Tinjau Lokasi Banjir Kebumen, Ganjar: Pemprov Jateng Siap Bantu
Kebumen – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau lokasi banjir dan tanggul jebol di Kabupaten Kebumen, Selasa (3/11/2020). Ganjar menyampaikan pihaknya siap membantu BPBD Kebumen terkait pemenuhan bantuan.
Hal itu disampaikan saat meninjau lokasi tanggul jebol di Desa Madurejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Ganjar juga mengingatkan untuk semua warga terus siaga terhadap La Nina.
“Ini masih awal La Nina, tapi kondisinya sudah seperti ini. Untuk itu, saya minta semua warga semua siaga, termasuk BPBD, SAR, PMI saya minta semuanya siaga. Termasuk TNI/Polri untuk membantu,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, Ganjar melihat penanganan banjir di Kebumen sudah sangat baik. Banjir yang menggenangi area pemukiman sudah surut dan ribuan pengungsi juga sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara, tanggul yang jebol di desa Madurejo sepanjang 50 meter dan lebar 6 meter juga sudah ditangani oleh BBWS.
“Sekarang sudah ditangani, tanggul yang jebol juga sudah diperbaiki oleh BBWS dan saya minta dipercepat karena saat ini masih musim penghujan,” ucapnya.
Berdasarkan laporan dari Kepala Desa Madurejo, Ajar Dwiyono dan Kepala Desa Sidobunder, Sarno, jebolnya tanggul yang mengakibatkan banjir dan ribuan warga mengungsi itu dikarenakan warga yang nekat melubangi tanggul untuk keperluan pengairan sawah.
“Untuk itu kami minta bantuan pompa air pak, yang bisa menyedot air dari sungai ke sawah. Itu jebol karena warga melubangi tanggul,” kata Ajar Dwiyono pada Ganjar.
Ganjar pun terkejut dengan laporan itu. Ia meminta kades dan aparat setempat dapat mengedukasi warga untuk menjaga tanggul agar tidak terjadi bencana.
“Tadi ada temuan yang disampaikan pak Lurah. Kenapa tanggulnya jebol, karena di bawahnya dibolongi (dilubangi). Kenapa dilubangi, karena butuh air untuk pertanian. Maka saya minta ini tidak boleh terjadi lagi. Ayo warga semuanya tolong dijaga tanggulnya,” kata Ganjar.
Terkait hal itu, Ganjar meminta ada solusi lain. Kades sudah mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan pompa air berkapasitas besar, dan menurutnya itu solusi bagus.
“Pak Lurah mengusulkan pompa, maka pak Bupati Kebumen tolong dibantu. Kalau tidak bisa, nanti kami juga ikut bantu, Kementerian Pertanian, CSR pasti bisa bantu. Tapi ini tolong menjadi perhatian, karena kalau itu dijaga, maka semuanya bisa aman,” tegasnya.
Disamping itu, Ganjar tetap mengingatkan agar tempat pengungsian selalu mematuhi protokol kesehatan mengingat kondisi masih Pandemi COVID-19 dan tetap siaga untuk mengantisipasi bencana susulan selama proses berbaikan tanggul.
“Saya minta tempat-tempat pengungsian seperti ini ditata dan dikasih jarak. Kalau di gedung sekolah seperti ini, bisa menggunakan meja atau kursi siswa untuk penyekat, sehingga mereka punya jarak, nyaman, sirkulasi bagus dan aman karena masih pandemi. Saya minta BPBD Kebumen melakukan skenario ini,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPBD Kebumen, Teguh Kristiyanto mengatakan, sampai saat ini sudah ada 22 titik tanggul jebol di Kebumen. Selain itu, juga terdapat 230 titik longsor di sejumlah daerah.
“Kalau yang di sini, ada empat desa yang terdampak banjir, tapi yang parah ya di Madurejo dan Sidobunder. Yang mengungsi sekitar 2000 an, tapi saat ini sudah pulang semuanya. Tanggul juga ini kami kebut, agar segera selesai sehingga masyarakat aman,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
