Presiden Jokowi Resmikan Ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4
Aceh Besar – Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 4 yang menghubungkan Indrapuri-Blang Bintang dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh pada Selasa, 25 Agustus 2020. Secara keseluruhan, jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh tersebut terbentang sepanjang 74 kilometer dan merupakan ruas tol pertama yang dibangun di Provinsi Aceh.
Presiden, dalam sambutannya, berharap agar pembangunan jalan tol perdana di provinsi tersebut nantinya dapat memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi di Bumi Serambi Mekah dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
“Kita harapkan dengan infrastruktur baru ini akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, ada usaha-usaha baru, ada perluasan usaha dari yang sudah ada, dan kita harapkan akan membangkitkan perekonomian di Aceh secara luas dan tentu saja goal-nya menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” ujarnya.
Kepala Negara juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh yang mendukung jalannya pembangunan tersebut dengan lancarnya proses pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan. Menurutnya, pembebasan lahan di Provinsi Aceh untuk pembangunan jalan tol tersebut merupakan yang tercepat.
“Pembebasan lahan yang ada di Provinsi Aceh ini paling cepat sepanjang yang saya tahu. Misalnya yang 74 kilometer ini dari Banda Aceh ke Sigli itu sudah 86 persen. Ini cepat sekali. Konstruksinya bisa mengikuti dengan cepat,” kata Presiden.
“Saya kira kalau cara-cara di Aceh ini diterapkan di Provinsi lain kecepatan pembangunan jalan tol itu semuanya bisa segera beroperasi penuh,” imbuhnya.
Ke depannya, jalan tol yang ada di Provinsi Aceh akan tersambung dengan jalan-jalan tol lainnya di Pulau Sumatera hingga berakhir di Lampung dan menjadi bagian dari tol trans-Sumatera sepanjang 2.765 kilometer yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang.
“Ini akan meningkatkan multiplier effect dua sampai tiga kali. Ini luar biasa. Juga menyerap tenaga kerja sebanyak 296 ribu secara langsung untuk 18 ruas yang ada. Saat ini sudah menyerap 24.700 tenaga kerja. Ini memang sangat banyak,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara berujar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia tetap harus berjalan mengingat pentingnya hal tersebut bagi negara kita di tengah ketertinggalan infrastruktur dibandingkan negara-negara lainnya.
Tidak meratanya fasilitas dan pembangunan infrastruktur di negara kita saat ini menjadikan tingginya biaya logistik yang menyebabkan daya saing kita menjadi tidak menguntungkan.
“Selain itu, dalam kondisi seperti saat ini, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu strategi yang memberikan daya ungkit bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional,” imbuh Presiden.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menitipkan pesan kepada Gubernur Provinsi Aceh agar segera menghubungkan tol pertama di Provinsi Aceh tersebut dengan pusat-pusat ekonomi dan pariwisata yang ada di sana.
“Saya minta agar ini disambungkan dengan sentra-sentra pertanian, pariwisata, dan kawasan industri sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat kita di Aceh dan yang kita harapkan lagi Aceh akan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera,” tandasnya.
Usai meresmikan, Presiden berkesempatan untuk menjajal ruas jalan tol seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang sepanjang 13,5 kilometer tersebut.
Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
