Indonesia Siap Produksi Ventilator Lokal Tangani Pasien COVID-19
Jakarta – Penanganan pasien COVID-19 pada kategori tertentu membutuhkan alat bantu, salah satunya ventilator. Ketersediaan alat yang masih terbatas ini mendorong Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan. Inovasi pembuatan ventilator lokal. Melalui terobosan ini, Indonesia diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan alat medis di masa pandemi.
Berhasilnya inovasi ventilator lokal ini menambah capaian di bidang riset dan teknologi, khususnya peralatan kesehatan. Sebelumnya, Indonesia juga telah mendapatkan sertifikat internasional standar WHO untuk baju alat pelindung diri (APD) dan juga robot karya anak bangsa. Robot tersebut mampu untuk melakukan sterilisasi ruangan pasien COVID-19. Menteri Riset dan Teknologi Prof. Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa Indonesia telah siap untuk memproduksi ventilator sendiri. UI mendukung ketersediaan 300 unit ventilator COVENT-20 untuk sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19.
COVENT-20 adalah Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya yang dikembangkan oleh Tim Ventilator UI. COVENT-20 unggul karena telah dinyatakan lulus uji klinis manusia untuk mode ventilasi CMV (Continuous Mandatory Ventilation) dan CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) dari Kementerian Kesehatan RI pada 15 Juni 2020. Mode CMV lebih kompleks dibandingkan dengan mode CPAP, karena mengatur nafas pasien pada saat pasien berada dalam kondisi tidak sadar, dan sepenuhnya fungsi pernafasan diregulasi oleh ventilator. Selain itu COVENT-20 juga telah memperoleh Ijin Edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, pada 19 Juni 2020.
“Meskipun barangkali masih ada komponen import di dalam ventilator tersebut, tapi saya sudah diberi informasi bahwa 70% dari ventilator yang bisa disaksikan ini berasal dari Indonesia atau lokal kontennya 70%,” jelas Prof. Bambang mengenai pembuatan ventilator ini pada konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta (24/6).
Ventilator ini berhasil dibuat atas kerja sama dua fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik dari UI. Sementara itu pendanaan ventilator baik produksi dan distribusi dilakukan atas kerja sama dengan ikatan alumni dan filantropis dengan metode crowd funding.
“Kita masih menunggu tentunya ventilator-ventilator jenis lain karena dari semua ventilator yang sudah mendapatkan ijin edar, belum ada ventilator untuk ICU, namun tidak lama lagi kita akan mendapatkan ventilator untuk ICU sehingga kita memiliki lengkap semua jenis,” tambah Prof. Bambang.
Tidak hanya ventilator, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) BRIN juga sedang memproduksi alat tes PCR dan rapid test. Saat ini jumlah alat rapid test yang sudah diproduksi sudah mencapai 100 ribu dari 2 juta unit yang ditargetkan.
Ia juga menambahkan bahwa Kemenristek BRIN sudah meresmikan Mobile BSL 2 pada minggu lalu (16/6). “Mobile BSL 2 ini bertujuan untuk menambah jumlah kapasitas pemeriksaan swab test di berbagai tempat di Indonesia,” tambahnya mengenai perkembangan tentang riset dan inovasi terkait COVID-19.
Terakhir, Prof. Bambang mengucapkan apresiasi serta terima kasih kepada seluruh peneliti di Indonesia terutama kepada civitas akademika Universitas Indonesia.
Sementara itu, Prof. Ari Kuncoro sebagai Rektor Universitas Indonesia menyampaikan kontribusi-kontribusi yang sudah diberikan UI kepada Indonesia dalam melawan COVID-19.
“Baru saja kami menyerahkan secara simbolis mobile ventilator kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk disumbangkan kepada rumah sakit yang ada di Indonesia. Rencananya akan diproduksi sebanyak 300 unit dan akan diberikan dengan basis donasi,” ucap Prof. Ari.
UI juga telah terlibat dalam penanganan COVID-19, mulai dari sukarelawan hingga menyediakan rumah sakit UI sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19.
“Tidak hanya itu, fakultas-fakultas yang tergabung dalam bidang ilmu sosiohumaniora juga memberikan sumbangannya melalui pemikiran-pemikiran yang dimuat dalam policy brief dan diberikan kepada pemerintah yang berisi sumbangan pemikiran bagaimana menangani COVID-19 ini,” tambah Prof. Ari.
Mengenai COVENT-20, Prof. Ari menjelaskan bahwa ventilator ini diriset dari hulu hingga ke hilir oleh UI. Pemerintah melalui Kemenristek BRIN juga mengambil peran dalam pendanaan. Hal ini sangatlah penting karena akan memberikan hasil yang maksimal, karena memenuhi model triple helix (pemerintah, akademi, dan industri).
Prof. Ari menutup konferensi pers dengan menyampaikan bahwa pelaksanaan kerja sama ini adalah suatu hal yang baru dan dapat dikatakan sebagai model penta helix (masyarakat, media, pemerintah, akademi, dan industri).
“Masyarakat diwakili oleh BNPB, membutuhkan ventilator, dan juga ada media karena semua prestasi itu harus dicatat dan untuk menjadikan inspirasi bagi kita semua,” jelas Prof. Ari.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
