Airlangga: Tren Perekonomian Indonesia Sudah Positif
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan rilis mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan III-2020. Disampaikan oleh Kepala BPS Suhariyanto dalam keterangan persnya, Kamis (5/10), di Jakarta, perekonomian Indonesia pada triwulan III-2020 mengalami kontraksi 3,49 persen (year-on-year/YoY). Namun, jika dibandingkan dengan triwulan II-2020 (quarter-to-quarter/QtQ), ekonomi Indonesia meningkat sebesar 5,05 persen.
Menanggapi rilis BPS tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah menunjukkan tren yang positif. Tren positif ini menandakan mulai pulihnya ekonomi Indonesia yang terkontraksi akibat tekanan pandemi COVID-19 ini.
“Kita sudah melewati rock bottom di Kuartal II kemarin, minus 5,32 (persen), dan di Kuartal III ini kita sudah mencapai tren positif di minus 3,49 (persen). Kita berharap nanti di Kuartal IV trennya positif, minus 1,6 (persen) atau 0,6 (persen),” kata Airlangga dalam keterangan pers, Kamis (5/11) sore, di Kantor Presiden, Jakarta.
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Kuartal III juga naik, mencapai Rp3.895 triliun. Disampaikan Airlangga, berdasarkan data BPS, perbaikan ekonomi Indonesia didorong oleh perbaikan yang terjadi di sisi demand, di mana konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama mengalami perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 4,70 persen (QtQ) atau minus 4,04 persen (YoY).
Ditambahkan Airlangga, secara kuartalan indikator lain yang juga tumbuh positif yaitu konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 0,56 persen, konsumsi pemerintah 16,93 persen, PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) 8,45 persen, dan ekspor 12,14 persen.
“Yang impor masih sedikit negatif, minus 0,08 persen,” ungkapnya.
Perbaikan juga terjadi dari sisi supply, di mana industri pengolahan dan sektor pertanian mengalami perbaikan dengan pertumbuhan kuartalan masing-masing sebesar 5,25 persen dan 1,01 persen. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang juga tumbuh 8,30 persen.
“Di sektor warehousing (pergudangan) itu melonjaknya tinggi, itu mendorong bahwa konsumsi sudah mulai membaik, yaitu 24,28 (persen). Demikian pula sektor yang terdampak besar, yang di Kuartal II itu negatif, yaitu (penyediaan) akomodasi dan makan minum yang tadinya minus 22 (persen), ini meloncat ke 14,79 (persen),” papar Menko Perekonomian.
Meskipun produksi dan daya beli masyarakat masih belum kembali ke level sebelum pandemi, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perbaikan perlahan seiring dengan mulai berjalannya aktivitas ekonomi.
“PMI (Prompt Manufacturing Index-BI) kita sudah meningkat, kemudian penjualan kendaraan bermotor juga sudah lebih baik, kemudian penjualan retail juga meningkat, demikian pula Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan bahan baku dan bahan penolong juga naik, menunjukkan bahwa aktivitas industri sudah mulai,” papar Airlangga.
Ditambahkannya, sebagai sektor yang paling terdampak akibat pandemi, sektor pariwisata juga sudah mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
Tekanan utama juga berada pada lapangan kerja formal dan informal, dengan tingkat pengangguran masih sekitar 5 persen. Jumlah angkatan kerja baru di tahun 2020 sekitar 3 juta.
“Itu 1,7 (juta) lulusan perguruan tinggi dan sekitar 1,3 (juta) lulusan SMK yang perlu dicarikan jalan keluar untuk penciptaan lapangan kerja. Ini salah satu yang didorong dalam Undang-Undang Cipta Kerja agar mereka bekerja dipermudah dan mereka untuk masuk di sektor usaha juga disimplifikasi,” ucap Airlangga.
Dikatakan oleh Airlangga, tren positif pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan adanya kebijakan intervensi pemerintah dalam bentuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Pemerintah melakukan berbagai kegiatan dan termasuk mendorong stimulan daripada program ekonomi di mana stimulan itu kalau kita lihat sejak bulan Juli sampai bulan November itu terjadi peningkatan dari total anggaran Rp695 triliun per November Year To Date (YTD) sudah di-disburse atau dimanfaatkan sebesar Rp366,86 (triliun),” paparnya.
Harga komoditas ekspor utama Indonesia (kelapa sawit dan batu bara) juga mengalami peningkatan. Hal ini juga didukung dengan aktivitas manufaktur global yang ikut membaik.
“Sebagai salah satu andalan ekspor, batu bara ini mendorong sektor pertanian untuk tumbuh selalu positif di dalam situasi pandemi COVID-19 ini,” ujarnya.
Aliran modal asing (capital inflow) kembali masuk ke Indonesia pasca penurunan signifikan di awal tahun 2020.
“Capital inflow-nya meningkat dan tingkat yield obligasi kita juga yield-nya menurun dan demand terhadap bond kita cukup bagus, sehingga dengan demikian kita bisa mendorong perbaikan daripada capital inflow untuk meningkatkan investasi, baik investasi tidak langsung, portofolio, maupun nanti melalui investasi langsung,” tutup Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
