Doni Monardo Ungkap Tiga Faktor Penyebab Banjir Bandang Luwu Utara
Luwu Utara – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengungkap tiga faktor yang menjadi penyebab utama banjir bandang Luwu Utara pada Senin (13/7) lalu. Hal itu diungkapkan Doni saat meninjau kondisi pascabencana di Masamba, Luwu Utara, baik melalui udara maupun darat secara langsung pada Jumat (17/7).
Adapun analisa sementara penyebab terjadinya banjir bandang yang pertama menurut Doni adalah faktor cuaca.
Menurut catatan dan hasil peninjauan, tingginya curah hujan yang terjadi antara tanggal 12 sampai 13 Juli 2020 secara langsung telah menyebabkan Sungai Rongkong, Sungai Meli dan Sungai Masamba meluap.
Hal itu juga diperkuat dengan analisis tim LAPAN melalui monitoring satelit Himawari-8 yang menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas tinggi terjadi cukup lama pada Minggu (12/7) sekitar pukul 22.00 WITA hingga Senin (13/6) pukul 06.00 WITA. Kemudian pada siang harinya, hujan lebat kembali terjadi pada pukul 13.00 WITA malam hari.
“Analisa sementara tentunya curah hujan yang sangat besar. Tadi ibu bupati mencatat intensitas hujan antara 200 sampai 300 mm dalam waktu yang sangat singkat, antara tanggal 12 dan 13 Juli 2020,” jelas Doni.
Kemudian, Doni juga melihat adanya alih fungsi hutan menjadi lahan untuk pertanian dan pertambangan atau mining di wilayah hulu yang berada di bagian atas Gunung Lero.
Lebih lanjut, Doni masih menganalisa apakah penyerapan air ke dalam tanah tidak terjadi secara maksimal saat hujan lebat akibat gundul, sehingga menyebabkan air mengalir bebas menerjang di bagian hilir dan permukiman padat penduduk.
“Bagian selatan (Gunung Lero) yang mengarah ke Kota Masamba itu terkelupas (gundul). Kalau itu sudah lama, biasanya pasti kita bisa melihat ada tutupan sebagian dengan tanaman perdu, tanaman merambat misalnya. Tetapi tadi kita perhatikan dari jarak jauh (dari atas), itu belum ada tutupan, artinya masih baru,” jelas Doni.
Melihat adanya fenomena tersebut, Doni meminta kepada tim BNPB dibantu dengan beberapa kementerian dan lembaga agar melakukan analisa lebih jauh sehingga langkah-langkah penanganan dan solusi segera dapat diambil.
“Apakah ini kejadian akibat curah hujan saja, tentu tim BNPB yang sudah ditugaskan beberapa hari yang lalu tentunya dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan juga beberapa lembaga yang lain kerja sama, untuk kemudian melakukan analisa sehingga dapat menjawab apa yang menjadi penyebab utama,” jelas Doni.
Kemudian faktor yang terakhir adalah karakteristik bebatuan yang mudah longsor di wilayah hulu dataran tinggi, ditambah lokasi tersebut merupakan pertemuan beberapa sesar aktif. Di sisi lain, kemiringan lereng di bagian hulu DAS Balease di wilayah Gunung Lero juga tergolong curam dengan tingkat elevasi 60 hingga hampir mendekati 90 derajat.
“Ini menjadi catatan bagi kita semua, khususnya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, agar daerah-daerah yang berada di wilayah kawasan bantaran sungai terutama yang padat permukiman penduduk, sudah harus dipikirkan mitigasinya ke depan. Supaya kasus seperti ini tidak terulang kembali dan kemudian hari tidak menimbulkan korban jiwa seperti ini,” kata Doni.
Menurut keterangan yang didapatkan Doni dari penjelasan Bupati Luwu Utara, kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi pada tahun 1982 dengan jumlah korban yang lebih sedikit. Melihat dari hasil analisa tersebut, Doni meminta agar hal itu dapat dijadikan evaluasi dalam menjaga keseimbangan alam.
“Tahun 1982 awal pernah terjadi hal yang seperti ini, namun jumlah korbannya tidak banyak,” jelas Doni.
Dia juga menegaskan kepada seluruh komponen, agar jangan sampai ekosistem dan keseimbangan alam terganggu karena masyarakat dan pemerintah abai dan tidak mengelola dengan baik.
“Kejadian ini (banjir bandang) merupakan evauasi bagi kita agar bersungguh-sungguh memperhatikan dan menata keseimbangan ekosistem,” ujar Doni.
“Jangan sampai alam terganggu karena kita mengelolanya tidak tepat,” pungkas Doni.
Dalam peninjauan tersebut, BNPB sekaligus menyerahkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan dan pemulihan banjir bandang, satu buah motor trail 250 cc, 10 tenda pengungsi dan 1.000 paket sembako.
Sebagai dukungan distribusi logistik dan evakuasi, BNPB juga meminjamkan satu unit helikopter jenis Dolphin.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun tim Pusat Pengendali dan Operasi BNPB hingga Jumat (17/7), banjir bandang yang menerjang wilayah Massamba, Luwu Utara mengakibatkan 35 jiwa meninggal dunia, 67 dalam pencarian, 51 luka-luka dan 14.438 mengungsi di tiga Kecamatan meliputi Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Masamba.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
