Refleksi Hari Sumpah Pemuda, Megawati: Berpolitik Harus dengan Nurani dan Kedamaian, Jangan Sampai Merusak
Jakarta – Presiden RI Kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan refleksi atas perayaan ke 92 tahun Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Megawati mengatakan bernyanyi pasti lebih baik dibanding menyebarkan kebencian, dengan makna bahwa berpolitik itu tak boleh melakukan sesuatu yang justru merusak diri sendiri.
Megawati mengaku dirinya melihat adanya kecenderungan ajang pemilihan presiden (Pilpres) yang sebenarnya sudah top karena rakyat memiliki hak memilih langsung pemimpinnya, menjadi ajang untuk dongkel mendongkel. Hal seperti ini membuat banyak yang bertanya soal tata aturan kenegaraan.
“Kalau ada yang mau merusak namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, betul saya tidak bohong. Coba saja. Saya ini udah nahan sabar kan. Ibu di bully, ya udah biarin aja dah orang juga punya mulut, gitu pikiran saya. Sekarang kamu bayangkan kalau keluargamu, anak-anakmu dibuat seperti itu. Kalau tidak ada rasa sakit hati, itu bohong,” ujar Megawati di hadapan kader partai dan wartawan yang hadir secara virtual.
“Itu demokrasi jangan sampai merusak ke dalam,” tegas Megawati.
Megawati bicara dalam peresmian 13 kantor, 1 patung Soekarno dan 1 sekolah partai yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu (28/10).
Padahal, lanjut Megawati, berpolitik yang murni justru membuka peluang untuk membangun bangsa dan negara, serta benar-benar berguna buat masyarakat. Sebagai contoh. kantor baru partainya yang diresmikan, bukan sekedar menjadi perangkat administrasi, namun juga rumah rakyat. Maka kalau rakyat datang untuk bertanya, maka di situ kader partai bisa menjawab.
“Kalau rakyat datang, jangan dong diusir. Sekarang ini KDRT, anak stunting, nggak bisa bantu lho. Segala ini ada di dalam politik lho,” imbuhnya.
“Di struktur partai itu sudah ada pembagian bidang, kerjakan dong bidang-bidang itu. Berkegiatan, datang, buat tarian, buat koor, itu kebudayaan. Buat puisi. Karena apa? Kantor Partai itu rumah rakyat. Tadi kan sudah dibilang yang Yogyakarta, ada gamelan, ada tarian, ada nyanyi. ‘Lebih enak menyanyi lho daripada kita menyebarkan kebencian’,” tutur Megawati.
“Untuk apa ya menyebarkan kebencian ya? Yang rugi rakyat juga kok. Masa mau dibohongi terus itu rakyat? Itu untuk siapa? Kan hanya untuk kesombongan dan ego daripada orang ini. Kita hidup baik-baik saja lah. Saya ajarkan kepada anak cucu saya, yang namanya dunia ini dibuat oleh Allah SWT dengan segala makhluk, jadi ya bukan manusia saja. Ya ada binatang, ya tanaman, dan lain sebagainya. Sekarang yang merusak siapa? Manusianya. Manusia lho.” urai putri Bung Karno dengan Ibu Fatmawati tersebut.
Menurutnya, manusia diciptakan secara mulia seturut dengan citra Allah yang Maha Mulia. Maka manusia tidak seperti binatang lainnya.
“Kita sendiri berpikir, tapi kita juga diberi nurani. Kehidupan ini, pikiran dan nurani, itu harus satu. Masa mulut kita yang bagus disuruh berbohong? Berbohong itu kan berarti tidak memperlihatkan kebenaran,” katanya.
Megawati lalu menyinggung sedikit soal konflik fisik di Timur Tengah di antara masyarakat serumpun dan mayoritas satu agama. Dirinya pun sempat bertanya kepada Raja Saudi Arabia secara langsung mengenai hal tersebut. Dan sang raja menjawab kepada Megawati, bahwa masalahnya bukan agamanya, namun hati orang-orang Timur Tengah sendiri. Dan itu berarti bahwa nurani dan pikiran untuk kedamaian harus dihidupkan.
“Coba saja kalian pikir kalau di keluarga berantem, mestinya rezeki masuk lebih banyak, malah nggak masuk lebih banyak. Si istrinya ngamuk, suami ngamuk,” kata Megawati.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
