Perubahan RPJMD Jateng 2018-2023 Diarahkan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi
Semarang – Percepatan pemulihan ekonomi menjadi salah satu isu dalam penyusunan rancangan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ada catatan penting untuk melakukan perubahan RPJMD, misalnya terkait kondisi Pandemi Covid-19 sehingga banyak target yang tidak tercapai, adanya regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) serta proyeksi beberapa sektor yang masih bisa bertahan dan menurun.
“Ini mesti kita sesuaikan bersama agar kemudian RPJMD kita masih bisa fit atau tidak. Cuma dengan sekarang masuknya vaksin ini, apakah kemudian satu tahun ini kira-kira dari sisi kesehatan akan tertangani. Kalau itu sudah tertangani harapan kita masuk ke ekonomi,” kata Ganjar usai memberikan arahan pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 di Kantor Gubernur, Selasa (12/1/2021).
Dalam forum tersebut terdapat beberapa masukan, baik dari DPRD Jawa Tengah maupun perwakilan masyarakat seperti forum disabilitas, forum anak, perwakilan masyarakat nelayan, maupun instansi lainnya.
Salah satu masukan dari DPRD Jawa Tengah adalah menyiapkan tim percepatan pemulihan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
“DPRD minta dilakukan terobosan-terobosan. Maka kita menyiapkan tim percepatan untuk pemulihan ekonomi agar bisa lebih praktis. Tim yang secara sektoral mendorong UMKM untuk tumbuh dan meningkatkan demand kredit juga mesti didorong,” kata Ganjar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman mengatakan pembangunan Jawa Tengah harus tetap fokus pada penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian guna menyejahterakan masyarakat. Hal itu, menurut Sukirman, selaras dengan target untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Kita kemarin sedang semangat-semangatnya menurunkan angka kemiskinan tapi kemudian pandemi datang. Maka ini akan muncul angka kemiskinan baru yang sangat luar biasa. Ini menjadi catatan penting. Kita harus tetap upayakan tahun 2023 angka kemiskinan tetap turun sampai satu digit,” kata Sukirman.
Selain masukan dari DPRD Jawa Tengah, perwakilan penyandang disabilitas turut memberikan usulan agar memperhatikan penerimaan pegawai yag yang sesuai dengan persentase yakni sebanyak satu persen di swasta dan dua persen di ASN maupun BUMN dan BUMD.
“Penyandang disabilitas penting karena dia juga sulit dalam kondisi yang seperti ini, tidak diskriminatif. Lalu mereka juga meminta adanya penerjemah untuk kawan tuli di semua penjelasan-penjelasan pemerintah. Saya kira ini bagus. Kemudian perbaikan perda di kabupaten/kota yang belum sesuai dengan undang-undang nasional terkait penyandang disabilitas,” kata Ganjar.
Masukan lainnya datang dari forum anak dan PGRI Jawa Tengah. Forum anak menyampaikan bahwa masih banyak kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, juga berharap anak-anak segera sekolah dan meminta guru agar segera divaksin.
Disisi Di sisi lain, PGRI menyampaikan memang tidak mudah untuk melakukan pembelajaran dalam kondisi pandemi seperti ini. Saran dari PGRI tetap disiapkan tatap muka namun dengan SOP ketat.
“Lalu ada juga usulan untuk guru yang rasionya kurang dibanding murid ini penerimaan CPNS jangan tidak ada, kalau perlu ditambah, atau dipercepat. Ini masukan yang menurut saya bagus,” jelas Ganjar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
