Resmikan Gedung Sekolah Vokasi Undip, Presiden Jokowi Apresiasi Sinergi Perguruan Tinggi dan Industri
Jakarta – Prioritas Kabinet Indonesia Maju dalam lima tahun ke depan adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut diyakini Presiden Joko Widodo sebagai salah satu modal bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, selain infrastruktur yang baik serta kelembagaan dan cara kerja yang efisien.
“Infrastrukturnya baik, SDM-nya kuat, kelembagaan dan cara kerjanya efisien, itulah modal kita untuk bisa keluar dari middle income trap, jebakan negara berpendapatan menengah dan akan bisa membawa kita untuk menjadi negara maju,” kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (Undip) dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 26 Agustus 2020.
Presiden berpandangan bahwa krisis kesehatan dan ekonomi yang melanda dunia, termasuk Indonesia saat ini, harus dijadikan momentum untuk mengejar ketertinggalan. Selain itu, juga momentum untuk menyelesaikan masalah-masalah fundamental yang dimiliki dan momentum untuk melaksanakan serta mempersiapkan strategi besar terutama di bidang pengembangan SDM.
Di saat puncak bonus demografi sekarang ini di mana usia kerja mendominasi proporsi penduduk Indonesia, Presiden menyebut bahwa hal ini berarti peluang kerja harus disediakan sebanyak-banyaknya.
“Kita harus meningkatkan kapasitas SDM kita agar lebih produktif dan lebih kompetitif, dan pendidikan vokasi menempati posisi penting dalam strategi pengembangan SDM kita,” imbuhnya.
Dalam pengembangan SDM, lembaga pendidikan tinggi tentu menempati posisi yang sangat sentral. Menurut Kepala Negara, perguruan tinggi memiliki ekosistem pembelajaran yang baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan potensial untuk mengembangkan inovasi.
“Tetapi kita harus akui, di luar pendidikan tinggi ada industri yang langsung bekerja di lapangan, yang praktik langsung di lapangan. Ada ekosistem kewirausahaan, ada research and development dan ini merupakan sumber pembelajaran yang baik bagi generasi muda kita, apalagi dalam pendidikan vokasional,” jelasnya.
Oleh karena itu, Presiden menyambut baik bantuan dari Grup Sinar Mas dan Grup Astra kepada Universitas Diponegoro dalam bentuk gedung beserta infrastruktur pendukungnya untuk pendidikan vokasi di Undip. Menurutnya, ini merupakan inisiatif yang perlu didukung dan diapresiasi.
Meskipun demikian, Presiden mengingatkan bahwa selain penyediaan infrastruktur di dalam kampus, yang juga sangat penting adalah akses mahasiswa untuk magang, akses mahasiswa untuk belajar sambil bekerja di dalam industri. Bukan dalam waktu singkat 1-2 minggu, melainkan minimal selama satu semester.
“Itulah inti dari kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka, bahwa mahasiswa diberi akses dan didukung untuk belajar kepada siapa saja dan di mana saja, yang bisa memberikan pengetahuan, yang bisa memberikan keterampilan baru yang relevan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh industri,” tuturnya.
Pemerintah sedang bekerja keras untuk membangun kawasan-kawasan industri dan salah satu kawasan industri terpenting adalah kawasan industri di sepanjang super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Koridor ini telah dilengkapi dengan ketersediaan akses logistik yang baik, tol darat yang sudah tersambung baik, ada tol laut, ada tol udaranya, dekat dengan pelabuhan dan bandara, serta telah dilengkapi dengan ketersediaan listrik yang melimpah di pulau Jawa.
“Industri-industri dalam kawasan ini kita dorong untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan vokasi dan kita dorong untuk bersinergi, bekerja sama dengan para pelaku usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah untuk membangun sinergi kekuatan nasional,” kata Presiden.
Presiden pun mengajak semua pihak yang terkait, pelaku industri, pelaku UMKM, dan lembaga pendidikan tinggi untuk memanfaatkan momentum pengembangan kawasan industri ini sebagai ajang sinergi untuk melakukan lompatan kemajuan. Oleh karena itu, Presiden berpandangan bahwa inovasi model kerja sama harus terus dikembangkan.
“Masing-masing pihak harus membuka diri untuk berubah, untuk menemukan cara-cara baru, untuk menemukan model kerja sama baru yang saling menguntungkan dan menghasilkan nilai tambah yang maksimal untuk perekonomian nasional kita,” tandasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
