Tinjau Penyularan Bansos-Fasilitas Kesehatan, Menko PMK Terkesan Penanganan Covid-19 di Boven Digoel
Boven Digoel – Provinsi Papua merupakan wilayah di timur Indonesia yang menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat. Karenanya pemerintah betul-betul memperhatikan berbagai aspek kehidupan di provinsi berjuluk Bumi Cendrawasih itu.
Apalagi di musim pandemi Covid-19 seperti saat ini, beragam program telah dicurahkan sebagai bukti nyata perhatian pemerintah pada Papua. Mulai dari program perlindungan sosial, penanganan pendidikan, sampai perlindungan kesehatan.
Untuk memastikan program-program dari pemerintah pusat tersebut tepat sasaran, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berkunjung ke Kabupaten Boven Digoel, Papua, pada Rabu (25/11). Dalam kunjungan kerja tersebut, Menko PMK juga menyempatkan berkunjung ke SMPN 1 Tanah Merah dan RSUD Boven Digoel.
Mengawali kunjungan kerjanya di Boven Digoel, Menko Muhadjir mengunjungi SMPN 1 Tanah Merah. Muhadjir sangat mengapresiasi SMPN 1 Tanah Merah yang tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka seperti biasa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setiap siswa telah taat menggunakan masker dan pihak sekolah menyediakan tempat cuci tangan di sekolah.
Menurutnya, langkah yang diambil oleh pihak sekolah sudah benar. Hal itu karena kasus Covid-19 di Boven Digoel relatif rendah. Berdasarkan data terupdate dari covid19.papua.go.id, per Senin (23/11) di Boven Digoel hanya terdapat 38 pasien terkonfirmasi positif, dengan total pasien sembuh 36 orang, dan 2 orang masih dalam perawatan.
“Saya sangat kagum, wilayah Boven Digoel itu bisa menjadi contoh bagaimana kegiatan belajar mengajar berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Karena itu angka Covid-19 di sini relatif rendah dan terkendali,” ujar Muhadjir.
Kemudian, Muhadjir berkunjung ke RSUD Boven Digoel. Kunjungannya itu dilakukan untuk mengecek pelayanan dasar kesehatan. Muhadjir mengapresiasi RSUD Boven Digoel yang telah mengadakan mesin PCR atau swab test secara mandiri dari anggaran pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya mesin PCR pengecekan spesimen Covid-19 oleh pihak RSUD bisa berlangsung cepat.
“Salah satu yang saya hargai adalah pemda punya inisiatif sendiri membeli PCR (Polymerase Chain Reaction) yang diperlukan untuk menguji spesimen Covid-19 secara cepat. Karena itu, kalau ada yang terkena Covid-19, untuk menguji spesimennya tidak perlu jauh, cukup di sini. Tadi saya tanya pada dokter yang mengoperasikannya, paling lama 3 hari dan itu suatu hal yang sangat bagus,” tutur dia.
Namun, yang masih menjadi kendala di RSUD Boven Digoel, imbuh Muhadjir, adalah belum tersedianya laboratorium berstandar BSL-2. Karena itu, Muhadjir mengatakan akan mengusahakan pengadaan prasarana laboratorium dan meminta pada Kementerian Kesehatan untuk bisa membantu agar standar BSL-2 untuk laboratorium PCR bisa terpenuhi.
Di Boven Digoel, Menko PMK mengecek penyaluran bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial di Boven Digoel, menurutnya pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Hanya saja untuk program sembako di Kabupaten Boven Digoel mengalami hambatan karena banyak daerah masih sulit sinyal. Sehingga, Kabupaten Boven Digoel menjadi salah satu diantara 26 Kabupaten di Provinsi Papua yang diubah mekanismenya menjadi Program Sembako Tunai atau bantuan dikirim ke keluarga penerima manfaat melalui PT Pos.
“Semua berjalan dengan baik. Saya berterima kasih kepada Bank BRI yang sudah menyalurkan PKH dan Program Sembako di tempat ini melalui mekanisme nontunai. Hanya saja untuk mengoptimalkan penyaluran Program Sembako, mulai November 2020 mekanisme penyaluran Program Sembako disalurkan secara tunai melalui PT Pos. Hal ini dikarenakan banyak wilayah-wilayah yang belum terjangkau infrastruktur non tunai.” pungkas Menko PMK.
Dalam kunjungan tersebut Menko PMK berkenan menyampaikan Program Sembako Tunai kepada salah satu keluarga penerima manfaat atas nama Susana Omba. Penyerahan bantuan oleh Menko PMK tersebut sebagai penyaluran perdana Program Sembako Tunai yang menandai mulai diterapkannya kebijakan Program Sembako Tunai di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
