Connect with us

Kemenkes-Kemenristek Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kapasitas Deteksi Genom Virus SARS-CoV-2

Menkes Budi Gunadi Sadikin

Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan penandatangan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) tentang Surveilans Genom Virus SARS-CoV-2, pada Jumat, 8 Januari 2021 melalui daring di Jakarta.

Adanya penyebaran virus SARS-CoV-2 di Indonesia yang terus meningkat dan telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia dan strain baru virus SARS-CoV-2 yang muncul di Inggris, perlu peningkatan kewaspadaan dan deteksi terhadap strain virus tersebut.

Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan dan landasan kerja sama untuk menyelenggarakan pelacakan dan pemantauan (surveilans) genom virus SARS-CoV-2 untuk mengetahui epidemiologi molekuler, karakteristik, dampak pada kesehatan, dan pelacakan kasus, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), serta untuk koordinasi di tingkat nasional dan global.

Diharapkan dengan adanya kerja sama antara Kemenkes dan Kemenristek/BRIN dapat mendorong terwujudnya percepatan penyelenggaraan surveilans genom virus SARS CoV-2, melalui kemitraan yang sinergis, kolaboratif, suportif, dan berkesinambungan.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan yang memiliki kemampuan untuk membangun sistem pertahanan terhadap virus COVID-19 adalah Kemenkes dan Kemenristek/BRIN dan harus terkoordinasi. Hal tersebut yang mendasari muncul nya ide kerja sama antara Kemenkes dan Kemenristek/BRIN.

“Proses tanda tangan ini adalah awal dan harus ditindaklanjuti, kita harus menjalin semua lab yang bisa melakukan genome sequencing process, yang mampu melaksanakan deteksi dini terhadap virus baik itu Lab yang ada di Kemenkes atau Lab yang ada di Kemenristek yang tersebar di seluruh perguruan tinggi,” katanya.

Dengan adanya kerja sama ini akan terwujud sistem surveilans genom virus SARS-CoV-2 di Indonesia yang sangat dibutuhkan dalam pencegahan dan mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia.

Hingga saat ini, Indonesia telah melakukan sekuensing sebanyak 190 virus SARS-CoV-2 dan belum diketemukan varian B117.

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyelenggaraan surveilans genom virus SARS CoV-2 yang paling sedikit terdiri atas:

a. Pemeriksaan dan analisis sekuen genom virus SARS-CoV-2;

b. Verifikasi hasil sekuensing;

c. Monitoring dan evaluasi;

d. Pengelolaan dan pemanfaatan big data;

e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

f. Pemanfaatan bersama sumber daya;

g. Pelaporan hasil; dan

h. Rekomendasi kebijakan.

Dengan adanya kerja sama ini, ke depanya diharapkan bisa melakukan surveilans terhadap virus SARS-CoV-2 yang bererdar di Indonesia sebanyak-banyaknya.

Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan momen penandatanganan kerja sama ini tentunya sangat penting mengingat virus merupakan musuh tidak terlihat. Perlu upaya lebih dalam memahami karakteristik virus termasuk SARS-CoV-2 yang dalam ilmu kedokteran disebut ilmu genomik.

“Untuk bisa lebih memahami tidak hanya karakter virus COVID-19 tapi juga mutasi yang rupanya mulai banyak terjadi maka Kementerian Kesehatan dan Kemenristek/BRIN sepakat untuk melakukan genomik surveilans,” ucap Bambang.

Sebagai pelaksana kegiatan surveilans genom Virus SARS-COV-2, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemristek/BRIN) menugaskan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang nantinya juga akan melibatkan laboratorium yang ada di Perguruan Tinggi maupun LPNK di bawah koordinasi Kemristek/BRIN.

Nantinya hasil surveilans genom SARS-CoV-2 yang diperoleh secara berkala atau mendekati “real-time” akan memungkinkan Indonesia melakukan prediksi, dan mengambil tindakan pencegahan, penanganan, serta pelaporan yang cepat dan tepat, yang sangat diperlukan dalam upaya pengendalian pandemi ini.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya