Pangdam Jaya Gelar Apel Kesiapan Pelaksanaan Pilkada dan Antisipasi Banjir
Jakarta – Pasukan TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar apel gabungan di Silang Monas, Jakarta Pusat. Apel kali ini dilakukan untuk persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan antisipasi banjir di Ibu Kota.
“Pada saat ini kita melaksanakan apel bersama TNI, Polri, dan Pol PP serta komponen lainnya untuk mengecek bagaimana kesiapan pasukan, termasuk komponen lainnya, dalam rangka mengantisipasi bahaya banjir di wilayah Jakarta. Kemarin kita sudah melaksanakan untuk mengecek siapa berbuat apa apabila banjir ini terjadi. Kemungkinan bulan Desember, bahkan mungkin Januari,” kata Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).
Dudung mengatakan, jika terjadi banjir, aparat akan segera melakukan persiapan, terutama di titik rawan dengan langganan banjir.
“Karena itu, akan dilakukan apel masing-masing lokasi apabila terjadi banjir. Misalnya Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat, kemudian Bekasi, dan sebagainya, yang titik-titik rawan terjadinya bahaya banjir nanti akan kita apelkan di tempat itu dan langsung diplot masing-masing satuan di mana pasukan itu ada, di mana jalur evakuasi, di mana jalur pengungsian, di mana tempat dapur umum. Sehingga nantinya kita tidak gopoh pada saat penanggulangan bencana,” sebut dia.
Dudung mengatakan apel kali ini juga melakukan sejumlah persiapan untuk pelaksanaan pilkada di Tangerang Selatan dan Depok. Dia mengatakan petugas sudah melakukan antisipasi agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar.
“Kemudian selanjutnya hari ini juga bersama dalam rangka pengamanan pilkada. Kami bersama Polri dan Pol PP tentunya, dihadiri di sini dihadiri oleh Wali Kota Tangerang Selatan Bu Airin dan petugas KPU, Ketua KPU termasuk yang dari Depok ketua KPU-nya juga hadir di sini, kita untuk menyampaikan bahwa TNI, Polri, maupun Pol PP sudah siap menyukseskan dalam rangka mengamankan pemilukada. Semoga berjalan dengan lancar dan sukses, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutur Dudung.
Petugas, kata Dudung, sudah melakukan sejumlah persiapan, mulai pengamanan saat kampanye hingga hari pencoblosan.
“Kami cek satu per satu mereka tentang kesiapannya dan secara teknis akan disampaikan oleh jauh-jauh hari sebelumnya bagaimana yang mereka lakukan apabila terjadi sesuatu pada saat kampanye, kemudian pada saya penghitungan, pada saat pencoblosan, jadi mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan,” ungkapnya.
Dudung juga menjabarkan jumlah personel yang dikerahkan untuk mengantisipasi banjir hingga pengamanan pilkada. Khusus untuk antisipasi banjir, personel telah melakukan sejumlah antisipasi di tempat rawan.
“Kekuatan Kodam Jaya ada sekitar 15 ribu yang kita kerahkan, dari kepolisian 4.000 orang, kemudian Pol PP juga sudah disiapkan. Kemudian titik yang rawan pasti itu Jakarta Timur itu, biasanya Kampung Melayu rutin, itu udah langganan, kemudian di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara juga, karena memang ada tiga yang terjadi kemungkinan banjir kiriman dari luapan, kemudian karena hujan, kemudian karena rob karena air laut. Kita antisipasi tiga-tiganya, udah kita gladikan, bagaimana kalau ada banjir kiriman, kita sudah tahu apa yang kita lakukan, bagaimana kalau ada banjir rob, kita sudah tahu apa yang kita lakukan, bagaimana kalau curah hujan meningkat kita udah antisipasi,” ucapnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
