Satgas Covid-19: Ruang Isolasi di DKI Jakarta Tersedia 3.546 Tempat Tidur
Jakarta – Tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia meningkat dengan sangat pesat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Senin (28/9) siang.
“Sampai dengan kemarin sore, data yang diterima dari Kementerian Kesehatan warga negara kita yang menderita Covid-19 telah sembuh sebanyak 203.014 orang, sedangkan sekarang yang masih dirawat 61.813 orang,” kata Doni Monardo.
Mengenai ketersediaan ruang isolasi untuk pasien Covid-19, disampaikan Doni, terdapat 4.824 tempat tidur, dengan 3.874 tempat tidur yang sudah terisi dan 1.040 tempat tidur yang belum terisi di seluruh rumah sakit rujukan di DKI Jakarta. Selain itu, terdapat 4.664 tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang dikelola Pusat Kesehatan TNI, bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan dukungan dari RS Polri
“Yang terisi sampai dengan tadi pagi pukul 06.00 itu 2.158 sehingga masih tersedia bed yang kosong yaitu 2.506. Sehingga total untuk tempat tidur ruang isolasi (di Provinsi) DKI, baik yang berasal dari rumah sakit rujukan Covid-19 termasuk Wisma Atlet semuanya 3.546 bed,” Ujar Ketua Satgas. Selain rumah sakit, juga disiapkan hotel-hotel di provinsi prioritas untuk menampung pasien isolasi mandiri.
Terkait ketersediaan ruang ICU di rumah sakit rujukan Covid-19 di DKI Jakarta, disampaikan Doni, saat ini telah ada penambahan 725 unit tempat tidur serta 34 unit tempat tidur yang masih dalam proses.
“Sebanyak 521 bed terisi pasien, sehingga sisanya menjadi 204 bed, jadi masih ada 204 bed ICU yang kosong, (namun) kita harapkan tidak bertambah lagi saudara-saudara kita yang sakit,” kata Ketua Satgas.
Disampaikan Doni, Satgas yang dipimpin telah melakukan sosialisasi secara masif untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan perilaku, termasuk penerapan protokol kesehatan yang ketat di sektor transportasi publik baik angkutan umum, truk, bus, taksi, dan kendaraan lainnya. Satgas Penanganan Covid-19 juga menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia dan melibatkan 5.800 wartawan tersebar di seluruh provinsi untuk melakukan program perubahan perilaku dan juga menangkal berita-berita yang tidak benar.
“Tadi Bapak Kapolri melalui Bapak Sekretaris Kabinet telah menjelaskan, ada kerja sama Mabes Polri dengan organisasi angkutan untuk memasang protokol kesehatan di seluruh transportasi umum,” tukas Doni.
Selain itu Satgas bersama Pemprov DKI Jakarta didukung TNI dan Polri menggandeng organisasi perempuan seperti PKK dan tokoh masyarakat yang ada di 5 kelurahan di DKI Jakarta masing-masing kelurahan ada 100 orang dibantu Babinkamtibmas dan Babinsa. Harapannya mengajak masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan secara disiplin.
“Ada 6% pasien yang dirawat di Wisma Atlet ternyata positif Covid-19 padahal mereka relatif tidak beraktivitas keluar rumah. Artinya yang menulari adalah orang-orang terdekat di dalam keluarga itu, sehingga kita harus memahami Covid-19 ini media pengantarnya adalah saudara-saudara kita, orang-orang yang terdekat bukan orang yang jauh,” kata Doni.
Pihaknya juga mengusulkan tambahan 2 provinsi prioritas penanganan Covid-19 yakni Aceh dan Bali karena mengalami peningkatan kasus yang cukup tinggi. Sehingga totalnya akan menjadi 10 provinsi. Kedelapan provinsi sebelumnnya ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, dan Papua.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
