Ganjar Dapat Hadiah Lima Piringan Hitam Spesial dari Musisi Dewa Budjana
Semarang – Lima piringan hitam menjadi buah tangan gitaris group band Gigi, Dewa Budjana saat datang ke rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Rabu (11/11/2020) malam. Dewa yang datang ke Semarang untuk konser di salah satu lokasi, menyempatkan mampir untuk memberikan hadiah piringan hitam kepada orang nomor satu di Jawa Tengah.
Bukan tanpa alasan, pemilik nama asli I Gede Dewa Budjana ini memberikan piringan hitam yang terdiri dari lima album karyanya, yakni Mahandini, Home, Zentuary, Surya Namaskar dan Hasta Karma itu ke Ganjar. Menurutnya, figur Ganjar yang menarik menggugah hatinya untuk bertemu dan memberikan karya terbaiknya itu.
“Ini beberapa koleksi album saya, memang pengen kasih ke bapak sudah lama. Saya nggak pernah ngasih piringan hitam ini pada pejabat lain. Bapak baru pertama kali di luar kalangan musisi dan seniman yang saya kasih,” kata Dewa pada Ganjar mengawali obrolan.
“Wah saya merasa terhormat, terimakasih banyak, Bli,” balas Ganjar.
Teh panas dan lumpia menemani obrolan gayeng keduanya. Mulai industri musik, nasib musisi di tengah pandemi hingga obrolan ringan lain termasuk kemajuan industri musik Indonesia. Kepada Ganjar, Dewa Budjana menceritakan bagaimana ia harus belajar survive selama pandemi. Berbagai cara dilakukan demi bisa terus eksis dan berkreasi. Bahkan di tengah pandemi, ia tengah menggarap album solo terbarunya dan akan dirilis pada bulan Februari.
Menanggapi obrolan Dewa, Ganjar juga menceritakan bagaimana ia berupaya membantu semua orang, termasuk seniman selama pagebluk ini. Salah satu program yang dilakukan adalah membuat Panggung Kahanan, live streaming konser musik kecil-kecilan yang digelar untuk manggung para seniman lokal sekaligus mengumpulkan donasi.
Usai pertemuan, Dewa Budjana mengatakan memang sudah lama ingin memberikan piringan hitam hasil karyanya kepada Ganjar. Ia tidak memiliki alasan tertentu, apalagi alasan politis.
“Nggak tahu ya, saya kepingin saja. Saya kebetulan ke Semarang jadi mampir. Saya seneng saja lihat pak Ganjar, diantara pejabat lain, beliau yang saya kagumi. Saya nggak ada hubungannya dengan politik dan saya tidak berpolitik, cuma saya melihat pak Ganjar enak saja, figurnya asyik dan saya pengen kenal dengan beliau. Baru kali ini saya pengen kenal dengan pejabat,” katanya.
Dewa Budjana juga mengapresiasi langkah Ganjar yang sangat peduli pada seniman di masa pandemi. Dengan membuat Panggung Kahanan, Ganjar menurut Dewa bisa memberikan solusi terbaik bagi para pelaku seni.
“Itu sebuah ide yang sangat bagus, karena perhatian dari pejabat setempat untuk seniman harus begitu. Kalau nggak, siapa lagi. Kadang seniman dan pelaku seni itu butuh tempat mengadu dan meminta solusi,” ucapnya.
Kepada para musisi khususnya di Jawa Tengah, Dewa berpesan tidak boleh kalah dengan pandemi. Semuanya harus tetap berkarya dan yakin pasti akan ada jalan keluarnya.
“Nggak boleh diem, harus bikin karya terus. Yakin pasti akan ada jalan. Kondisi pandemi mengajarkan kita memulai sesuatu yang baru dengan baik,” pungkasnya.
Ganjar sendiri sepakat dengan Dewa Budjana, bahwa pandemi memang mengajarkan semuanya untuk berubah. Jika konser tidak bisa digelar seperti biasanya, maka pertunjukan secara daring adalah pilihan.
“Intinya tidak boleh diam, harus terus berkarya bagaimanapun caranya,” katanya.
Ganjar membenarkan bahwa pandemi membuat banyak seniman terdampak. Mereka yang tidak bisa manggung, banyak yang demo dan tidak terima dengan keadaan ini.
“Ya saya bilang, kita mesti berubah. Intinya semua harus dilakukan agar tetap survive. Ari Lasso saja nyambi jualan siomay, Anang mau jadi youtuber dan lainnya. Benar kata mas Dewa Budjana ini, seniman tidak boleh diam meski kondisi sulit. Semoga semua bisa terinspirasi,” pungkasnya.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
