Connect with us

Cara Ganjar Tangani Pencemaran Bengawan Solo Diapresiasi DPR RI

Semarang – Langkah cermat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam menangani kasus pencemaran lingkungan khususnya di Bengawan Solo diapresiasi anggota DPR RI.

Hal itu disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Jumat (18/9/2020). Dalam kunjungan kerja yang digelar di Mapolda Jateng itu, dibahas sejumlah isu, salah satunya pencemaran lingkungan di Jawa Tengah.

Saat dimintai pertanggungjawaban, Ganjar dengan gamblang menyebutkan berbagai persoalan pencemaran lingkungan khususnya di Bengawan Solo.

Bahkan, dirinya sudah memiliki peta secara detail, perusahaan apa saja yang mencemari dan tindakan yang sudah dilakukan saat ini.

“Di sekitar bantaran Bengawan Solo itu ada banyak perusahaan besar, industri kecil, peternakan babi, hotel, rumah sakit dan beberapa tempat lain yang menjadi penyebab pencemaran. Kami sudah menerjunkan tim khusus untuk menangani persoalan ini. Tiap hari saya minta laporannya,” kata Ganjar di hadapan anggota DPR RI itu.

Pihaknya juga sudah memanggil secara khusus, perusahaan-perusahaan, industri kecil dan peternakan yang terindikasi melakukan pencemaran.

Mereka diminta berkomitmen melakukan perbaikan pengelolaan limbahnya dalam waktu setahun, dan akan berakhir pada Desember tahun ini.

“Beberapa sudah melakukan perbaikan, tapi ada sejumlah kendala termasuk ada yang kesulitan menginstal teknologi limbahnya karena impor, teknisinya tidak bisa masuk ke Indonesia karena COVID-19. Untuk UKM dan peternak kecil-kecil, kami dampingi dengan pembuatan IPAL komunal,” terangnya.

Ganjar juga beberapa kali melakukan sidak ke bantaran sungai Bengawan Solo dan anak sungainya. Ia menemukan pipa-pipa siluman untuk pembuangan limbah dan bangkai babi yang mengambang di sungai.

“Saya minta pipa siluman saat itu juga ditutup dan dibenahi atau saya yang tutup. Saya cukup keras mengingatkan saat itu, dan peternak babi yang membuang bangkai ke sungai menghentikan itu,” tegasnya.

Ganjar mengatakan saat ini belum mengambil tindakan hukum atas kasus pencemaran ini. Namun jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak juga selesai, Ganjar dengan tegas mengatakan akan menindak secara hukum.

“Kalau sampai Desember tahun ini tidak selesai, maka Januari akan langsung saya tindak tegas. Akan kami ambil tindakan pidana bagi yang membuang limbah ke sungai,” pungkasnya.

Langkah ini diapresiasi anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy. Ia menilai, Ganjar sangat transparan dan tanpa tendensi dalam menyelesaikan masalah itu.

“Dia sangat transparan dan data-datanya jelas, detail sampai pada langkah yang diambil. Solusinya sangat bagus, jadi ada jalan tengah yang diambil agar lingkungan baik namun ekonomi tidak hancur. Solusi yang sangat baik,” kata dia.

Hal senada disampaikan Arteria Dahlan, Anggota DPR RI Fraksi PDIP. Menurutnya, cara Ganjar yang tidak langsung menindak pelanggaran secara hukum, tapi mengumpulkan, melakukan sosialisasi, pemetaan mendalam dan kajian hingga rencana aksi itu patut diapresiasi dan ditiru pemerintah daerah lain.

“Penegakan hukum sudah hadir, dengan mengedepankan kearifan lokal dan humanisme. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pilot project dan ditiru pemerintah lainnya, ” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya