Bima Arya Siap Jalankan Intervensi Berbasis Lokal Arahan Presiden Jokowi
Bogor – Presiden, Joko Widodo memberikan arahan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Se-Jawa Barat yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (11/8/2020). Kepada para kepala daerah di Jawa Barat, Joko Widodo menyampaikan bahwa penerapan strategi intervensi berbasis lokal yang sudah dijalankan Pemprov Jawa Barat tinggal diteruskan, artinya dalam jangkauan yang lebih kecil yang paling penting.
”PSSB tingkat desa dan kampung akan melokalisir dalam skupnya di wilayah kecil dan akan lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan, sehingga satu sisi tidak mengganggu wilayah yang besar dan dari sisi ekonomi tidak terganggu,” kata Presiden.
Untuk manajemen krisis diharapkan adanya dukungan dari jajaran TNI dan Polri, khususnya kedisiplinan protokol kesehatan. Lebih utamanya adalah penggunaan masker, selain jaga jarak, cuci tangan dan physical distancing.
Menurut survei di salah satu provinsi, Joko Widodo menjelaskan, sebanyak 70 persen warga belum memakai masker dan ini menjadi suatu angka yang besar sekali. Untuk itu, sosialisasi dan edukasi penggunaan masker harus secara lebih all out dan massif karena ini akan menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan covid-19.
Bagi daerah yang akan membuka sebuah wilayah, Joko Widodo dalam arahannya menyebutkan dengan kondisi yang ada dihimbau jangan langsung dibuka, namun terlebih dahulu melalui tahapan-tahapannya.
“Bagusnya di pra kondisikan terlebih dahulu dengan pemilihan waktu yang tepat. Jangan sampai muncul anggapan memasuki new normal masalah dianggap sudah tidak ada. Ini yang harus diingatkan kepada masyarakat,” tegas Joko Widodo.
Sementara untuk prioritas sektor mana yang terlebih dahulu dibuka, Joko Widodo menekankan sektor yang memiliki risiko rendah lebih di prioritaskan. Selanjutnya ekonomi, khususnya bantuan sosial agar dicek jangan sampai ada kondisi yang kekurangan di masyarakat.
“Sebentar lagi akan dikeluarkan bansos produktif bagi 13 juta UMKM berupa modal kerja darurat sebesar Rp 2.400.000. Selain itu akan diberikan juga bantuan untuk 13 juta tenaga kerja yang masih aktif dan ikut BPJS ketenagakerjaan, diluar 10 juta penerima pra kerja. Insya Allah dalam satu hingga dua minggu akan keluar,” kata Joko Widodo.
Melalui bantuan tersebut diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat, konsumsi domestik meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi secara nasional akan tumbuh dan menjadi lebih baik.
Pada kuartal ketiga Joko Widodo merasa optimis akan lebih baik, namun perlu kerja keras karena itu kepada semua kepala daerah di Jawa Barat diminta presiden agar belanja dari APBD disegerakan untuk direalisasikan. khususnya di kuartal ketiga, kuncinya di bulan Juli, Agustus dan September 2020.
“Begitu kita belanjakan dan direalisasikan sesegera mungkin, kemungkinan peluang untuk kembali ke positif masih ada,” ujar Presiden.
Merespon arahan Presiden Joko Widodo, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, akan segera mengkoordinasikan dan menindaklanjutinya.
“Untuk PSBB tingkat desa atau kampung dalam skup yang lebih kecil. Manajemen krisis dengan melibatkan TNI dan Kepolisian sebagai dukungan akan dikoordinasikan dengan unsur Muspida Kota Bogor dan terakhir menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi,” katanya di Paseban Punta, Balai Kota Bogor.
Selain memperhatikan aspek kesehatan, aspek ekonomi menjadi hal yang harus diperhatikan, karena itu lanjut Bima Arya kedepan APBD Kota Bogor akan ada recovery, rebound (melambung) dan lain-lain.
Pada kesempatan tersebut didampingi Wakil Wali Kota, Sekda dan pimpinan unsur Forkopimda Kota Bogor.
(hed)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
