Gerakan Bermasker Di Masyarakat, Kolaborasi Multi Pihak Kunci Pencegahan
Jakarta – Selama masa pademi COVID-19, masker merupakan hal yang wajib untuk dikenakan terutama pada masa adaptasi kebiasaan baru karena mampu mencegah terpaparnya virus SARS-CoV-2. Dengan menggunakan masker, cipratan droplets menjadi terhalang masuk ke mulut atau hidung seseorang. Hal tersebut yang menyebabkan masker menjadi alat penting untuk melindungi diri serta orang lain dalam mencegah penularan COVID-19.
Masker wajib dikenakan jika berada di luar rumah, ketika berbicara dengan orang lain, dan ketika sedang sakit agar tidak menularkan dan tertular penyakit. Selama masa adaptasi kebiasaan baru yang sudah memasuki bulan kelima, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat menggunakan masker. Salah satunya melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat, ulama, dan relawan untuk menyukseskan gerakan menggunakan masker agar terciptanya suatu kebiasaan dan perilaku baru di masyarakat.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan perlu adanya tokoh panutan sebagai agen perubahan yang berada di sekeliling masyarakat yang turut mengajak untuk menggunakan masker agar didengar dan diikuti oleh masyarakat.
“Sehingga perlu sebenarnya ada tokoh-tokoh panutan, orang-orang yang ada di sekeliling masyarakat yang mereka selama ini tidak pernah pakai masker, untuk kemudian selalu mengingatkan dan menyehatkan karena intinya adalah pencegahan,” jelas Lilik dalam dialog di Media Center Satuan Tugas, Jakarta (10/8).
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Bidang Komunikasi Tim Koordinator Relawan Satgas Penanganan Covid-19 Devi Purgativa turut menjelaskan bahwa tim relawan telah mengajak beberapa stakeholder seperti Kantor Staf Presiden, organisasi masyarakat, LSM, hingga UMKM untuk bekerjasama menyukseskan gerakan kampanye menggunakan masker di masyarakat.
“Nah kampanye yang kita akan lakukan itu melalui satu sosial media dan juga relawan itu turun ke lapangan. Jadi kita berusaha supaya semua orang dari elemen-elemen yang berbeda, semuanya harus melakukan (kegiatan) pakai protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan,” jelas Devi.
Dalam menerapkan kampanye menggunakan masker di masyarakat, unsur pentahelix atau 5 unsur yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa menjadi sangat penting. Kolaborasi ini penting guna menunjukan kontribusi semua pihak untuk berkomitmen melakukan peran-peran dalam penanganan COVID-19.
Kolaborasi yang dilakukan seperti mengajak para pakar dari setiap daerah untuk menyusun materi atau konten mengenai protokol kesehatan sesuai dengan bahasa lokal. Agen perubahan atau tokoh masyarakat pun beragam di setiap tempatnya agar setiap tokoh mampu menggerakan masyarakat di sekitarnya dan dibekali materi agar mampu mengedukasi dengan baik dengan pendekatan kearifan lokal.
Lilik menjelaskan bahwa sebelum tokoh masyarakat turun ke lapangan, mereka harus dibekali oleh tiga hal. Pertama adalah bagaimana adaptasi kebiasaan baru untuk merubah perilaku dan berdasarkan protokol kesehatan. Yang kedua adalah materi terkait dengan komunikasi publik untuk memberikan edukasi dan sosialisasi. Dan ketiga, mendokumentasi kegiatan lewat inaRISK agar orang lain menjadi terinspirasi dan tergerak.
“Nah materi-materi itu (dikemas) dengan kearifan lokal yang ada, budaya lokal yang ada. Misalnya misalnya di daerah Jawa Tengah, Jogja itu kita bisa melihat ada kearifan lokal dengan menggunakan tokoh-tokoh wayang, Punokawan dan sebagainya. Jadi, itu materi yang kemudian kita sampaikan, tetapi intinya adalah sebenarnya protokol kesehatan,” jelas Lilik.
Sedangkan dalam mendukung upaya yang dilakukan pemerintah, tim relawan menggunakan pendekatan dengan turun ke lapangan seperti ke pasar-pasar untuk memberikan edukasi mengenai protokol kesehatan kepada penjual dan pembeli, memberikan alat perlindungan seperti masker, hand sanitizer, hingga face shield.
“Kita berusaha sebisa mungkin untuk menggunakan bahasa yang paling gampang dimengerti dan bahasa bahasa lokal supaya lebih mudah untuk ditangkap,” jelas Devi.
Terakhir, Devi mengingatkan bahwa kampanye gerakan menggunakan masker tidak bisa dilakukan sendirian. Sehingga dibutuhkan bantuan dari seluruh elemen masyarakat baik dari pemerintah maupun swasta.
“kita benar-benar butuh bantuan dari seluruh elemen masyarakat untuk membantu dan mengkampanyekan ini, gitu. Tapi, balik lagi, jangan hanya dikampanyekan tapi benar-benar memang harus dilakukan, memang harus dipatuhi,” tutup Devi.
(hels)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
