Kunjungi SMKN 7 Semarang, Komisi X Serap Aspirasi Pendidikan Vokasi
Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari mengungkap dasar pemikiran didirikannya pendidikan vokasi ditujukan untuk mempermudah lulusan-lulusannya masuk ke dalam arena dunia kerja. Untuk itu, dirinya bersama Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke SMKN 7 Semarang, atau yang dulu dikenal sebagai SMKN Pembangunan. Selain untuk menyerap aspirasi dan menjalankan fungsi pengawasan, nantinya masukan mengenail hal-hal krusial terkait pendidikan di tingkat pendidikan kejuruan tersebut akan digunakan sebagai referensi Panja Pendidikan Vokasi yang saat ini sedang berjalan.
“Dengan hadir ke sini, kita melihat bahwa SMK 7 ini memiliki jangka waktu pendidikan yang cukup panjang dibandingkan dengan SMK lainnya, karena merek sampai 4 tahun. Adanya perbedaan, ini kita sangat harapkan sekali lulusannya bisa langsung siap pakai dan bersaing dalam dunia kerja, dengan tenaga kerja lainnya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga mancanegara. Tentu harus ada tambahan kompetensi yang harus dikembangkan, dan link and match dengan industri juga menjadi satu yang sangat penting,” kata Desi usai meninjau SMKN 7 Semarang bersama Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/10/2020).
Berdasarkan hasil pertemuan, diketahui bahwa setidaknya puluhan siswa SMKN 7 Semarang akan mendapat kesempatan menimba ilmu ke Asia dan Eropa. Sebanyak total 45 siswa SMKN 7 Semarang, ditambah 10 siswa SMKN lainnya, mereka direncanakan berangkat pada 2021 mendatang. Jumlah tersebut merupakan pelajar yang sudah lolos seleksi diklat pekerja migran, yang masih akan mempelajari ilmu bahasa selama 2 bulan di SMKN 7 Semarang. Program inilah yang merupakan bagian dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait link and match untuk sekolah vokasi.
Desi menilai model-model program yang sudah berjalan tersebut, mampu menghasilkan lulusan cemerlang. Bahkan, dirinya menilai skema tersebut menjadi perlu untuk dimaksukan kedalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia, dalam kategori sekolah vokasi. “Karena keinginan kita untuk menyekolahkan anak kita, sebagai orang tua, tentu agar bisa berkarya, bermanfaat, dan menghasilkan kesejahteraan bagi mereka sendiri maupun bagi masyarakat luas,” ungkap politisi Fraksi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Peta Jalan Pendidikan Vokasi, dianggap Desi, menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana sekolah vokasi seperti SMKN 7 Semarang mempunyai tautan dan keterkaitan dengan industri-industrindi Indonesia maupun di luar negeri. “Tapi yang penting, jangan sampai kita bias berkolaborasi dan memahami apa yang menjadi kebutuhan industri, tetapi kita melupakan karakter anak-anak bangsa kita, ini yang jangan sampai,” lanjutnya.
Untuk itu, peta pendidikan harus bisa membentuk karakter bangsa yang mampu membedakan para pekerja Indonesia yang berkualitas dan berprestasi, berbeda dengan tenaga kerja dari negara lainnya. Dengan begitu, tercipta kesan industri mancanegara bahwa pekerja Indonesia mempunyai karakteristik dengan kualitas yang bagus. Sehingga, Desi menilai dibutuhkannya kontribusi semua stakeholder untuk mampu mewujudkannya dalam konteks penyusunan peta jalan pendidikan.
Di tengah pandemi Covid-19, Desi mengungkap kesulitan yang dihadapi tenaga pendidikan yaitu memastikan dan menjamin lulusan-lulusan pendidikan kejuruan mampu mencapai kemampuan aplikasi kemampuan yang telah dipelajari di tingkat sekolah menengah atas tersebut. Disamping itu, menjadi tantangan bagi semua pihak terkaut bagaimana tetap melangsungkan kegiatan pendidikan kejuruan di tengah era Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) ditengah pandemi seperti sekarang ini.
“Tentu itu menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa mencari metode yang paling baru dan inovatif, dalam hal pembelajaran di tengah pandemi. Apakah sekolah tatap muka l bisa meng-cover kebutuhan mereka yang masih harus melakukan praktik lapangan. Mungkin kalau jurusan tertentu yang tidak membutuhkan alat dan fasilitas yang hanya dimiliki sekolah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau terkait dengan jurusan mesin, ini kan tidak bisa dilakukan tanpa kelas tatap muka, nah ini bagaimana apakah bisa dikakukan tatap muka individual atau seperti apa, kita cari formulanya” tutup Desi. (alw/sf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
