Bergeraklah Mahasiswa, Persembahan John Tobing untuk Anak Negeri
Yogyakarta – Jumat malam (10/11) lalu, Sanggar Maos Tradisi di Sleman DI Yogyakarta, tampak ramai. Rumah Joglo yang dikelola Dr. Arie Sujito, dosen dan aktivis UGM itu, berada di tengah kampung Desa Donoharjo. Malam itu ada hajatan khusus, peluncuran album kedua John Tobing. Beberapa nama yang hadir antara lain Menteri Tenaga Kerja Mohammad Hanif Dhakiri, dosen senior UGM Heru Nugroho dan Nadjib Acza, perupa Yayak Yatmika, aktivis LSM Sugeng Bahagiyo, Afnan Malay, mantan Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu, dan staf di Kantor Staf Presiden FX Rudy Gunawan.
Nama John Tobing bukan asing lagi di kalangan aktivis 80an dan setelahnya. Hampir semua mahasiswa dan aktivis pernah menyanyikan lagu karya John Tobing. Ya lagu itu tak lain adalah “Darah Juang”. Tak heran acara peluncuran album berjudul “Bergeraklah Mahasiswa” menjadi semacam ajang reuni lintas generasi. Pada 2013 album pertama berjudul “Romantika Revolusi” diluncurkan.
Menurut John Tobing, mahasiswa Indonesia harus tahu banyak rakyat miskin dan harus menjadi motor bangkitnya melawan kondisi keterpurukan. “Terlebih bila kondisi politik di luar kampus berjalan tak sesuai kemampuan nalar mahasiswa seperti yang terakhir ini kondisi intoleransi dan perbedaan yang masuk ke dalam kampus,” ujar musisi berkacamata tebal ini. Dengan album ini John Tobing berharap mahasiswa Indonesia tidak hanya diam. “Tapi bergerak ke arah yang lebih maju, ideal, ilmiah, profesional hingga ke arah mencerdaskan bangsa,” tambah John Tobing.
Acara dimulai dengan semacam testimoni tentang proses kreatif dan politik John Tobing oleh kawan-kawannya, dimulai sambutan Arie Sujito, dilanjutkan testimoni dari Hanif Dhakiri, Sugeng Bahagiyo, dan Rudy Gunawan. Beberapa lagu John Tobing dibawakan oleh band yang mayoritas personelnya dari mahasiswa filsafat UGM, almamater John Tobing.
Selain bicara tentang proses kreatif dan politik John Tobing terutama lewat “Darah Juang” Hanif Dhakiri juga tampil membacakan puisi sendiri tentang Widji Thukul. Ia berapi-api bak sedang aksi. “Lambe, mulut, congor kini bebas bicara. Di mana kamu Thuklul? Dimana?” teriak Hanif Dhakiri, menteri paling kiri ini. Kata Arie Sujito, tuan rumah Maos Tradisi, “Pak menteri itu dulu anak desa tak kerja kini menteri yang mengurusi orang kerja.” Tentu saja hadirin tertawa sebab kalimat Arie Jito mengutip syair Darah Juang.
Afnan Malay juga tampil membaca puisi-puisi pendeknya yang disimpan di smartphone. Penulis “Sumpah Mahasiswa” ini mengawali dengan memberi hormat kepada pertama dosen senior Heru Nugroho, kedua Hanif Dhakiri, baru tuan rumah Arie Sujito. Puisi-puisinya sangat pendek, sampai hadirin tak tahu, ternyata puisi sudah selesai dibaca. “Puisi kok pendek-pendek,” celetuk penonton. “Memangnya aku Deny JA, puisi ada catatan kaki” jawab Afnan disambut geerr hadirin. Afnan melanjutkan, “Puisi Thukul sudah bunyi. Kalau puisi Deny JA butuh orang untuk membunyikannya,” hadirin kembali geerr….
Yayak Yatmaka seniman yang sering membuat ilustrasi menghebohkan termasuk Tanah Untuk Rakyat pada 80an, tampil membawakan lagu-lagu progresif. Acara ditutup dengan menyanyi bareng lagu legendaris karya John Tobing “Darah Juang” yang telah menjadi milik bersama.
TASS
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
