Kementerian BUMN Rombak Jajaran Direksi PT Pos Indonesia
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran direksi PT Pos Indonesia (Persero). Seluruh jajaran direksi lama dari perusahaan logistik milik negara ini digantikan nama baru, bahkan kementerian memberikan satu kursi direksi tambahan menjadi enam orang.
Perombakan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-301/MBU/09/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia.
Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada direksi baru dilaksanakan di Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis, (24/9).
Berdasarkan surat keputusan Faizal Rochmad Djoemadi didapuk menjadi direktur utama perusahaan menggantikan Gilarsi Wahju Setijono.
Faizal Rochmad Djoemadi, sebelumnya adalah, Direktur Digital Business Telkom, setelah sebelumnya menjadi Direktur Utama Telekomunikasi Indonesia International.
Ia adalah lulusan Institut Teknologi Surabaya jurusan Teknik Elektro, lulusan tahun 1991. Ia kemudian melanjutkan S2 di University of Saskatchewan Saskatoon, Canada, juga jurusan Teknik Elektro, lulus pada tahun 1998.
Ia berkarier cukup panjang di bidang telekomunikasi dan pembangunan jaringan. Pada tahun 2015 menjadi EVP Wholeshale Service Division Telkom Indonesia, Komisioner di Telin Hongkong pada tahun 2015, Chairman di Telin Australia tahun 2016, Chairman di Telin Singapura pada tahun 2016, dan akhirnya dipercaya menjadi Presiden Direktur Telkom Indonesia International pada tahun 2016 hingga kini.
Pada tanggal 24 Mei 2019, ia diangkat menjadi salah satu direktur (Board of Director) BUMN Telekomunikasi di Indonesia, Telkom.
Tak hanya itu, Erick juga mengangkat Tonggo Marbun untuk menduduki posisi Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pos Indonesia. Tonggo merupakan mantan Senior Vice President Human Capital Engagement di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Untuk posisi Direktur Kuangan PT Pos Indonesia, Erick mempercayai Endy Pattia Rahmadi Abdurahman. Sebelumnya ia Komisaris Independenden PT Zurich, dan Dirut di Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Untuk posisi Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia, Erick mengangkat Nezar Patria. Pria kelahiran Sigli, Aceh, 5 Oktober 1970 ini adalah Pemimpin Redaksi Jakarta Post, seorang jurnalis yang merupakan salah satu dari tiga belas aktivis korban penculikan pada masa orde baru.
Selanjutnya, untuk posisi Direktur Kurir dan Logistik Pos Indonesia di tempati oleh Hariadi, sebelumnya Director di Quantium Solutions Logistics Indonesia (Part of Singapore Post Group).
Sedangkan untuk Direktur Jaringan & Layanan ditunjuk Charles Sitorus, sebelumnya Direktur Komersial.
Berikut jajaran direksi baru Pos Indonesia:
Direktur Utama : Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Tonggo Marbun
Direktur Keuangan : Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur Kelembagaan : Nezar Patria
Direktur Kurir dan Logistik : Hariadi
Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan : Charles Sitorus
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.