Rangkaian HUT ke-48 PDIP Raih 3 Penghargaan Rekor MURI
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku bangga dengan penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) terhadap serangkaian kegiatan PDI Perjuangan di HUT ke-48 partai pada 10 Januari 2021.
“Terima kasih, sebagai pengurus dari MURI Museum Rekor Indonesia saya tentu sangat bangga sekali, karena saya diberitahu Pak Sekjen, karena hari ulang tahun kita yang ke-48 itu ternyata itu mungkin diperhatikan oleh MURI, yang menurut saya, dan saya tidak menyangka bahwa hasilnya mencapai rekor Muri yang tadi telah disampaikan Pak Jaya,” ucap Megawati, Senin (18/1).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan apa yang dilakukan kader PDI Perjuangan adalah sesuai dengan ajaran Megawati bahwa berpolitik juga termasuk memperindah alam raya Indonesia.
“Bahwa kebahagian manusia itu juga dalam keseimbangan manusia dengan sang pencipta, dan manusia dengan alam raya, dan manusia dengan sesama,” ujar Hasto dalam rapat DPP PDI Perjuangan bersama Muri, Senin (18/1).
Hadir juga dalam rapat itu pengurus DPP, DPD serta DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia secara virtual.
Serangkaian kegiatan PDI Perjuangan mendapatkan penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI). Penyampaikan penghargaan itu disampaikan langsung oleh Penggagas MURI Jaya Suprana.
Jaya yang hadir secara virtual itu membeberkan ada tiga penghargaan MURI yang diberikan kepada PDI Perjuangan. Pertama, penghargaan kepesertaan HUT ke-48 PDI Perjuangan secara daring terbanyak.
“Dengan penuh kerendahan hati saya mohon berkenan untuk dapat menganugerahkan 3 piagam penghargaan museum record Indonesia (MURI) dalam rangka HUT ke-48 dan rakernas PDI Perjuangan. Satu, prosesi HUT Partai Politik secara daring peserta terbanyak, yaitu 73.367 peserta yang terdiri dari DPP, plus 34 provinsi dengan 1367 peserta. Joe Biden juga harus belajar dari kita, dari PDI Perjuangan,” kata Jaya, di sela rapat DPP PDI Perjuangan bersama Muri, Senin (18/1).
Yang kedua, lanjut Jaya, MURI juga memberikan penghargaan atas kegiatan penanaman pohon terbanyak oleh anggota Partai Politik secara serentak di seluruh Indonesia.
“Rekor kedua, penanaman pohon terbanyak oleh anggota parpol serentak yaitu 357.975 dengan jumlah pohon 579.247 waduh, ampun saya. Yang nyebutnya saja sampai pusing ini, karena begitu banyak,” ujar Jaya.
“Jadi, ini penanaman pohon terbanyak oleh anggota partai politik secara serentak dalam merayakan hari ulang tahun,” sambung Jaya.
Terakhir, MURI juga memberikan penghargaan atas rekor pembagian tumpeng terbanyak saat HUT ke-48 PDI Perjuangan kepada masyarakat.
“Sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi mahakarya, kebudayaan nusantara ini, Ulang tahun PDI Perjuangan di laksanakan dengan pembagian tumpeng terbanyak, DPP dan DPD seluruhnya 7.763 tumpeng. Ini semua dibagikan kepada para panti asuhan pantu jompo dan berbagai komunitas kemanusiaan,” tutur Jaya.
Nantinya, piagam MURI itu akan dikirimkan ke Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
“Ini kita umumkan secara daring dulu, nanti akan dikirim tentu ke kantor pusat PDI Perjuangan. Jadi, Ini rekor dunia. Karena saya belum tau bagaimana partai-partai politik di Amerika, China, maupun Rusia apalagi Jerman dan negara-negara yang lebih gede lagi itu saya belum pernah dengar kalau ada acara HUT dengan secara daring dengan peserta demikin banyak. Untuk penanaman pohon terbanyak oleh anggota partai politik terbanyak di dunia juga ini, terbanyak. Pembagian nasi tumpeng, itu kan adanya cuma di Indonesia. Dan ini pasti rekor dunia nasi tumpeng terbanyak,” pungkas Jaya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
