Bawa Pesan Nilai Kebersamaan dan Perjuangan, Pemerintah Terbitkan 4 Seri Prangko
Jakarta – Pemerintah menerbitkan empat seri prangko dalam momentum Peringatan 75 tahun Kemerdekaan RI untuk mengembangkan nuansa kebersamaan dan nilai perjuangan. Keempat seri itu antara lain Prangko Seri Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 75 Tahun Indonesia Merdeka, Penanggulangan Covid-19, serta Artis dan Grup Musik Ternama.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penerbitan keempat seri prangko tersebut dilaksanakan secara bersamaan karena semangat dan pesan yang disampaikan selaras dengan nuansa dan nilai-nilai perjuangan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia.
“Prangko memiliki nilai yang tinggi dalam hubungan internasional, pendidikan, dan sebagai media promosi bagi segala kekayaan dan keunggulan bangsa dan negara kita. Serta menjadi alat untuk mengabadikan peristiwa yang sifatnya fenomenal,” paparnya.
Penerbitan 4 seri prangko oleh Kementerian Kominfo mewakili Negara dan Pemerintah dimaksudkan menandai peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia.
“Prangko Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tidak saja memiliki nilai intrinsik, nilai nominal namun juga nilai memorabilia, menjadi kenangan dalam sejarah panjang kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Menteri Kominfo.
Menurut Menteri Johnny kenangan akan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tahun ini menjadi menarik karena selain mengenang perjuangan bangsa dan negara melawan pandemi Covid-19.
“Mengenang pahlawan kemerdekaan sekaligus mengenang jasa pahlawan kesehatan dalam darurat kesehatan di zaman sekarang yang juga mempertaruhkan jiwa dan raga memerangi pandemi Covid-19,” tegasnya.
Prangko Seri Presiden dan Wakil Presiden menurut Menteri Johnny sangat penting dan fenomenal sebagai dokumen negara berupa prangko istimewa Presiden dan Wakil Presiden.
“Prangko Seri Presiden dan Wakil Presiden selalu ditunggu kehadirannya di negara kita. Presiden dan Wakil Presiden selalu diabadikan ketokohannya dalam bentuk prangko khusus,” jelasnya.
Menurut Menteri Kominfo, negara-negara lain juga memiliki kebiasaan dimana penghormatan kepada kepala negaranya dilakukanan antara lain dalam penerbitan prangko. “Prangko seri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin adalah bentuk penghormatan kita kepada beliau sebagai kepala negara yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Tentu melalu sirkulasi demokrasi yang demikian hebatnya,” tegasnya.
Mengenai Prangko Seri Penanggulangan Covid-19, Menteri Johnny menjelaskan sebagai apresiasi kepada tenaga kesehatan dan semua pihak yang telah berjuang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dan masih terus berjuang dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang merupakan tanggung jawab bersama.
“Kita patut mengungkapkan rasa terima kasih kepada tenaga kesehatan dan semua pihak yang terlibat yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi saat ini. Penerbitan prangko terkait Covid-19 ini menjadi peristiwa yang sangat langka,” jelasnya.
Adapun Prangko Seri Artis, Grup Musik Ternama yang bertujuan memberikan penghargaan kepada para artis dan grup musik ternama yang telah berjasa dalam mengembangkan seni musik Indonesia,
Menurut Menteri Kominfo hal itu ditujukan untuk mendorong kemajuan dunia seni musik serta mensosialisasikan nilai-nilai budaya luhur dan perjuangan di tanah air melalui lagu-lagu mereka.
“Prangko seri tokoh musik dan artis ini menampilkan empat gambar tokoh artis musisi ternama di Indonesia, yaitu Titiek Puspa, Gesang (alm.), Gombloh (alm.), dan Chrisye (alm.). Sedangkan empat gambar grup musik ternama, terdiri atas Koes Plus, Panbers, God Bless, dan Bimbo,” jelasnya.
Menteri Johnny menyatakan, usisi ternama yang mendapat penghargaan untuk diprangkokan, telah menciptakan banyak lagu.
“Diantaranya lagu bertema Covid-19, seperti lagu yang digubah oleh Titiek Puspa dan kelompok Bimbo. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kuat antara keberadaan artis dan musisi Indonesia dengan perjuangan melawan pandemi Covid-19,” jelasnya.
Hadir dalam acara itu Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala BNPB Doni Monado dan Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjoo.
Selain itu juga hadir secara virtual Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kementerian dan lembaga, Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ketum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, Ketum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik dan Direktur Utama PT. Pos Indonesia serta Direktur Utama Perum PERURI.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
