Targetkan Tekan Biaya Hingga 17%, Pemerintah Bentuk Ekosistem Logistik Nasional
Jakarta – Pemerintah melakukan pembentukan National Logistic Ecosystem yang diharapkan akan bisa menurunkan biaya logistik sebesar 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan bisa ditekan menjadi 17%. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) saat Konferensi Pers Bersama Ekosistem Logistik Nasional secara virtual, Kamis (24/9).
“Penurunan sekitar 5-6% ini terutama nanti akan dikontribusikan dari seluruh proses hulu hingga hilir terutama nanti adalah dalam me-link atau menghubungkan sektor-sektor transportasi dan juga untuk mensimplifikasi proses, dan bisa memberikan kemudahan bagi pelaku usaha,” ujar Menkeu.a
Presiden, menurut Menkeu, telah menetapkan perbaikan ekosistem logistik nasional yang menjadi salah satu penentu daya kompetisi dari perekonomian Indonesia dan keterlibatan Menko Perekonomian dan Menko Marves bahkan Seskab serta seluruh Kementerian/Lembaga terkait ikut dalam program memperbaiki sistem tersebut.
“Biaya logistik kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita terutama di ASEAN dan tentu yang terdekat seperti Singapura dan Malaysia itu masih dianggap lebih tinggi dan ini menyebabkan perekonomian Indonesia perlu terus untuk memperbaiki daya kompetisinya,” kata Menkeu.
Menurut Menkeu, Pemerintah telah mengeluarkan lebih dari 23,5% dari PDB untuk biaya logistik, ini lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13%, dan performance dari logistik dalam ease of doing business mengenai berapa jumlah hari atau jam atau waktu untuk menyelesaikan proses logistik itu belum menunjukkan suatu perbaikan yang signifikan.
“Dari trade across border, dari ease of doing business kita, kita hanya naik sedikit dari 67,3 ke 69,3 atau dalam hal ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Dan oleh karena itu upaya untuk melakukan reformasi di bidang logistik nasional menjadi keharusan,” imbuh Menkeu.
Dengan adanya reformasi ini, Menkeu harapkan sektor logistik akan makin meningkat, tidak hanya dari sisi efisiensi tetapi juga dari sisi kontribusinya di dalam meningkatkan daya kompetisi seluruh perekonomian nasional dan dengan adanya standar layanan dan transparansi akan terjadi persaingan yang sehat.
National Logistic Ecosystem, menurut Menkeu, nanti diharapkan akan ada semacam kemudahan dan kejelasan di dalam seluruh proses, yang dokumen dan proses itu bisa di-share meskipun ini bukan suatu integrasi tapi kolaborasi yang akan sangat mempermudah dan menyederhanakan.
“Keseluruhan Government to Government dalam national single window Indonesia nanti, itu nanti akan dari simplifikasi dokumen sampai kepada masalah perizinan dan tentu dari sisi sharing proses bisnis,” imbuhnya.
Kemudian dengan pelaku usaha di luar, tambah Menkeu, apakah itu truck system, apakah itu depo, kontainer, shipping maupun nanti akhirnya payment system bisa dimasukkan di dalam ekosistem nasional logistik ini sehingga semuanya akan ada di dalam ekosistem ini tanpa harus melakukan entry atau submission dokumen maupun proses yang berulang-ulang.
“Karena pada dasarnya para pelaku ini biasanya menggunakan formulir dan formulir itu harus berjalan atau diserahkan di masing-masing lembaga berkali-kali dan berulang-ulang,” jelas Menkeu.
Kalau kita lihat penataan ekosistem logistik ini, Menkeu sampaikan bahwa proses bisnisnya akan dirapikan dan disederhanakan melalui single submission dan layanan pelabuhan serta perizinan.
Semua, menurut Menkeu, akan masuk di dalam platform dan melakukan bersama-sama perubahan di dalam bisnis prosesnya dan kemudian memadukan dalam 1 single submission system yang pasti akan sangat sangat mempermudah bagi para pelaku usaha.
NLE, tambah Menkeu, juga merupakan suatu platform dimana para pelaku seperti transportasi, shipping, bidang kepelabuhan, warehouse dan depo itu bisa masuk di dalam platform ini dan sharing sehingga tidak terjadi transaksi maupun proses yang repetitif.
“Sistem pembayaran tadi juga platform pembayaran dan perbankan akan masuk di dalam hal ini sehingga kita bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Himbara. Tadi kalau masalah platform kita berhubungan dengan Meteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, APRINDO. Dan untuk pengelolaan tata ruang karena pergerakan kontainer, loading, unloading, itu semuanya sangat menentukan efisiensi baik pergerakan maupun waktu maka tata ruang menjadi sangat penting, penataan pelabuhan tata ruang, penempatan depo kontainer dan pembentukan consolidated centre ini sangat penting,” jelasnya.
Jadi, Menkeu menegaskan dalam NLE mencakup seluruh proses dari hulu hingga ke hilir bahkan tadi di dalam tayangan disebutkan kita juga akan masuk kepada proses di luar negerinya dari mulai outbond hingga inbond-nya, dari mulai proses dimana barang itu masuk ke dalam gudang, dimuat di dalam truk, kemudian clearance dari pemerintah sehingga lalu keluar, masuk ke dalam shipping, kemudian arrival, dan kemudian clearance kembali, masuk ke dalam trucking dan kemudian masuk ke dalam warehouse tujuan.
“NLE kita buat dengan kontribusi dan kolaborasi yang sangat luas. Seperti tadi yang kita lihat di dalam seluruh logo yang ada dibawah ini, seluruh Kementerian/Lembaga yang sudah disampaikan tadi, lebih dari 18, dan kemudian sistem perbankan, dan juga ekosistem atau seluruh lembaga-lembaga yang terkait dengan transportasi, pergudangan, depo yang masuk di dalam NLE ini,” tambahnya.
Sampai dengan September atau Oktober ini, Menkeu sampaikan sudah melakukan penerapan pengajuan pemeriksaan dan profil tunggal antara bea cukai, karantina ikan dan karantina pertanian sehingga menjadi satu single pengajuan, pemeriksaan dan profiling-nya, jadi tidak perlu pergi antara bea cukai, karantina ikan dan karantina pertanian.
Pemerintah, menurut Menkeu, juga melakukan integrasi perizinan (suara hilang) serta perizinan usaha dan perizinan pemasukan barang konsumsi di kawasan khusus terutama di Pulau Batam.
“Kemudian penebusan delivery order dan persetujuan pengeluaran peti kemas atau SP2 dilakukan secara online sehingga dokumen tidak perlu jalan secara fisik. Pemesanan truk juga dilakukan secara online, jadi seperti sistem gojek, dalam hal ini truk bisa dipesan dan mereka tidak perlu ngetem secara fisik di sebuah tempat tetapi akan terjadi efisiensi. Dan pembayaran online yang terintegrasi dengan platform khususnya trucking serta perluasan penerapan autogate terutama di pelabuhan Tanjung Priok dan di Batam,” jelasnya.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
