Cawalkot Surabaya Machfud Arifin Akui Positif Covid-19 Tanpa Gejala
Surabaya – Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin blak-blakan soal kesehatannya yang dikabarkan positif COVID-19. Machfud mengaku positif, namun tanpa gejala.
“Saya sempat swab tanggal 26 Agustus dan dinyatakan positif OTG (Orang Tanpa Gejala). 29 Agustus saya swab lagi dan masih positif hingga akhirnya tanggal 5 September alias sehari sebelum mendaftar, saya swab negatif,” kata Machfud saat konferensi pers melalui virtual zoom, Jumat (11/9/2020).
Machfud kemudian membeberkan pada 22 Agustus ada orang dekatnya yang menjadi salah satu tim pemenangan menyatakan bahwa istrinya positif COVID-19. Orang dekat tersebut akhirnya juga dinyatakan positif COVID-19.
“Saya awalnya diberi tahu, sudah kamu di rumah saja dulu isolasi. Karena orang itu ke mana-mana sama saya, satu mobil juga, terus kegiatan dengan saya juga ikut,” ujar Machfud.
Setelah itu, Machfud mulai kehilangan suaranya. Ia pun memilih tes kesehatan dan melakukan rapid pada Senin 23 Agustus. Rapid Machfud dinyatakan non-reaktif. Dia juga diberi beberapa obat umum yang dijual di banyak tempat untuk menyembuhkan keluhannya, yakni hilang suara.
Machfud kemudian berinisiatif untuk melakukan tes swab di salah satu rumah sakit di Surabaya pada Rabu (26/8). Hasilnya, Machfud dinyatakan positif. Dirinya kemudian memilih isolasi mandiri di rumah tepatnya di ruangannya di lantai 2. Kemudian keluarganya melakukan swab dan hasilnya negatif. Keluarganya sendiri berada di lantai 1 rumah.
“Saya swab mandiri, dan juga foto thorax. Foto thorax saya tidak menunjukkan hal apa pun, namun saya dinyatakan OTG positif, sesuai regulasi, saya isolasi mandiri,” jelasnya.
Karena Machfud OTG, akhirnya dirinya memilih swab kembali pada Sabtu (29/8) di salah satu RS di Surabaya. Hasilnya, Machfud masih positif. Hingga akhirnya dirinya masih isolasi.
Beberapa kegiatan penting ditinggalkan, seperti pengambilan B.1KWK dari partai pengusung yang mayoritas harus diambil di Jakarta seperti dari Golkar, Demokrat, PPP. Machfud memilih isolasi mandiri dan menyerahkan beberapa tugas kepada Mujiaman.
Hingga akhirnya KPU membuka pendaftaran pada 4-6 September, Machfud kemudian melakukan swab pada Sabtu (5/9). Hasilnya, ia sudah dinyatakan negatif Corona. Bahkan menurut pedoman WHO, Machfud sudah memenuhi waktu isolasi sejak 23 Agustus hingga 5 September (14 hari) dan sudah tidak perlu melakukan swab ulang. Namun karena persyaratan dari KPU yang mewajibkan paslon hadir untuk membawa hasil swab, maka Machfud memilih melakukan swab.
Selama pendaftaran untuk Pilwali Surabaya pada Minggu (6/9), Machfud mengaku tidak banyak berbicara karena suaranya yang masih belum optimal. Ia pun menunjuk Gus Amik (Ketua Tim Pemenangan) untuk berbicara/memberi statement ke awak media.
Keesokannya pada Senin (7/9), Machfud melakukan tes kesehatan ke Grha Amerta RSU dr Soetomo bersama Mujiaman dan Cawali-Cawawali Surabaya lainnya. Hasilnya, Machfud baru mengetahui bahwa dirinya kembali dinyatakan positif COVID-19.
“Makanya saya sekarang dari virtual saja saya tidak ingin menimbulkan hal yang tidak-tidak,” terangnya.
Machfud mengaku kondisinya saat ini sudah prima dan sangat sehat. Bahkan dirinya rutin berolahraga, baik itu pingpong dan bersepeda. Ia pun siap kapan pun bila diminta KPU untuk melakukan tes kesehatan psikologi sebagai persyaratan utama pencalonan dirinya.
“Saya sehat sekali, saya juga mendoakan Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji senantiasa juga sehat. Agar Pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan jadi ajang adu gagasan yang sehat. Kampanyenya juga sehat,” terangnya.
Sementara dokter yang merawat Machfud Arifin selama positif COVID-19, dr Dany Irawan menyatakan bahwa Machfud sudah memenuhi kriteria WHO soal isolasi mandiri selama 14 hari. Soal kondisi Machfud yang sempat dinyatakan positif negatif lalu positif kembali, Dany menjelaskan bahwa itu sudah tidak bisa menularkan apa pun ke orang lain.
“Antibodi Pak Machfud saat memasuki hari ke-9 positif sudah terbentuk. Pak Machfud masuk ke pasien gejala ringan. Saya bicara sesuai WHO ya agar tidak memecah kebingungan,” ujar Dokter Dany.
“Swab hanya mendeteksi bagian dari fragmen-fragmen positif. Sekalipun swab itu positif, tidak serta merta menularkan ke orang lain. Setelah 5-10 hari gejala, tubuh mengeluarkan antibodi penetral. Kalau sudah memasuki 13 hari setelah gejala timbul, sulit sekali untuk menularkan. Sehingga aturan WHO, pasien COVID-19 sudah dianggap aman setelah 13 hari dari awal gejala ringan. Pak Machfud sejak 23 Agustus dan dinyatakan negatif pada 5 September meski sebetulnya sudah tidak perlu swab lagi. Jadi ketika diswab tanggal 7 dan dinyatakan positif, itu adalah sisa-sisa fragmen virus,” pungkas dokter yang mengaku sudah merawat ratusan pasien COVID-19 ini.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
