Kasetpres: Presiden Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Secara Berkala
Jakarta – Penerapan protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan sudah dilakukan dengan sangat ketat. Setiap pengunjung mulai dari menteri hingga masyarakat yang akan bertemu Presiden Joko Widodo telah dipastikan melalui pemeriksaan sesuai protokol kesehatan Covid-19.
Demikian disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan persnya di halaman Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 24 Juli 2020. Pada kesempatan tersebut hadir pula Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
“Yang pertama perlu kami tegaskan di sini, setiap pejabat, menteri, ataupun masyarakat yang akan bertemu dengan Bapak Presiden itu kami lakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pertama adalah dilakukan rapid test, kedua tentunya kita mau mengenakan masker, ketiga adalah selalu menjaga jarak. Di dalam istana pun, kursi dan tata letak meja dan kursi itu sudah dilakukan jaga jarak dan lainnya,” katanya.
Selain itu, Presiden beserta para perangkat yang melayaninya pun selalu melakukan tes kesehatan secara rutin. Menurut Heru, hari ini Presiden dijadwalkan untuk melakukan tes kesehatan, termasuk di antaranya swab test.
“Kami menjaga Bapak Presiden selalu dan sekali lagi hari ini adalah jadwalnya Bapak Presiden melakukan tes kesehatan,” imbuhnya.
Untuk para perangkat yang berinteraksi secara dekat dengan Presiden Joko Widodo, pengecekan kesehatan berupa swab test maupun rapid test juga dilakukan secara berkala. Selain itu, pergantian perangkat yang melayani Presiden Joko Widodo secara langsung juga dilakukan dengan rentang waktu dua bulan sekali.
“Seminggu sekali, contohnya kami, saya dengan Pak Deputi dengan perangkat, tentunya dengan Pak Menteri Sekretaris Negara yang selalu setiap harinya bertemu Bapak Presiden, kami selalu rapid test tiap hari. Saya terakhir swab itu kemarin dan itu alhamdulillah hasilnya negatif. Setiap hari, tiap pagi, kami dengan Pak Deputi yang berinteraksi dengan Bapak Presiden selalu rapid test,” jelas Heru.
“Juga termasuk dengan perangkatnya Bapak Presiden, kami melakukan dua bulan sekali baru pergantian. Contoh yang dekat dengan Bapak Presiden yang melayani, yang memasak, segala macam, itu dua bulan baru berganti. Setiap pergantian kami lakukan swab. Termasuk juga Paspampres kami lakukan swab,” imbuhnya.
Standar kesehatan yang ketat juga diterapkan terhadap ruangan yang akan dipakai untuk aktivitas Presiden Joko Widodo. Heru menjelaskan, ruangan yang setiap hari digunakan oleh Presiden untuk bekerja maupun bertemu masyarakat dan pejabat pasti telah disterilisasi, termasuk menggunakan ultraviolet.
“Misalnya Bapak Presiden akan bekerja hari-hari di Istana Negara, berarti jam 6 kami lakukan sterilisasi dan orang tidak boleh masuk. Saya rasa sudah ketat, ini sudah maksimum,” ungkapnya.
Untuk ke depannya, Heru juga menyebut bahwa pihak Istana mempertimbangkan untuk mengurangi tamu yang akan bertemu Presiden Joko Widodo.
“Mungkin tidak mengurangi intensitas kerja beliau, tetapi mungkin jumlah orang yang kami kurangi. Walaupun sekarang itu kami sudah, contohnya setiap ketemu dengan warga kan tadi sore jam 3 di Bogor 30 (orang). Mungkin kami akan pikirkan kami kurangkan (menjadi) 20 (orang) dengan jarak yang mungkin agak lebih jauh lagi. Kira-kira seperti itu,” tandasnya.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
