Jumlah Penumpang KRL Mendekati Normal, Ini Permintaan Bima Arya ke Menhub dan Gubernur DKI
Bogor – Wali Kota Bogor meninjau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin (6/7/2020). Tampak terjadi penumpukan penumpang commuterline, bahkan penumpang menghabiskan waktu 1,5 – 2 jam antrean untuk bisa menaiki KRL. Bima Arya pun segera menyampaikan kondisi tersebut dengan sejumlah solusi kepada Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Pagi ini warga Bogor harus mengantri selama 1,5-2 jam untuk bisa masuk ke gerbong kereta. Bus gratis yang kita (DKI, Pemkot Bogor, BPTJ) siapkan sudah maksimal dan memang tidak bisa jadi solusi permanen,” ungkap Bima Arya.
Ia menambahkan, penumpukan penumpang terjadi karena jumlah penumpang KRL pada hari ini sudah mendekati angka normal lantaran banyak sektor yang sudah beroperasi. “Sementara kapasitas gerbong tetap dibatasi hanya 35 persen. Sistem pembagian jam kerja (shift) juga tidak berjalan,” terangnya.
“Masuk ke kantornya mungkin sesuai dengan shift, tapi berangkatnya ini yang tidak bisa dikontrol. Mungkin yang mesti diubah jarak shift-nya kurang jauh atau harus ada low empowerment lain. Ini tidak bisa begini, kita juga kewalahan, KCI juga kewalahan,” tambahnya.
Untuk itu, lanjut Bima, Pemkot Bogor meminta agar sistem pembagian kerja di evaluasi total implementasinya.
“Idealnya waktu kerja lebih berjarak dan dipastikan berjalan di perkantoran DKI. Opsi kedua adalah menambah kapasitas gerbong kereta dengan protokol kesehatan yang lebih ketat,” kata Bima.
Menurutnya, bila aktivitas KRL ini sudah tidak rentan, maka gerbong bisa ditambah kapasitasnya.
“Tapi ini perlu kajian akademis juga. Makanya sepakat dengan Gubernur Jawa Barat, akan sering dilakukan tes di sini untuk mengukur kerentanan. Pemkot Bogor gencarkan test swab di Stasiun Bogor untuk lebih memastikan tingkat kerentanan penularan Covid-19 di stasiun. Bila kerentanannya minimal, maka akan segera ditambah kapasitas di dalam gerbong,” tandasnya.
Di tempat yang sama, VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba mengatakan peningkatan kepadatan penumpang sudah terjadi sejka jam 04.30 WIB.
“Biasanya sampai jam 9 kami mengangkut 12.000 penumpang dari Bogor, untuk Senin hari ini prediksi kita lebih dari 15.000,” ujar Anne.
Ia menambahkan, peningkatan terjadi karena banyak aktivitas perkantoran di DKI Jakarta sudah mulai aktif kembali.
“Kita tanya mereka (penumpang) belum menerapkan pola shifting dan bagaimana pun sebagai pekerja ingin tepat waktu namun diinformasikan kita tidak mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang seperti sebelum pandemi. Kapasitas angkut kita dengan social distancing adalah hanya 74 penumpang per gerbong. Minggu kemarin kita melayani 400 ribu penumpang, minggu ini kita prediksi naik 8 persen. Dalam keadaan normal kita mampu angkut 1,1 juta penumpang dan kita hampir mendekati normal ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga tampak Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna. Ia menyatakan bahwa antusiasme peningkatan penumpang dibatasi oleh ketentuan aturan.
“Pertanyaannya kalau sudah seperti ini apa yang terjadi? Antrean semakin panjang, waktu tunggu makin lebih panjang lagi dan ini menjadi dilema buat penumpang,” ujar Yayat.
“Ini kalau tidak ada perubahan kebijakan, kondisinya akan sampai kapan? Dan ini akan jadi beban bagi warga, akan beban bagi operator. Operator tidak bisa mengubah kebijakan, selama kebijakan tidak diubah,” tambahnya.
Saat ini, lanjut Yayat, aktivitas penumpang KRL sudah mendekati normal. Untuk itu, kata dia, perlu ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Apakah ketika semuanya mulai dibuka, pelayanan masih dibatasi atau tidak. Yang kita ketahui, operator KCI hanya sebagai pelayan. Dia tidak punya kebijakan untuk menambah atau mengurangi. Karena semuanya diatur oleh aturan melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan yang diatur berdasarkan situasi dan kondisi. Jadi, eksternalitas itulah yang lebih mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam,” pungkasnya.
(hed)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
