Jateng Masuk Tiga Besar Penanganan COVID-19 Terbaik Nasional
Semarang – Upaya penanganan COVID-19 di Jawa Tengah masuk dalam tiga besar penanganan COVID-19 terbaik nasional. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai memimpin rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Gedung A lantai 2 kompleks Pemprov Jateng, Senin (2/11/2020).
“Data dari pusat, kasus aktif COVID-19 di Jawa Tengah cukup bisa membaik dan terus turun. Kita turun terus dari periode 19-25 Oktober ke 26-31 Oktober. Penurunan tertinggi secara nasional pada periode itu, pertama DKI Jakarta dengan jumlah penurunan sebanyak 1566, Jawa Barat turun 1208 dan Jawa Tengah turun 893,” kata Ganjar.
Hingga pekan ke-44 hari ini, dari seluruh Provinsi di Indonesia, penurunan angka kematian Jateng juga menduduki urutan ke tiga tertinggi nasional dengan jumlah penurunan 19 kasus, di bawah Jawa Barat 80 kasus dan DKI Jakarta 44 kasus.
“Tren kasus aktif dan tren angka kematian kalau dilihat dari gambar grafiknya, Jateng terus menurun. Artinya ini sudah cukup bagus, apalagi angka recovery rate atau prosentase angka kesembuhan naik dari 80,37 di minggu ke-42 menjadi 82,7 di minggu ke-44. Sambil memang pekerjaan rumah soal menurunkan angka kematian masih terus menjadi fokus kami,” ucapnya.
Dari sisi kenaikan kasus tertinggi dan terendah berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Tengah, tren kenaikan kasus aktif tertinggi ada di Kabupaten Tegal. Sementara penurunan kasus tertinggi terjadi di Wonosobo dan Kudus.
“Tren kenaikan angka kematian juga terjadi di Kabupaten Tegal, sementara angka kematian terendah di Kabupaten Wonosobo. Jadi sebenarnya, beberapa Kabupaten/Kota memperbaiki dan mereka sudah mengendalikan dengan cukup baik,” jelasnya.
Gencarkan 3T (Testing, Tracing, Treatment)
Terkendalinya kasus COVID-19 di Jateng tidak terlepas dari upaya digenjotnya testing, tracing dan treathment. Sampai saat ini, Jateng menduduki urutan ketiga nasional jumlah tes terbanyak setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, yakni sebanyak 354.580 tes.
“Kami akan evaluasi terus menerus dan gencar melakukan pencarian dan deteksi dini terhadap kasus-kasus. Kami akan gerakkan sampai ke Puskesmas dan surveilans untuk mencari ini agar bisa mencegah, sambil SOP penanganan pasien di rumah sakit terus kami perbaiki,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Yulianto Prabowo menambahkan, tingginya angka kesembuhan dan menurunnya angka kematian di Jawa Tengah tidak terlepas dari program kerja yang dilakukan. Selain upaya testing dan tracing yang digencarkan, penanganan di rumah sakit juga terus ditingkatkan.
“Saat ini Jawa Tengah memiliki 28 laboratorium PCR dengan kapasitas optimal tes bisa 8000 perhari. Selain itu, rumah sakit juga terus meningkatkan kapasitas dan SOP dalam penanganan pasien, termasuk Puskesmas dan surveilans di tingkat paling bawah yang melakukan deteksi dini,” ucapnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
