Menko Luhut Lepas KRI Dewaruci dan KRI Bima Suci Ekspedisi Sail Sabang 2017
Jakarta – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan resmi melepas dua kapal. Pertama KRI Dewaruci. Satunya lagi KRI Bima Suci. Dua-duanya dilepas menuju Pulau Weh Sabang bersama 768 peserta ekspedisi Sail Sabang dari Dermaga Terminal JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (20/11).
“Pelaksanaan sail tahun ini saya rasa cukup unik. Karena ada dua kapal layar tiang tinggi yang ikut dalam misi pelayaran menuju ke Sabang,” ujar Menko Luhut usai melepas KRI Dewaruci dan KRI Bima Suci di Jakarta, Senin (20/11).
Menkomar Luhut juga ingin para peserta yang berjumlah 768 orang ini bisa berbangga dengan keindahan alam yang ada di Indonesia. “Berbanggalah kalian pada negara kalian yang besar dan indah ini. Jagalah negerimu. Sepulang kau dari perjalanan pelayaranmu, ambillah pelajaran dari sana. Apa yang bisa kau lakukan untuk menjaga dan membangun negerimu ini. Lakukan hal yang positif. Jangan ikut larut dalam kegiatan yang tidak bermanfaat,” katanya.
Dari sisi infrastruktur, Menkomar ingin agar Indonesia bisa dibangun dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa di pinggiran. Sehingga di masa mendatang tidak ada lagi kesenjangan yang terjadi.
“Manisnya buah pembangunan tidak boleh lagi hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Jawa namun harus pula dibagi adil dengan masyarakat di seluruh Indonesia,” jelas Luhut. Di acara itu juga dihadiri Ketua Tim Percepatan Wisata Bahari Kemenpar RI, Indroyono Soesilo.
Sementara dari sisi ekonomi, Menko Luhut ingin mendrive Indonesia memanfaatkan potensi pariwisata sebagai kepulauan terbesar di dunia. Estimasinya, ada USD 1,33 triliun yang bisa digapai dari sektor pariwisata maritim.
Hal yang dirasa sangat masuk akal mengingat capaian devisa dari Pariwisata sudah ada di posisi nomor dua setelah sektor Minyak Sawit. Sektor ini diperkirakan akan menjadi penghasil devisa nomor 1 pada 2019.
“Indonesia pastinya memiliki banyak potensi wisata maritim yang amat potensial. Keindahan khas tropis yang memukau, kekayaan budaya, dan beragamnya aset bahari di negara kita jika dikelola dengan baik pasti akan memberikan efek positif yang sangat luar biasa besarnya,” jelasnya.
Menko Luhut Lepas KRI Dewaruci dan KRI Bima Suci Ekspedisi Sail Sabang 2017 (Istimewa)
Seirama dengan Menko Luhut, Menteri Pariwisata Arief Yahya ikut menyambut baik dua kapal KRI yang berlayar langsung ke Sabang. Even yang digelar 28 November-5 Desember 2017 itu diyakini bakal heboh.
“Kehadiran dua KRI Indonesia itu tentunya akan menjadi atraksi tersendiri di sana. Terlebih ada ratusan kapal yang hadir di sana. Jadi tunggu apalagi. Ayo ke Sabang,” kata Menpar Arief Yahya.
Menpar sendiri direncanakan akan memantau langsung persiapan Sail Sabang, Selasa (21/11). Dari mulai Pelabuhan Balohan, Bandara Iskandar Muda, Pelabuhan Ulee Lheue, hingga rakor akan dilakoni Menpar secara marathon selama dua dua hari ke depan. “Saya akan pastikan semuanya berjalan baik. Akan terus dikawal. Even inilah yang menjadi penabuh dimulainya jalur Sabang-Phuket-Langkawi. Arahnya ke percepatan,” ujar Menpar Arief Yahya.
Besok pagi, Selasa 21 November, persis H-7 Sail Sabang 2017, Menpar Arief bakal meninjau persiapan fisik Sail Sanang itu. Menpar akan melihat CT-3, terminal cruise yang akan dijadikan lokasi utama sail. Termasuk merasakan penyeberangan dari Banda Aceh ke Pulau Weh.
Hari ini, Sesmenpar Ukus Kuswara bahkan sudah berada di Banda Aceh dan langsung kr Sabang. “Saya akan menghitung waktu tempuh, kapasitas akomodasi, sampai run down acara puncak,” kata Ukus Kuswara.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
