebijakan Ganjil Genap dan PPKM Mikro memberikan dampak bagi pengurangan mobilitas warga dan menurunnya kasus Covid-19. Namun kebijakan ini juga berdampak pada sektor ekonomi.
Karena itu Satgas Covid 19 dan Forkopimda menyepakati untuk melanjutkan kebijakan Ganjil Genap setiap Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional dengan pembatasan jam berlaku pada pukul 09.00-18.00 WIB. Sehingga masih memberi ruang untuk aktivitas ekonomi. Kebijakan ini akan dievaluasi setiap dua pekan.
Bima menambahkan, dalam rapat tersebut juga dibahas tentang bagaimana kita menyiapkan skenario-skenario ke depan, seperti anggaran apa saja yang dibutuhkan dan penguatan-penguatan lain yang harus dilakukan.
“Termasuk juga tadi kita membahas mengenai kemungkinan untuk mengalokasikan bansos. Saya katakan ini harus menunggu dulu instruksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kemendagri karena ini terkait dengan rasionalisasi anggaran dan lain sebagainya. Ya termasuk refocusing yang terakhir ini yang diarahkan oleh pemerintah pusat lebih fokus kepada penguatan PPKM Mikro dan juga pelaksanaan vaksin. Jadi belum ada arahan untuk bansos,” jelas Bima.
Sementara itu, Karnain Asyhar mengatakan bahwa Pansus Covid-19 ingin mengkonfirmasi laporan warga dalam banyak hal, salah satunya terkait pelaksanaan ganjil genap.
“Kalau secara umum ganjil genap ini menurunkan angka mobilitas masyarakat, itu jelas. Kalau signifikan terhadap penurunan Covid-19, ini menjadi dampak ikutan yang mungkin kalau berdasarkan data yang dipaparkan Pak Wali tadi memang ada pengaruhnya. Kita mengakui bahwa ganjil genap ini mampu menurunkan angka mobilitas masyarakat. Artinya masyarakat yang tidak memiliki aktivitas produktif, ya tidak diloloskan di checkpoint pembatasan ganjil genap,” ujar pria yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ia juga menyatakan bahwa anggota dewan diberikan ruang untuk menyalurkan masukan-masukan dari masyarakat terhadap setiap kebijakan melalui rapat evaluasi setiap dua minggu.
“Kita menginginkan konsisten saja, seperti jam pengawasannya, petugasnya, sehingga ketika ada situasi seperti halnya kasus rombongan Moge lewat itu tidak menjadi polemik. Tapi dengan respon yang cepat, saya kira kita patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Satgas Covid Kota Bogor dengan Forkopimda, mengidentifikasi dan menindak terhadap pelaku pelanggaran ganjil genap dari rombongan Moge,” terangnya.
Karnain juga berharap agar Pemkot Bogor tidak kendur dalam hal penanganan kesehatan. Tetapi, lanjut dia, secara paralel diharapkan juga ada lapis penanganan ekonomi yang secara responsif terhadap kelompok terdampak dan juga usaha-usaha dibidang ekonomi.
“Seperti yang disampaikan juga di forum, kenapa Bansos ini tidak teranggarkan? karena mereka menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Termasuk soal penyediaan WiFi per RW dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Itu awalnya tidak dianggarkan lagi di 2021, tapi karena kemudian kebijakan pusat, Pemerintah Kota Bogor menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Akhirnya kita mendapat konfirmasi itu akan dilakukan pergeseran anggaran di Maret 2021 untuk dialokasikan kembali Wifi per RW untuk dukungan PJJ,” jelasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
