Kementan dan Pegiat Ajak Anak Muda Tekuni Urban Farming
Jakarta – Petani muda sekaligus pendiri Kebun Belajar Kumara, Siti Soraya Cassandra mengajak kalangan muda Indonesia untuk menekuni perkebunan kota (urban farming). Bagi Sandra, begitu ia disapa, berkebun berarti mendekatkan diri pada makanan sehat dan menaruh sikap empati terhadap petani sebagai pahlawan pangan.
“Dengan kita berkebun, maka kita adalah orang yang sadar untuk menaruh empati terhadap perjuangan para petani. Berkebun juga membuat kita bisa memilah makanan yang sehat untuk kita konsumsi sehari-hari,” kata Sandra dalam diskusi Hari Pangan Dunia 2020 yang bertajuk Food Heroes Day yang dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2020).
Menurut Sandra, berkebun adalah satu-satunya cara bagi manusia agar selalu hidup berdampingan dengan alam. Cara ini sebenarnya sudah mengakar dalam budaya Indonesia. Apalagi sejak dulu orang Indonesia sudah sering diajarkan menjaga lingkungan oleh para orang tua maupun guru dalam kurikulum pelajaran IPA dan IPS.
“Kedekatan manusia dengan alam itu adalah sesuatu yang sangat berakar di nusantara. Bahkan dari dulu orang tua kita selalu mengajarkan untuk merawat alam. Itulah kenapa kita jadikan kebun sebagai sebuah gerakan. Kita ingin semua orang kembali pada budaya kita yang dulu, yaitu berkebun,” katanya.
Terkait hal itu, Sandra mencontohkan saat ini Kebun Kumara mampu memenuhi kebutuhan dapur serta asupan serat sayur dari sebuah lahan sempit di temgah pesatnya pembangunan Kota Tangerang.
“Bahkan kita bisa jadikan lahan ini sebagai area belajar bagi semua orang yang ingin berkebun di rumahnya masing-masing. Saya percaya, berkebun itu mendekatkan diri pada makanan sehat. Kita bisa menanam beragam jenis tanaman sehat untuk daya tahan tubuh kita sendiri,” katanya.
Senada dengannya, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri mendukung gerakan berkebun untuk memenuhi asupan gizi sehat masyarakat Indonesia.
Kementerian Pertanian sudah memiliki program pekarangan pangan lestari (family farming) sebagai gerakan bersama dalam meningkatkan kebutuhan pangan keluarga secara swadaya. Gerakan ini merupakan gagasan besar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mendukung kemandirian pangan nasional.
“Intinya setiap keluarga bisa mensubstitusi kebutuhan pangannya. Masyarakat bisa membangun kebun keluarga dengan memanfaatkan lahan kosong dan pekarangan rumah,” katanya.
Kuntoro menjelaskan, konsep family farming juga bisa menghasilkan bahan baku pangan tradisional sebagai bagian budaya masyarakat nusantara. Bahan-bahan hasil panen lokal bisa diolah menjadi aneka kuliner khas Nusantara dan diversifikasi pangan nonberas.
“Memang, makanan berbahan dasar sagu, jagung, umbi-umbian dan sayur-mayur adalah bahan dasar yang sejak dulu banyak dijadikan sajian istimewa di peringatan hari besar. Jadi, selalu ada hidangan pangan tradisional yang khas untuk disantap bersama keluarga saat momen tertentu,” katanya.
Dalam puncak acara serial kampanye FAO Indonesia untuk Hari Pangan Sedunia yang diadakan melalui Webinar Food Heroes Day. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pemenuhan pangan nasional. Menurut Syahrul, tantangan pertanian di masa pandemi seperti saat ini tidak mudah karena terjadi pelambatan ekonomi yang cukup signifikan. Namun, sektor pertanian harus bergerak cepat dan melaju pasti dalam memenuhi kebutuhan pangan lebih dari 200 juta jiwa.
“Kami memberikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan pangan, khususnya para petani. Tantangannya memang tidak mudah, tapi kita harus terus bergerak memberikan pangan kepada lebih dari 200 juta orang di Indonesia,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
