Dianggap Tak Hargai Profesi Seniman, Wishnutama Bikin Butet Kartaredjasa Merasa Sedih dan Sakit Hati
Yogyakarta – Seniman dan budayawan, Butet Kartaredjasa, menceritakan sikap seorang menteri Presiden Jokowi yang telah membuat dirinya dan kalangan seniman bersedih hati di masa pandemi Covid-19 ini. Kisah itu diceritakan Butet saat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MA yang menyambangi warung makan miliknya, Bu Ageng di Yogyakarta, Sabtu petang 29 Agustus 2020.
Dalam acara dialog dengan sejumlah seniman dan pembagian bantuan masker oleh Mahfud itu, Butet tak menyebut langsung, siapa menteri yang membuatnya sakit hati itu.
Ia mengaku mendapatkan perlakuan tak mengenakkan saat diundang ke Istana Negara bertemu dengan Jokowi, pertengahan bulan lalu. Tapi dari penjelasannya kemudian, kejengkelannya itu ditujukan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama lantaran ia menyebutkan bertemu dengan Kemenparekraf.
“Yang membuat saya sedih itu, ketika setelah pertemuan itu saya tanya kepada menterinya, ‘Apa kira-kira yang akan dilakukan untuk membantu seniman?’,” ujar Butet menirukan pertanyaan yang dilontarkannya kala itu.
Ia menanyakan hal itu usai berlangsung pertemuan dengan Jokowi. Butet menanyakan soal penyaluran bantuan sosial bagi seniman di masa pandemi. Sang menteri langsung menjawab, “Saya sudah mengumpulkan 40 ribu data seniman yang akan segera mendapatkan BLT (bantuan langsung tunai),” ujar Butet menirukan menteri itu.
Butet kecewa dengan pemaknaan Wishnutama bahwa seniman adalah orang-orang populer, terkenal dan kerap menghiasi layar televisi. Pemaknaan yang salah itu, ujungnya membawa pada sikap keengganan negara menghargai seniman. Contohnya saat hendak memberikan bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 ini.
Wishnutama mengatakan bahwa sumbangan untuk seniman itu sudah dialihkan ke Kementerian Sosial. Tak terima dengan jawaban itu, Butet membalasnya dengan menjawab bahwa ini bukan sekadar masalah orang berprofesi seniman lantas menerima bantuan sosial.
“Ini masalah sebuah profesi, yang membutuhkan kebanggaan, penghargaan,” jawab Butet.
Sebagai pejabat berwenang, Butet menilai seharusnya bantuan sosial itu bisa dikemas dalam program lebih bermartabat dan tetap menghargai profesi seniman. Bukan asal digelundungkan begitu saja sehingga memposisikan seniman layaknya seolah penganggur yang sedang mengemis perlu pertolongan.
“Mestinya dana sosial untuk seniman itu bisa dikemas, sebagai bentuk kehadiran negara menghargai karya karya para seniman,” ujarnya.
Butet menegaskan kepada Wishnutama bahwa seniman dan budayawan, seperti perupa atau sastrawan bukanlah orang-orang yang mengharuskan dan diharuskan wajahnyadikenal melalui layar televisi. Walau sebagian nama seniman dan itu sudah amat populer di kancah nasional dan internasional.
Usai dijelaskan, menteri itu mulai berpikir dan menanyakan kemauan seniman atas bantuan di masa pandemi ini. Butet pun mengusulkan agar kementerian menggarap program seperti pameran seni rupa secara virtual, untuk menonjolkan karya karya seniman dan dibeli negara melalui anggaran bantuan sosial yang dialokasikan.
“Jumlahnya karya itu mungkin sama dengan besaran bantuan yang digelontorkan, tidak mengganggu anggaran. Tapi itu jadi wujud pengakuan negara pada karya seniman itu,” ujarnya.
Lalu untuk apa negara membeli karya-karya itu? Menurutnya banyak kantor-kantor pemerintahan pada dindingnya memerlukan sentuhan interior. Ini bisa diisi melalui karya seniman yang dibeli. Juga saat pindah ibukota yang baru, menurut Butet juga akan lebih menarik dengan interior lukisan itu.
“Dengan program pameran seni virtual lalu dibeli pemerintah itu akan jauh lebih bermakna daripada bantuan itu dibagi-bagi langsung seperti layaknya pengangguran yang perlu ditolong,” katanya.
Usai dijelaskan panjang lebar, Wishnutama disebutnya terlalu banyak beralasan mulai dari birokrasi, administratif dan tetek bengek lainnya. Bagi Butet, sikap ittu tak masalah. Yang penting ia sudah bersuara pada ketidakberesan yang terjadi di depan matanya.
“Saya hanya bisa beri masukan, mumpung dia punya kekuasaan dan jabatan agar bisa berpikir agak kreatif, saya memang agak marah saat itu,” ujar Butet.
Butet mengadukan persoalannya ke Mahfud MD yang jabatannya lebih tinggi sebagai menteri koordinator agar bisa membantu menyelesaikan persoalan negara dalam menangani Covid-19 agar tidak asal-asalan.
Mahfud pun berjanji akan menyampaikan pemikiran itu kepada Wishnutama. Ia sependapat dengan opini Butet bahwa poin pokoknya bukan soal bagaimana bantuan sosial itu secepat-cepatnya cair. Tapi juga ada program yang tetap menghargai seniman dalam karyanya.
Hanya saja Mahfud tak menampik birokrasi yang saat ini terbentuk merupakan wajah birokrasi warisan Orde Baru.
“Birokrasi kita dulu saat Orde Baru itu kan ditata kalau keluarkan uang harus jelas sehingga kerjakan seperti itu terhambat,” katanya.
“Sebenarnya Kemenparekraf punya dana besar untuk seniman, tapi dititipkan Kemensos,” ujarnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
