Korban Longsor di Sumedang Diperkirakan Lebih Dari 20 Orang
Sumedang – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau lokasi longsor di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (10/1/2021). Ridwan Kamil mengatakan, korban yang tertimbun longsor lebih dari 20 orang.
“Dari hasil laporan sementara, longsor terjadi pukul 15.00 WIB, di lokasi yang memang dengan kemiringan curam,” ujar Ridwan Kamil, Minggu.
Ridwan Kamil menjelaskan, sebanyak delapan korban tertimbun akibat longsor pertama. Lalu, longsor kembali terjadi.
“Kedua longsoran ini menimbulkan fatalitas yang sama-sama parah. Di longsoran pertama dilaporkan ada delapan korban, di longsoran kedua mayoritas korban adalah dari tim penolong dari longsoran pertama,” tutur Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil belum bisa memastikan total korban dalam bencana longsor itu. Tetapi, korban diperkirakan lebih dari 20 orang.
“Korban belum bisa dipastikan, yang jelas lebih dari 20 orang. Termasuk di antaranya Pak Danramil, dan dari BPBD,” sebut Ridwan Kamil.
Seluruh personel SAR dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang tertimbun longsor.
“Sudah ada 15 korban, 12 meninggal yang ditemukan. Semua tim SAR, lokal, provinsi sudah berada di lokasi dan fokus melakukan evakuasi,” ujar Ridwan Kamil.
Untuk mengantisipasi longsor susulan, warga yang berada di radius satu kilometer dari lokasi kejadian diminta mengungsi. Ridwan Kamil mengingatkan, peristiwa ini menjadi contoh bagi masyarakat.
“Ini tidak sesimpel itu, bukan masalah layak atau tidak layak. Ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa tidak semua tempat bisa kita huni,” tutur Ridwan Kamil.
Sebelumnya, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, tebing setinggi 20 meter dengan lebar lebih dari 40 meter ini longsor karena hujan deras yang terjadi selama beberapa jam, sejak Sabtu (9/1/2021) siang.
“Dari informasi yang kami terima, longsor dipicu hujan yang terjadi selama beberapa jam. Lokasi ini juga tanahnya gembur dan labil,” ujar Dony, Minggu (10/1/2021).
Dony menuturkan, izin perumahan Pondok Daud yang berada di lereng Gunung Geulis ini dibuat pada tahun 2017. Meski begitu, kata Dony, bencana longsor ini menjadi tanggung jawab Pemkab Sumedang saat ini.
“Kejadian ini tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi kami. Ke depan cut (hentikan) memberikan izin perumahan di lokasi dengan kemiringan yang rawan seperti ini,” tutur Dony.
Untuk menghindari terjadinya longsor susulan, seluruh warga dievakuasi ke tempat lebih aman.
“Warga sudah dievakuasi ke tempat lebih aman. Kami dirikan posko penampungan dan dapur umum di SMAN Cimanggung,” sebut Dony.
Pemkab Sumedang akan melakukan kajian lebih jauh terkait kondisi tanah di lokasi longsor.
“Dimungkinkan akan kami relokasi ke tempat lebih aman jika memang di lokasi ini tidak layak dijadikan perumahan. Untuk saat ini kami fokus evakuasi dan membantu warga yang masih ada di sekitar lokasi untuk mengungsi ke tempat penampungan sementara,” tutur Dony.
Sementara itu, hingga Minggu (10/1/2021) pagi pukul 09.00 WIB, sebanyak 15 korban ditemukan dari reruntuhan material longsor. Dari jumlah itu, sebanyak 12 korban meninggal dan tiga lainnya luka parah.
Tim SAR gabungan yang dikomandoi Kepala Basarnas Bandung Deden Ridwansah masih berupaya melakukan evakuasi. Deden mengatakan, ada retakan cukup besar di atas bukit yang dikhawatirkan dapat menyebabkan longsor susulan.
“Tim kami menemukan adanya retakan cukup besar di atas bukit. Sehingga proses evakuasi memerlukan kehatian-kehatian. Kami terus upayakan evakuasi korban semaksimal mungkin,” ujar Deden.
Tebing setinggi 20 meter dan panjang 40 meter ini longsor pada Sabtu sore sekitar pukul 15.30 WIB. Pasca-longsor pertama, terjadi dua kali longsor susulan hingga Sabtu petang pukul 18.30 WIB.
Akibat longsor ini, tidak hanya warga setempat, namun juga tim SAR gabungan yang tengah melakukan evakuasi di lokasi kejadian menjadi korban. Dari 12 korban meninggal, tiga di antaranya yaitu Komandan Koramil Cimanggung Kapten Inf Setiyo Pribadi, Kepala Seksi Trantibum Kecamatan Cimanggung Suhada, dan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumedang Yedi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
