Connect with us
Parlemen

Pemerintah Harus Sejahterakan Petani

Pemerintah Harus Sejahterakan Petani
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet  mengatakan, pengukuran kesejahteraan petani dapat terlihat jelas pada Nilai Tukar Petani atau yang kerap disebut NTP. Ia membandingkan NTP pada setahun sebelum dilantiknya Presiden Joko Widodo periode II dengan setahun setelahnya, terjadi penurunan yang sangat signifikan.

Politisi Fraksi PKS ini menilai, turunnya NTP secara signifikan dari sejak bulan februari hingga september 2020 adalah bukti nyata kualitas hidup petani saat ini sedang menurun. Dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, dimana penunuran NTP terjadi secara terus menerus yang berarti kesejahteraan petani juga turun secara konstan selama tujuh bulan terakhir.

“Penurunan nilai tukar petani yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menyejahterakan petani indonesia. Sangat disayangkan, padahal petani negeri ini merupakan tulang punggung negara ini pada persoalan pangan dan ekonomi kerakyatan,”  tandas Slamet dalam siaran persnya, Kamis (22/10/2020).

Legislator asal Sukabumi ini menerangkan bahwa NTP adalah sebuah konsep untuk mengukur tingkat kemampuan tukar atas barang (hasil petani) terhadap barang (dan jasa) yang di butuhkan petani untuk proses produksi dan konsumsi bagi petani tersebut.

Menurutnya, evaluasi keberpihakan pemerintah kepada petani mesti diperbaharui sehingga ada upaya signifikan pada upaya peningkatan NTP ini.  Kenaikan NTP menjadi bukti kinerja pemerintah yang bekerja untuk rakyatnya yang banyak sekali dari kalangan petani. Tapi bila kenaikan NTP tidak segera kunjung terealisasi, dirinya menilai kinerja pemerintah tidak tepat sasarannya.

Slamet menambahkan, selama setahun kepemimpinan Presiden Jokowi, tingkat produktivitas petani dinilai masih rendah. Sehingga diperlukan integrasi program pemerintah  dari hulu sampai hilir dalam bidang pertanian. Dan fakta yang hingga saat ini masih terjadi adalah impor hasil pertanian yang berdampak langsung pada mundurnya pertanian indonesia.

“Pemerintah mesti sangat serius untuk memikirkan program yang bisa menyejahterakan petani. Perlu dikaji lebih serius terkait program subsidi pasca panen (subsidi harga). Hal ini menjadi penting, untuk mengurai persoalan pasca panen. Kerap kali terjadi, ketika setiap petani panen, harga selalu jatuh. Ini mesti ditanggulangi,” ujarnya.

Slamet juga mendorong pemerintah untuk membendung  kran impor. Impor ini mesti dibatasi sedemikian rupa dalam rangka perlindungan petani Indonesia. “Bila  kondisi NTP dan longgarnya impor produk pertanian peternakan tidak segera diperbaiki, maka sangat mungkin kedepan tidak hanya produk pertanian yang diimpor, tetapi petani nya (manusianya/SDMnya) yang akan diimpor oleh pemerintah untuk menjadi tenaga kerja asing,” pungkasnya. (dep/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya