Connect with us

Cek Persiapan Pilkada Serentak, Mendagri Tito Karnavian Kunjungi Sejumlah Daerah Secara Maraton

Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 yang digelar di Royal Resto and Function Hall, Ternate, Maluku Utara, Kamis (9/7/2020).

Ternate – Untuk memastikan persiapan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan baik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara maraton berkunjung ke daerah-daerah yang akan menggelar pemilihan. Kunjungan Mendagri itu untuk mengecek persiapan Pilkada serentak di daerah bersangkutan. Sekaligus, memastikan anggaran Pilkada telah siap.

Hari Rabu (8/7) Mendagri ke Makassar Sulawesi Selatan dilanjutkan Hari Kamis (9/7), setelah berkunjung ke Kendari, Sultra, Mendagri langsung terbang ke Ternate, Maluku Utara. Kunjungan Mendagri ke Kendari dan Ternate, agendanya sama, mengecek persiapan Pilkada, sekaligus juga mengecek penanganan dan penanggulangan Covid-19 di daerah yang dikunjungi.

“Tadi pagi kita berangkat kita dari Makassar, mampir dulu di Kendari selama beberapa jam, dan saat ini di Ternate,”kata Mendagri, saat memberi sambutan di acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 yang digelar di Royal Resto and Function Hall, Ternate, Maluku Utara, Kamis (9/7/2020).

Menteri Tito juga mengungkapkan, setelah dari Ternate, rencananya ia akan langsung terbang ke Jayapura, Papua. Agenda kerja di Jayapura juga sama, mengecek persiapan Pilkada dan juga memberi pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19 setempat. Sebelumnya, Mendagri juga berkunjung ke Makassar, Gowa, Medan dan daerah lainnya yang akan menggelar Pilkada.

“Setelah ini kami akan melanjutkan ke Jayapura. Saya sengaja mengadakan roadshow cepat karena masalah Pilkada ini adalah salah satu agenda nasional yang memang harus kita sukseskan dan kita laksanakan dan sebagai leading sektornya adalah dari Kemendagri, selain dari KPU, Bawaslu,” katanya.

Harusnya, Pilkada kata Mendagri digelar pada bulan September. Tapi karena adanya wabah Covid-19, tahapan Pilkada yang belum dilaksanakan ditunda. Berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu, diputuskan Pilkada akan digelar pada bulan Desember. Tapi, Pilkada dengan protokol kesehatan.

“Jadi ini situasi penyelesaian Covid ini tidak ada satupun peneliti yang tahu dan bisa menjamin 2021 itu selesai. Sehingga skenario untuk 2021 untuk lanjutan Pilkada itu dihilangkan, mau ditunda kapan lagi, kita ambil skenario optimis 9 Desember 2020. Kita tidak ingin pemerintah yang ada, kepala daerah yang ada, kepala daerah yang tidak memiliki legitimasi yang kuat dari rakyatnya. Kepala daerah atau pemerintah yang kuat legitimasinya ya yang dipilih rakyatnya,” kata Mendagri.

Oleh karena, kata dia, semua sepakat untuk memilih opsi optimis menggelar Oilkada pada bulan Desember 2020. Namun karena masih masa pandemi, Pilkada digelar dengan protokol kesehatan. Ini yang jadi sangat penting.

“Yang penting kita menerapkan protokol kesehatan, itu kuncinya. Sehingga akhirnya disepakti 9 Desember. Pemerintah juga sudah keluarkan Perpu dan minggu depan akan proses untuk menjadi UU. Per 12 Juni, KPU juga sudah mengeluarkan peraturan baru melanjutkan tahapan, 10 tahapan sisa. Per 15 Juni kemarin juga sudah dimulai tahapan yang mulai bersentuhan dengan masyarakat,” katanya.

 

(edn)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya